Kamis, 16 Agustus 2018

Pimpinan Lembaga Ini Komitmen Cegah Korupsi

KPK meminta komitmen dan konsistensi kementerian/lembaga dan pihak terkait untuk mencegah korupsi termasuk terus berupaya memperbaiki sistem demi mencegah korupsi.
Aji Prasetyo
Dari kiri ke kanan: Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua KPK Agus Rahardjo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bertumpu tangan usai memberi keterangan pers terkait sosialisasi Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Gedung KPK, Rabu (15/8). Foto: RES

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diteken pada 20 Juli 2018. Setidaknya, ada tiga poin utama dalam butir pertimbangan mengapa Perpres ini diterbitkan.

 

Pertama, pencegahan korupsi perlu dilakukan lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya melaksanakannya secara bersama, bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

 

Kedua, dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud maka diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dampak. Ketiga, Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

 

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat konferensi pers di Gedung KPK, mengatakan peraturan tersebut merupakan upaya penjabaran komitmen dan arah kebijakan prioritas yang dijalankan oleh presiden, khususnya yang dtangani kantornya dalam rangka pencegahan korupsi ini.

 

“Sebenarnya gagasan ini sudah dirintis dari tahun 2016 dan alhamdulillah berhasil kita selesaikan pada Juli 2018. Selain pemerintah dan KPK, kita didukung 20 LSM yang bergabung dengan kita untuk memperjuangkan konteks anti korupsi ini,” kata Moeldoko, Rabu (15/8/2018).

 

Mantan Panglima TNI ini berpendapat publik selama ini hanya melihat upaya penindakan yang dilakukan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sementara, pihaknya mempunyai pandangan pencegahan jauh lebih baik daripada penindakan karena potensial menyelamatkan uang negara.

 

Dengan adanya Perpres ini, menurut Moeldoko bukan berarti peran KPK dalam pencegahan korupsi dikebiri. Justru sebaliknya KPK akan menjadi koordinator sesuai tugas dan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sementara lembaga lain akan membantu dan bersinergi agar tujuan dari peraturan ini bisa tercapai.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua