Kamis, 16 Agustus 2018

Mengenal HIR dan RBg Beserta 13 Perbedaannya

HIR dan RBg mengenal dualisme hukum, dan masih diikuti hakim di pengadilan.
Norman Edwin Elnizar
Ilustrasi sidang perkara perdata. Foto: RES

Setiap mahasiswa program sarjana ilmu hukum pasti pernah mendapat penjelasan tentang berlakunya pluralisme hukum di Indonesia pada kelas pengantar ilmu hukum. Sebagai negara yang mewarisi tradisi hukum penjajah kolonial, hukum adat, dan hukum Islam memang bukan hal yang mudah meramu hukum satu hukum nasional yang berlaku untuk semua masyarakat. Ini adalah ‘takdir’ sejarah Indonesia hingga saat ini.

 

Di tahun ke-73 kemerdekaan Indonesia, upaya unifikasi hukum masih terbatas pada hukum publik dan beberapa bagian hukum privat. Dalam bidang hukum pidana, setidaknya ada dua rujukan hukum yang mudah dicari. Pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang nama resminya Wetboek van Straftrecht sebagai hukum pidana materil di Indonesia. Diambil alih dari warisan hukum kolonial dengan beberapa perubahan, KUHP berlaku berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto UU No.73 Tahun 1958 disamping atas mandat ketentuan peralihan UUD 1945 pasca kemerdekaan. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang nama resminya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. KUHAP menggantikan penggunaan het Herziene Indlandsch Reglement (HIR) untuk hukum pidana formil.

 

(Baca juga: Reglemen Hukum Acara: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini)

 

Sedangkan dalam bidang hukum privat, Burgerlijk Wetboek warisan kolonial berlaku sebagai hukum perdata materil dengan silang pendapat para ahli hukum. Sebabnya tidak ada satupun undang-undang yang menyatakan penegasan keberlakuannya seperti pemberlakuan KUHP dengan UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo.UU No.73 Tahun 1958. Kebanyakan ahli hukum akan mengacu langsung pada Aturan Peralihan UUD 1945 mengenai legalitas Burgerlijk Wetboek yang lebih dikenal luas dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

 

Untuk hukum perdata formil, Prof.Efa Laela Fakhriah dalam bukunya “Perbandingan HIR dan RBg Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia” menyebutkan bahwa HIR dan Reglement Buitengewesten (RBg) diberlakukan pasca kemerdekaan dengan ketentuan peralihan UUD 1945 serta UU Darurat No.1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Belakangan Surat Edaran Mahkamah Agung No.19 Tahun 1964 mempertegas keberlakuan HIR dan RBg.

 

HIR dan RBg menganut dualisme wilayah hukum yaitu Jawa dan Madura serta wilayah di luar Jawa dan Madura. Dalam praktik hingga saat ini, para hakim di wilayah Jawa dan Madura akan menggunakan HIR, demikian pula hakim di luar Jawa dan Madura akan menggunakan RBg.

 

Berlakunya dualisme hukum perdata formil atau hukum acara perdata ini masih berlaku hingga sekarang. Salah satu target Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) adalah mendorong segera disahkannya RUU Hukum Acara Perdata untuk mengakhiri dualisme hukum warisan kolonial dalam hukum acara perdata.

 

Tidak hanya itu, RUU Hukum Acara Perdata juga diharapkan menjadi unifikasi berbagai hukum acara perdata yang telanjur terserak dalam berbagai undang-undang serta Peraturan Mahkamah Agung sejak Indonesia merdeka. Karena selain HIR dan RBg, hukum acara perdata diatur dalam berbagai undang-undang sektoral.

 

Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata ke-5 yang diselenggarakan Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) 10-12 Agustus 2018 di Jember, Jawa Timur yang diselenggarakan kali ini bertema “Kritisi Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Demi Tercapainya Unifikasi Hukum Acara Perdata”. Para dosen dan Guru Besar peserta konferensi mendiskusikan RUU Hukum Acara Perdata yang sudah 30 tahun lamanya disusun sejak 1987.

 

(Baca juga: Mahkamah Agung Dukung RUU Hukum Acara Perdata Segera Disahkan)

 

Ketua ADHAPER, Prof.Efa Laela Fakhriah mengungkapkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengubah segera hukum acara perdata agar selaras dengan dunia bisnis dan teknologi yang berkembang. Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini berpendapat agar bentuknya berupa kodifikasi dalam satu undang-undang sehingga memberikan kepastian hukum.

 

Secara sederhana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof.Tata WIjayanta mengatakan, “Ketika dibuat hukum acara yang meliputi semuanya, akan mudah mencari pedoman ketika berperkara”.

 

No.

Pengaturan

HIR

RBg

1

Tata Cara Pengajuan Gugatan

Pasal 118 HIR

Pasal 142 RBg

2

Gugatan Secara Lisan

Pasal 120 HIR

Pasal 144 RBg

3

Kuasa

Pasal 123 HIR

Pasal 147 RBg

4

Perlawanan (Verzet) Atas Putusan Verstek

Pasal 129 HIR

Pasal 153 RBg

5

Penyumpahan Saksi

Pasal 148 HIR

Pasal 176 RBg

6

Pembuktian Akta Otentik

Pasal 165 HIR

Pasal 285 RBg

7

Biaya Perkara

Pasal 182 HIR, Pasal 183 HIR

Pasal 193 RBg, Pasal 194 RBg

8

Menjalankan Putusan

Pasal 195 HIR

Pasal 206 RBg

9

Penyitaan

Pasal 197 (1) HIR

Pasal 208 RBg

10

Penjualan Barang Sitaan

Pasal 200 (1-3) HIR

Pasal 218 (2) RBg

11

Akta Hipotik dan Surat Hutang Otentik

Pasal 224 HIR

Pasal 258 RBg

12

Putusan Hukuman Melakukan Suatu Perbuatan

Pasal 225 HIR

Pasal 259 RBg

13

Berperkara Secara Prodeo

Pasal 238 (2-3) HIR

Pasal 274 (2-3) RBg

 

Berdasarkan hasil penelitian Efa Laela Fakhriah dalam bukunya “Perbandingan HIR dan RBg Sebagai Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”, dualisme HIR dan RBg sebagai bagian dari politik hukum yang mengabdikan diri bagi kesejahteraan penjajah. Substansi pengaturannya memang relatif sama. Namun ada 13 perbedaan antara HIR dan RBg yang masih berlaku hingga sekarang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua