Rabu, 15 Agustus 2018

​​​​​​​Solusi Tambal Sulam Hukum Acara Itu Bernama Peraturan Mahkamah Agung

​​​​​​​Peraturan Mahkamah Agung berwenang mengisi kekosongan hukum acara. Selama ini telah banyak terbit dan digunakan dalam praktik peradilan.
Normand Edwin Elnizar
Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) di Jember. Foto: NEE

Puluhan tahun lamanya Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang memuat berbagai ketentuan dalam proses beracara di persidangan. Di hadapan peserta Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER), Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto, dengan bangga menyebut dua Perma yang merupakan terobosan penting di tengah kebuntuan hukum acara perdata Indonesia menghadapi kemajuan zaman.

 

Kedua Perma dimaksud adalah kebijakan tentang e-court dan kebijakan mengenai gugatan sederhana atau small claim court. Banyak hambatan formal di pengadilan karena hukum acara yang belum lengkap akhirnya diselesaikan melalui Perma. Lantas, apakah Perma selalu bisa menjadi solusi tambal sulam hukum perdata formil?

 

Mahkamah Agung seolah memiliki otonomi membuat regulasi yang berlaku layaknya undang-undang bagi para hakim dan secara tidak langsung juga mengikat masyarakat pencari keadilan. Deretan Perma yang dikeluarkan Mahkamah Agung memiliki sifat mengatur (regeling) secara umum-abstrak mengenai berbagai prosedur beracara di peradilan.

 

Mohammad Saleh, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, menjelaskan kepada hukumonline, Mahkamah Agung berwenang untuk mengisi kekosongan hukum acara. Menurutnya hal ini menjadi tugas yang telah dimandatkan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung sejak tahun 1985. Profesor yang pernah berkarir sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung 2013-2016 ini merujuk Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 jo. UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung).

 

Pasal 79

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.

Penjelasan:

Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.

 

Ia menambahkan bahwa Perma akan selalu menjadi jalan keluar atas perkembangan hukum yang demikian cepat dalam aspek hukum acara. Sedangkan kemasan SEMA digunakan untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Saleh merujuk Pasal 32 UU Mahkamah Agung. “Sudah diberi wewenang, dianggap yang tahu jalannya persidangannya Mahkamah Agung, dan bukan hukum materiil,” kata pria yang berkarir sebagai hakim selama 45 tahun itu.

 

Pasal 32 dimaksud menegaskan Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada semua pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. “Kalau SEMA di Pasal 32 UU Mahkamah Agung, di situ Mahkamah Agung mempunyai kewenangan memberikan petunjuk, teguran, peringatan untuk dilaksanakan oleh para hakim dan pejabat peradilan lainnya,” ujarnya.

 

Baca:

 

Betapa banyaknya Perma yang ada, semua yang memuat hukum acara perdata adalah bagian dari hukum acara perdata Indonesia bersama dengan HIR dan RBg. Juga beberapa hukum acara perdata yang tersebar di dalam undang-undang lainnya. Beberapa SEMA bahkan juga memiliki muatan terkait hukum acara perdata. Misalnya yang disebutkan Saleh dalam paparannya dalam konferensi sebagai berikut.

 

 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tata Wijayanta mengutip pandangan  Satjipto Rahardjo bahwa hukum acara tidak harus diatur dalam undang-undang. Dengan dasar itu, ia mengatakan keberadaan Perma  sangat logis mengisi kekosongan hukum acara karena peradilan berada di bawah kompetensi Mahkamah Agung. Namun ia tidak setuju jika kondisi hukum acara perdata saat ini terus bergantung pada Perma. “Konsekuensi dari tambal sulam jadi banyak Perma tentang hukum acara yang bermunculan, ini juga tidak baik,” katanya kepada hukumonline.

 

Tata menilai semestinya hukum acara dihimpun dalam satu kodifikasi yang meudahkan dalam pencarian dan penggunaannya. Dengan demikian hanya ada satu pedoman lengkap soal hukum acara perdata.

 

Tata dan Saleh sependapat bahwa Perma yang telah banyak tersedia mengatur hukum acara saat ini sudah semestinya menjadi bahan baku utama bagi RUU Hukum Acara Perdata yang akan disahkan. “Perma-perma itu kan sudah berjalan, adopsi saja di undang-undang yang akan datang,” ujar Saleh.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua