Rabu, 15 August 2018

Jauhkan PNS dari Korupsi Jadi Pekerjaan Rumah Menteri PANRB Baru

Berbekal pengalaman sebagai penegak hukum, Syafruddin diharapkan mampu menjadikan para PNS menjadi lebih bersih, khususnya dari kasus korupsi.
M. Agus Yozami
Presiden Jokowi menyaksikan Menteri PANRB Syafruddin menandatangani berita acara pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8) pagi. Foto: Setkab

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk masa sisa jabatan periode tahun 2014-2019, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8) pagi.

 

Syafruddin menggantikan pejabat sebelumnya Asman Abnur yang memilih mundur terkait dengan sikap partai politik asalnya dalam pemilihan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2019-2024.

 

Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mampu menjauhkan PNS dari kasus korupsi. Menurutnya, pengalaman Syafruddin sebagai Wakapolri yang memiliki peran mengatur sumber daya manusia di institusi Polri merupakan salah satu gambaran jelas prestasinya.

 

Ia berharap dan yakin Syafruddin mampu meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Asman terkait dengan reformasi birokrasi, khususnya di lingkungan aparatur negara. Menurutnya, dengan pengetahuan di bidang hukum, Syafruddin akan mampu menjadikan para PNS menjadi lebih bersih, khususnya dari kasus korupsi.

 

"Berbekal pengalamannya sebagai penegak hukum, kita berharap para aparatur negara di bawah kepemimpinannya akan lebih bersih. Jangan lagi ada PNS yang terlibat kasus korupsi dan reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik," ujarnya seperti dilansir Antara, Rabu (15/8).

 

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis data yang menyebutkan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah daerah menjadi aktor pelaku korup terbanyak selama 2017. Dalam data tren pelaku profesi korupsi, disebutkan pada tahun 2015 - 2017, dari keseluruhan terdakwa korupsi, aktor yang berprofesi sebagai pegawai di tingkat pemkab/pemkot/pemprov berada di urutan tertinggi sebagai pelaku korupsi.

 

(Baca Juga: Miris, 307 PNS Pelaku Korupsi Berstatus Inkracht Belum Diberhentikan)

 

Sahroni mengatakan, sebanyak 456 PNS di daerah yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2017, meningkat drastis dari data tahun 2016 dengan angka yang terkena kasus korupsi sebanyak 217 PNS.

 

Sumber: Indonesia Corruption Watch

 

Soal PNS tersandung kasus korupsi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini mengklaim telah melakukan pemblokiran data kepegawaian terhadap 231 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini langkah tersebut masih terus berlanjut dan tercatat Per 31 Juli 2018 BKN telah melakukan tindakan serupa berupa pemblokiran data kepegawaian terhadap 307 PNS pelaku korupsi dengan status inkracht.

 

Atas hal tersebut, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak Pemerintah segera memberhentikan sebanyak 307 ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah ada putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

 

"BKN (Badan Kepegawaian Negara) harus segera membersihkan instansi Pemerintah dari amtenar yang terbukti korupsi, setelah ada putusan Pengadilan," kata Bambang Soesatyo seperti dilansir Antara, Selasa (7/8).

 

(Baca Juga: Aturan Baru untuk PNS Kemenpan RB: Terlambat 5 Menit, Ganti Setengah Jam)

 

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, mendesak BKN dan pejabat pembina kepegawaian segera memproses pemberhentian dengan tidak hormat terhadap ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah ada putusan Pengadilan. Apalagi, dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga sudah mengatur hal itu secara jelas.

 

"Harus menjadi perhatian jangan sampai pejabat pembina kepegawaian (PPK) membiarkan ASN korupsi tetap berkarier di instansi pemerintah. BKN harus bersikap tugas dan hal itu sudah diatur dalam undang-undang," katanya.

 

Pasal 87:

 

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

  1. meninggal dunia;
  2. atas permintaan sendiri;
  3. mencapai batas usia pensiun;
  4. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  5. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

  1. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  3. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

 

Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menegaskan, BKN dapat melibatkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk mengusut dugaan "patgulipat" antara PPK dengan ASN korupsi yang masih menerima gaji, karena menimbulkan kerugian negara.

 

Bamsoet juga meminta BKN meningkatkan pembinaan terhadap ASN dengan memberikan kesempatan kepada ASN mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga melahirkan ASN yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekaligus meningkatkan produktivitas para abdi negara tersebut.

 

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi Syafruddin mengaku akan menyelesaikan program kerja pendahulunya Asman Abnur hingga selesai masa jabatan 2019. "Segera akan segera diselesaikan program 1 tahun lebih sedikit ini, sesuai dengan program yang sudah ditetapkan," kata Syafruddin seperti dilansir Antara di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/8).

 

Syafruddin juga akan berupaya menyelesaikan target yang belum diselesaikan oleh Asman. "Menyelsaikan semua program dan target yang direncanakan sejak lama, misalnya perekrutan PNS dituntaskan," ungkap Syafruddin.

 

Ia juga masih akan berkomunikasi dengan Asman untuk menyelesaikan tugasnya. "Ini saya mau ketemu (Pak Asman) sekarang, langsung," katanya. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua