Senin, 20 Agustus 2018

Mahkamah Pelayaran vs Maritime Court: Apakah Indonesia Membutuhkan Pengadilan Maritim? Oleh: Kartika Paramita*)

​​​​​​​Permasalahan di bidang kelautan bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan. Dibutuhkan orang-orang dengan pemahaman, keahlian dan pengalaman khusus untuk menjamin kualitas putusan.
RED
Kartika Paramita. Foto: Istimewa

Moda transportasi laut Indonesia tengah menjadi sorotan belakangan ini. Tenggelamnya KM Sinar Bangun dan karamnya KM Lestari Maju di saat yang berdekatan menimbulkan keprihatinan akan dipenuhinya peraturan keselamatan pelayaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem peradilan pelayaran Indonesia sudah cukup ketat dalam menegakkan hukum demi menjamin keamanan dan keselamatan? Ataukah sebaliknya, apakah Indonesia membutuhkan pengadilan maritim tersendiri seperti di negara lain guna menyelesaikan isu ini?

 

Mahkamah Pelayaran Indonesia

Merupakan suatu lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ketika terjadi kecelakaan kapal. Eksistensi lembaga ini sendiri sudah sejak zaman penjajahan Belanda.

 

Dimulai pada awal tahun 1930an, pengaturan keselamatan laut semakin berkembang di tengah masyarakat internasional. Pemerintah kolonial kemudian menerbitkan Buku II Wetboek van Koophandel (WvK) yang mengatur pengangkutan laut secara khusus. Pengaturan ini kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Raad voor de Scheepvaart atau Mahkamah Pelayaran melalui Staatsblad Nomor 2 Tahun 1934 yang diturunkan dalam Indische Sheepsvaart Wet (Undang-Undang Pelayaran Hindia Belanda Tahun 1936) yang berlaku hingga kemerdekaan Indonesia.

 

Saat ini, fungsi dan tugas Mahkamah Pelayaran diatur dalam beberapa peraturan terpisah, yakni:


  • Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

  • Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan; dan

  • Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal juncto PP No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP No. 1 Tahun 1998.

 

UU Pelayaran mendefinisikan Mahkamah Pelayaran sebagai panel ahli yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Keberadaannya di bawah Menteri Perhubungan. Hal ini menerangkan natur Mahkamah yang tidak memiliki hubungan yuridis dengan lembaga yudikatif.

 

Anggota Mahkamah Pelayaran beranggotakan paling banyak 15 orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan pengalaman kerja minimal 12 tahun. Kualifikasi pendidikannya ialah Sarjana Hukum, Ahli Nautika Tingkat II, Ahli Teknika Tingkat II, atau Sarjana Teknik Perkapalan.

 

Berkedudukan hanya di ibu kota, Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapal dan menegakkan kode etik profesi serta kompetensi Nahkoda dan/atau perwira kapal setelah pemeriksaan Syahbandar. Dalam hal ini, kewenangan Mahkamah Pelayaran tidak dibatasi oleh jenis kapal, baik kapal perang, niaga ataupun kapal milik negara.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua