Kamis, 16 Agustus 2018

Mediasi di Persidangan, Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi

 

Lain lagi yang diungkapkan Yaswirman. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas ini berpendapat upaya perdamaian sudah lama tidak memiliki daya tarik dalam peradilan karena nilai-nilai budaya musyawarah dan mufakat masyarakat Indonesia sudah luntur sejak masuknya model peradilan sistem kolonial. “Ketika hukum acara datang dari Barat cara-cara ini dikesampingkan. Apapun dibawa ke pengadilan. Padahal dulu musyawarah,” katanya kepada hukumonline.

 

(Baca juga: Catatan Kritis 5 Profesor Hukum Perdata tentang e-Court)

 

Dengan asumsi demikian, Yaswirman melihat perdamaian sudah tidak dianggap sebagai penyelesaian. Masyarakat memang datang ke pengadilan untuk mendapatkan putusan menang-kalah dari hakim. Ia membandingkan dengan keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Jepang karena nilai budaya dan komunalisme yang terus terpelihara.

 

Pendapat Yaswirman ini sama dengan apa yang dijelaskan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yohanes Sogar Simamora. Yohannes meyakini bahwa keberhasilan mediasi sangat terkait dengan budaya. Alasannya,  budaya hukum yang dipahami masyarakat dalam bersengketa selama ini tidak mau kalah sedikitpun. Namun ia tidak menampik kemungkinan ada peran advokat yang kurang memberikan nasehat hukum yang tepat pada kliennya. “Tidak siap kalah, setiap ada peluang upaya hukum dicoba terus. Disamping pengacaranya (pun) tidak mendukung (damai), berkepentingan perkara tetap lanjut,” ujarnya.

 

Pendapat Yaswirman dan Sogar ini dikuatkan penjelasan Basuki tentang pergeseran sistem nilai nenek moyang masyarakat Indonesia yang dahulu dikenal mengedepankan musyawarah mufakat menjadi suka berperkara. “Kearifan lokal yang suka musyawarah sudah bergeser, wakai (mekanisme mediasi-red.) di Jepang berhasil karena sistem nilai mereka terpelihara. Ini soal budaya,” jelasnya.

 

Meskipun begitu, Basuki menilai ada beberapa kemungkinan kendala teknis yang membuat mediasi di persidangan tidak berhasil. Pertama, bisa jadi mediator yang tersedia dari para hakim mediator tidak cukup piawai untuk mendamaikan para pihak.

 

Para pihak cenderung akan memilih hakim mediator yang tersedia gratis ketimbang jasa mediator profesional berbayar untuk melewati tahap mediasi di persidangan. “Dia harus punya softskill. Kemampuan teknis saja tidak cukup, harus punya kepaiawaian aspek psikologi, sosiologi budaya tentang pihak yang dimediasi,” ujar Basuki.

 

Kedua, sangat mungkin bahwa sengketa sudah diupayakan berdamai di luar pengadilan namun tidak berhasil. Sehingga saat datang ke pengadilan sudah berencana menempuh jalur litigasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua