Minggu, 19 August 2018

Kenali Pejuang Kemerdekaan Berlatar Belakang Hukum

Latar belakang para pejuang kemerdekaan Indonesia beragam. Termasuk latar pendidikan yang mereka tempuh. Tak terkecuali anggota BPUPKI yang berlatar belakang pendidikan hukum.
Muhammad Yasin
Ilustrasi. Foto: RES

Begitu banyak tokoh yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ada yang terlibat dalam kontak senjata, ada yang ikut berjuang melalui meja perundingan. Sebagian lagi mengabdikan diri dan menyampaikan pemikirannya lewat organisasi seperti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

 

Latar belakang para pejuang kemerdekaan Indonesia beragam. Termasuk latar pendidikan yang mereka tempuh. Tak terkecuali anggota BPUPKI yang berlatar belakang pendidikan hukum. Ada yang lulusan Rechtshogeschool di Batavia, dan sebagian besarnya lulusan bagian hukum di Universitas Leiden Belanda. Perjuangan mereka patut menjadi pelajaran bagi generasi muda, khususnya yang kini berkecimpung di bidang hukum saat ini.

 

Anggota BPUPKI, Koen Hian Liem, misalnya, belajar otodidak berhasil lulus ujian masuk Sekolah Hukum di Jakarta. Ia menjadi salah satu wakil Tionghoa di BPUPKI. Setelah kemerdekaan Liem diangkat menjadi anggota KNIP dan anggota delegasi Indonesia ke Konferensi Renville. Ia pernah ditahan karena dituduh sebagai agen RRC. Ia meninggal di Medan dalam status sebagai warga negara asing.

 

Ada juga Mr Eng Hoa Tan, anggota BPUPKI yang tercatat sebagai sarjana hukum (1932). Namun riwayat pekerjaan pria kelahiran Semarang ini tak banyak tercatat dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terbitan Sekretariat Negara (1995).

 

Ada lagi tokoh nasional anggota BPUPKI yang tak berlatar belakang pendidikan formal hukum tetapi kontribusinya sangat besar dalam sejarah pendidikan hukum di Indonesia. Dia adalah Pangeran Ario Hoesein Djajadiningrat, profesor Indonesia pertama di Rechshogeschool di Batavia.

 

(Baca juga: Profesor Indonesia dalam Pembukaan Rechtshogeschool)

 

Siapa saja tokoh kemerdekaan yang duduk di BPUPKI, berlatar belakang hukum itu? Berikut adalah nama-nama yang tertulis dalam buku terbitan Sekretariat Negara.

 

Mr. Raden Suleiman Effendi Kusumah Atmadja

Kusumaatmaja adalah Ketua Mahkamah Agung Indonesia yang pertama, ditunjuk oleh Presiden Soekarno. Lahir di Purwakarta 8 September 1898, ia tercatat sebagai anggota BPUPKI berlatar pendidikan hukum. Lulus dari Sekolah Hukum (Rechtsschool) pada 1919, Kusumaatmaja melanjutkan pendidikan hukumnya ke Universitas Leiden Belanda, dan memperoleh gelar doktor ilmu hukum pada 1923.

 

Pada masa Belanda ia pernah bekerja di pengadilan di Bogor, Medan, Indramayu, Jakarta, dan Semarang. Satu tahun menjelang kemerdekaan ia menjadi pimpinan Kehakiman di Jawa Tengah. Namanya diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta.

(Baca juga: Kusumah Atmadja, Hakim Tiga Zaman)

 

Prof. Dr. Mr. Raden Supomo

Nama tokoh ini diabadikan sebagai nama jalan di banyak tempat. Lahir di Sukoharjo 22 Januari 1903, Supomo tercatat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia; anggota BPUPKI yang kemudian diangkat sebagai Menteri Kehakiman yang pertama. Bung Karno bahkan mengangkatnya dua kali sebagai Menteri Kehakiman. Ia lulus dari Universtas Leiden Belanda sebagai doktor in de Rechtsgeleerdheid. Supomo dikenal sebagai pakar hukum adat.

 

(Baca juga: Soepomo, Tokoh Hukum Penjunjung Kolektivisme Adat)

 

Mr. A.A. Maramis

Lahir di Manado 20 Juni 1897, Alexander Andries (AA) Maramis anggota BPUPKI berlatar belakang advokat. Pada 1923-1924 Maramis tercatat sebagai Sekretaris ‘Perhimpoenan Indonesia’ di Den Haag. Ia memperoleh diploma hukum dari Universitas Leiden Belanda tahun 1924. Pernah menjadi advokat di Semarang, Palembang, Telukbetung, dan Jakarta. Maramis meninggal dunia di Jakarta pada 31 Juli 1977. Ia pernah menjadi Menteri Keuangan, dan orang pertama yang membubuhkan tanda tangan pejabat di Oeang Republik Indonesia.

 

Mr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Wongsonagoro

Wongsonegoro lahir di Solo pada 20 April 1897, dan mewakili Surakarta di BPUKI. Pernah tercatat sebagai Bupati Sragen; residen Jawa Tengah, dan kemudian diangkat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang kedua. Berlatar belakang pendidikan Rechtsschool (1917), dilanjutkan ke Rechtshogeschool pada 1939.

 

Setelah lulus Rechtsschool ia bekerja di landraad Solo, pegawai kehakiman di Solo, dan merangkap sebagai hakim. Ia juga pernah tercatat sebagai Ketua organisasi Boedi Oetomo cabang Solo. Setelah kemerdekaan ia tercatat pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1951-1952), dan Wakil Perdana Menteri pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953-1954).

 

Mr. Mas Besar Martokusumo

Daniel S Lev menyebut Mr Besar Martokusumo merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi advokat. Pria kelahiran Brebes 8 Juli 1893 ini memang lulusan hukum Universitas Leiden (1922). Ia ke Leiden setelah menamatkan Rechtsschool di Batavia pada 1915. Setelah pulang dari Batavia ia bekerja sebagai pegawai pada Landraad Pekalongan. Pada 1924-1942 bekerja sebagai advocaat dan procureur pada Raad van Justitie Semarang. Ia juga pernah tercatat sebagai Ketua Perkumpulan Boedi Oetomo cabang Tegal.

 

Mr. Mas Susanto Tirtoprodjo

Mr Susanto Tirtoprojo lulus dari bagian hukum Universitas Leiden (1925) yang kemudian diangkat jadi anggota BPUPKI. Pria kelahiran Solo 3 Maret 1900 ini pernah bekerja di Landraad Yogyakarta, Bogor, Kebumen, dan Kediri. Ia anggota partai Parindra Surabaya. Semasa kemerdekaan ia menjadi Menteri Kehakiman pada enam kabinet yang berbeda, mulai Kabinet Sjahrir III sampai Kabinet Hatta II. Ia meninggal dunia pada tahun 1969.

 

Mr. Muhammad Yamin

Penasihat Sendenbu-sendenka ini lahir di Sawahlunto 23 Agustus 1903. Namanya bukan saja diabadikan dalam nama jalan, tetapi juga penghargaan dalam bidang hukum tata negara yang digelar Universitas Andalas Padang. Ia pelopor Sumpah Pemuda. Ia memperoleh Meester in de Rechten dari Rechtshogeschool pada 1932. Ia dikenal sebagai budayawan, penulis, dan advokat. Ia pengurus Jong Sumateraen Bond. Tokoh yang sering dijadikan rujukan dalam diskusi tentang konstitusi ini pernah menjadi Menteri Kehakiman; Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan; dan Menteri Penerangan.

 

(Baca juga: Muhammad Yamin, Pelopor Hak Asasi Manusia di Awal Republik)

 

Mr. Raden Achmad Soebardjo

Lahir di Karawang, 23 Maret 1897, Achmad Soebardjo adalah anggota BPUPKI. Namanya banyak disebut dalam peristiwa Rengasdengklok, karena berperan sebagai perunding bersama kelompk muda seperti Wikana dan Chairul Saleh untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia tercatat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama; dan pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Swiss.

 

Pada masa perjuangan kemerdekaan Soebardjo memimpin Perhimpoenan Indonesia di Belanda (1919-1920). Berlatar belakang jurnalis dan berpendidikan Universitas Leiden bagian perundang-undangan (jurist) pada tahun 1933. Ia juga lulus ujian negara bahasa Latin dan Yunani di Utrecht. Achmad Soebardjo meninggal dunia pada pada 15 Desember 1978, dalam usia 82 tahun.

 

Mr. Raden Hindromartono

Lahir di Rembang 31 Desember 1908, Hindromartono adalah anggota BPUPKI berlatar belakang pekerja/buruh pelabuhan, dan tercatat pernah menjadi ketua Gabungan Serikat Sekerja Parkileir Indonesia (Gaspi). Ia juga pernah menjadi guru di Jakarta; dan anggota Dewan Kota Jakarta (1938-1942). Hindromartono lulus dari Rechtshogeschool pada tahun 1936.

 

Mr. Raden Mas Sartono

Ia dikenal sebagai advokat dan anggota Panitia Adat dan Tata Negara di Jakarta. Lahir di Wonogiri 5 Agustus 1900, Mr Sartono lulus dari Rechtschool (1922) dan bagian hukum Universitas Leiden (1926). Setelah lulus, Sartono bekerja sebagai landraad Salatiga, sebelum akhrnya membuka kantor advokat di Jakarta dan Bogor. Ia menjadi pengurus Pehimpoenan Indonesia di Belanda, pengurus sekaligus pendiri Partindo. Sepanjang karirnya, Sartono pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua DPR (1950-1959).

 

Mr. Raden Panji Singgih

Pernah bekerja di pengadilan Surabaya, Malang, Ambon, dan Jakarta, Mr RP SInggih merupakan alumnus bagian hukum Universitas Leiden (1922). Pada tahun 1943 ia membuka kantor advokat di Surabaya, Solo, dan Bandung. Semasa kuliah di Leiden Singgih aktif di Perhimpoenan Indonesia. Ia juga tercatat sebagai pengurus majalah ‘Timboel’. Pada masa Jepang ia menjadi Pembina Umum Naimubu Koseika Tyoo Jakarta.

 

Mr. Raden Samsoedin

Pejuang kemerdekaan asal Sukabumi ini adalah anggota BPUPKI berlatar belakang beragam, mulai dari jurnalis, pegawai bidang ekonomi, dan kehakiman. Ia membuka kantor kehakiman di Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya dan Jakarta. Pengurus Partai Indonesia Raya ini lahir di Sukabumi 1 Januari 1908. Semasa perjuangan, pernah tercatat sebagai anggota Dewan Rakyat Jakarta, dan pegawai Urusan Ekonomi di Jakarta. Samsoedin lulusan Universitas Leiden Belanda (1935).

 

Mr. Raden Soewandi

Soewandi lulus dari Rechtshogeschool tahun 1938. Pria kelahiran Ngawi 31 Oktober 1898 ini  juga berlatar belakang pendidikan notaris. Sebagian besar karirnya dihabiskan bekerja sebagai pegawai pemerintah, termasuk mengurusi radio dan film. Ia menjadi Ketua Perkumpulan Akademisi Indonesia, pengurus Boedi Oetomo, dan pengurus Parindra Jakarta. Soewandi pernah menjadi Menteri Kehakiman pada masa Kabinet Sjahrir I dan Sjahrir II; dan Menteri Pengajaran pada Kabinet Sjahrir III.

 

Mr. Raden Sastromoeljono

Sastromoeljono pernah menjadi hakim Kooto Hooin (Pengadilan Tinggi kelanjutan dari Raad van Justitie) dan Tihoo Hooin (pengadilan negeri, lanjutan dari Landraad) Jakarta dan Tangerang. Pria kelahiran Kudus, 16 Oktober 1898 ini adalah lulusan bagian hukum Universitas Leiden (1922).

 

Sastromoeljono pernah tercatat sebagai pengurus Boedi Oeomo, Perhimpoenan Indonesia, perkumpulan advokat Semarang. Sebelum terpilih sebagai anggota BPUPKI, Sastromoeljono mengabdikan diri sebagai pegawai pengadilan di Pekalongan, Jakarta, dan kemudian Raad van Justitie di Semarang.

 

Mr. Johannes Latuharhary

Namanya diabadikan sebagai nama jalan di depan kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta. Ia adalah Gubernur Maluku yang pertama. Lahir di Saparua Ambon 6 Juli 1900, Latuharhary lulus dari Universitas Leiden (1927). Setelah lulus, ia menjadi pegawai pada pengadilan di Surabaya, Krakasan. Pernah menjadi pengurus Sarikat Ambon, Parindra cabang Malang.

 

(Baca juga: Jalan Mr Latuharhary, Mengenang Tokoh Hukum dari Saparua)

 

Ny. Mr. Raden Ayu Maria Ulfah Santoso

Maria Ulfah lahir di Semarang, 18 Agustus 1911. Anggota BPUPKI ini memperoleh gelar Meester in de Rechten dari Universitas Leiden pada tahun 1933. Setelah pulang dari Leiden, Maria Ulfah sempat bekerja di bagian hukum pemerintahan Jakarta; ikut Kongres Perempuan Indonesia; kemudian bagian pemeriksaan film. Setelah Indonesia merdeka, Maria Ulfah perman menjadi Menteri Sosial, pegawai Sekretaris Negara, dan anggota Dewan Pertimbangan Agung (1968-1973). Dalam perjalanan karirnya, Maria aktif dalam bidang perempuan dan anak-anak.

 

Raden Soekardjo Wirjopranoto

Tokoh kemerdekaan kelahiran Kasugihan Cilacap 5 Juni 1903 ini pernah menjadi juru bicara negara dan anggota BPUPKI. Aktif di Boedi Oetomo saat masa perjuangan kemerdekaan, Wirjopranoto memperoleh diploma dari Rechsschool (1923) dan pendidikan procureur di Raad van Justitie Surabaya (1930). Ia bekerja sebagai pegawai pengadilan, dan bidang jurnalistik (pemimpin surat kabar Asia Raya).

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua