Senin, 20 Agustus 2018
Konferensi ADHAPER 2018:
Ketua ADHAPER, Efa Laela Fakhriah: “Hukum Acara Perdata Harusnya Mengikuti Perkembangan Masyarakat”
Perhelatan Konperensi Nasional Hukum Acara Perdata V di Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur telah usai. Rekomendasi pun sudah disampaikan.
Norman Edwin Elnizar
0
Ketua ADHAPER, Efa Laela Fakhriah: “Hukum Acara Perdata Harusnya Mengikuti Perkembangan Masyarakat”
Prof. Efa Laela Fakhriah, Ketua Umum ADHAPER. Foto: Edwin

Kini, tinggal bagaimana mendorong agar rekomendasi itu menjadi bahan penting pengambilan kebijakan, khususnya di bidang hukum acara perdata. Selama pelaksanaan Konferensi, 10-12 Agustus 2018, ratusan akademisi dan praktisi membahas beragam topic hukum acara.

 

Salah seorang tokoh penting di balik penyelenggaraan perhelatan itu adalah Efa Laela Fakhriah. Profesor dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini adalah Ketua Umum Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER) seluruh Indonesia. Sebagai Ketua Umum, Prof. Efa Laela Fakhriah harus memastikan rangkaian acara berlangsung. Tak hanya itu, hasil konferensi bermanfaat bagi pengambilan kebijakan, bukan melulu tertulis di atas kertas. Apalagi, materi yang dibahas sudah lama diperbincangkan dan sebagian dijalankan dalam rentang waktu lama.

 

Hukum acara perdata adalah bidang keahlian ibu dua anak itu. Itu juga tercermin dari orasi ilmihahnya saat pengangkatan sebagai guru besar 2015 silam: ‘Pembaruan Hukum Acara Perdata, Suatu Keniscayaan dalam Penegakan Hukum Menuju Ketertiban Hukum’. Melalui ADHAPER, Efa dan sebagian akademisi lain telah terlibat dalam upaya memperbarui hukum acara perdata yang berlaku saat ini.

 

Di sela-sela kesibukannya di Konferensi Hukum Acara Perdata Nasional di Jember, penulis buku ‘Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata’ itu menjawab beberapa pertanyaan jurnalis hukumonline. Berikut petikannya:

 

Mengapa ADHAPER fokus mendorong RUU Hukum Acara Perdata?

Hukum Acara Perdata mengatur pihak-pihak yang ingin berperkara, jika ke pengadilan baru mereka membutuhkan. Ada sifat terbuka pada hukum acara perdata yang memberikan kesempatan kepada hakim melakukan penemuan hukum. Sehingga ada azas, hakim tidak boleh menolak perkara walaupun undang-undang tidak jelas atau bahkan tidak ada. Tetapi dari segi akademik untuk pengembangan keilmuan, ada banyak yang harus disesuaikan dengan perkembangan baru. Harus diingat bahwa hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat. Begitu juga seharusnya hukum acara. Selama ini kita membuat Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung setiap kali ada kebutuhan yang tidak terpenuhi hukum acara yang ada. Ini jadi berantakan dan berceceran di mana-mana. Bagaimana bisa memberikan kepastian hukum?

 

Kalau ditata dalam satu unifikasi undang-undang, harapan kami akan menjadi satu pegangan bersama di pengadilan. Seperti KUHAP dalam perkara pidana. Sebetulnya RUU Hukum Acara Perdata dimulai bersamaan dengan penyusunan KUHAP, tapi selesainya berbeda (KUHAP disahkan tahun 1981-red.). Tahun 1987 saya sudah terlibat penyusunan RUU Hukum Acara Perdata di Universitas Gadjah Mada dipimpin oleh Profesor Sudikno Mertokusumo. Saat itu saya masih dosen muda hadir di sana mewakili Universitas Padjajaran.

 

(Baca juga: RUU Hukum Acara Perdata Bukan Prioritas dalam Prolegnas, Mengapa?)

 

Memang nyatanya dianggap tidak urgent, tidak “seksi”, mungkin juga dianggap tidak bernilai ekonomis. Kan sekarang perlu ada modal untuk mendanai agar RUU masuk ke daftar Prolegnas Prioritas. Harus ada yang mendanai. Lalu siapa yang butuh? Pencari keadilan mungkin merasa tidak masalah dengan yang ada selama ini. Tapi secara keilmuan ini ada masalah. Kami ingin menyederhanakannya dalam kodifikasi dan unifikasi agar berlaku untuk semua. Tidak berceceran di mana-mana. Ada pekerjaan besar dan tidak mudah untuk melakukan sinkronisasi dengan berbagai hukum acara perkara perdata yang tersebar di berbagai undang-undang.

 

Bagian mana dari HIR dan RBg yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini?

Kalau berpegang kepada azas-azas umum, memang masih banyak yang bisa dipakai. Hanya saja ini produk masa kolonial. Selain itu ada perkembangan hukum yang ditempatkan hukum materil. Itu hal yang salah. Misalnya UU ITE. Itu hukum materil yang juga mengatur alat bukti elektronik dan pembuktian yang seharusnya diatur dalam hukum formil. Dari segi ketertiban penyusunan peraturan perundang-undangan itu tidak baik.

 

Dalam hal teknis, ada perkembangan alat bukti elektronik yang belum dikenal dalam HIR dan RBg.  Karena tidak diatur secara jelas di hukum acara, hakim tidak terikat. Terserah dia mau dipakai atau tidak. Tapi kalau ada di hukum acara, hakim akan sangat memperhatikan karena dia terikat hukum acara. Tidak hanya hakim tapi juga semua penegak hukum.

 

(Baca juga: Mengenal HIR dan RBg Beserta 13 Perbedaannya)

 

Bagaimana bentuk pengaruh perkembangan teknologi dalam alam bukti di hukum acara perdata?

Mau tidak mau saat ini ada banyak sekali alat bukti elektronik yang harus diterima di persidangan. Dan alat bukti elektronik itu memang diterima di masyarakat. Masyarakat sudah tidak merasa asing dengan alat bukti elektronik. Bahkan sekarang transaksi sekian miliar cukup dengan bukti lewat WhatsApp (aplikasi media sosial di ponsel-red.). Itu diterima di masyarakat. Tetapi ini belum dijadikan norma hukum. Harusnya dinormakan dalam hukum acara. Itu yang penting. Saya menulis disertasi tentang ini. Perkembangan yang harus ditata sedemikian rupa agar menjadi dasar pedoman bagi penegak hukum.

 

Hakim belum tentu satu suara soal perkembangan alat bukti dalam bentuk elektronik. Ada yang menerimanya dalam persidangan, ada yang menolak. Bagaimana tanggapan Anda?

Justru itu karena pengaturannya yang sembrono. Ditempatkannya dalam hukum materil UU ITE. Kalau ditempatkan di hukum acara, maka hakim tidak boleh menolak. Perkembangan soal alat bukti elektronik harusnya dimasukkan langsung dalam hukum acara. Karena adanya di UU ITE, dianggap itu hukum formil. Bukan hukum acara untuk diikuti hakim. Seharusnya perkembangan ini dimasukkan dalam perubahan hukum acara. Jadi hakim tidak punya kemungkinan pilihan lain.

 

(Efa Laela Fakhriah lahir di Bandung 6 Juli 1961. Menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1984; magister hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; dan S3 ilmu hukum dari kampus Unpad Bandung, tempat kini ia mengabdi. Ia telah mengabdikan diri di almamaternya sejak 1986 hingga sekarang. Ia banyak mengikuti kegiatan di kampus dan di luar kampus berkaitan dengan hukum acara perdata. Misalnya, menjadi anggota Tim Perancang RPP ALat Bukti Elektronik. Karyanya antara lain Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata (1999), Alternative Dispute Resolution di Indonesia (2000); Mediasi, Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa (2004); dan Actio Popularis dalam Kerangka Hukum Acara Perdata Indonesia (2008). Di kampus, ia pernah mengepalai bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung).

 

Rekomendasi apa saja yang ADHAPER siapkan untuk perkembangan hukum acara?

Di antaranya soal alat bukti elektronik itu. Secara pribadi saya terlibat penyusunan soal small claim court, peradilan gugatan sederhana. Alhamdulillah  diakomodasi dalam RUU Hukum Acara Perdata. Ada juga sistem pembuktian terbuka yang saya usulkan, juga sudah diakomodasi.

 

Mengenai berbagai Perma yang mengisi kekosongan hukum acara, bagaimana pendapat Anda?

Ya itu juga menjadi masalah. Berceceran di mana-mana sehingga tidak jelas. Undang-undang dikalahkan oleh Perma. Ini yang ingin kami tata dalam satu undang-undang sehingga tidak perlu lagi Perma. Tinggal diatur saja pasal yang bisa mengakomodasi perkembangan.

 

Saya tidak menyalahkan Perma atau SEMA mengisi kekosongan, tapi tidak untuk terus menerus dengan cara demikian. Kita memang tidak mungkin mengubah undang-undang dengan cepat. Kita pakai Perma atau SEMA dulu untuk dua atau tiga tahun, selanjutnya masukkan dalam revisi undang-undang. Tapi kita harus punya wadahnya dulu yaitu Undang-undang Hukum Acara Perdata.

 

Kalau itu sudah diundangkan, nanti jika ada perkembangan lalu menggunakan Perma atau SEMA dulu silakan. Selanjutnya setelah berjalan dan diterima masyarakat, segara kita masukkan dalam undang-undang. Itu yang kami pikirkan sebagai akademisi. Untuk kepastian hukum dan ketertiban hukum. Itu mimpi ADHAPER.

 

Kita tidak mungkin mengakomodasi keinginan semua orang, yang penting disahkan saja dulu lalu lihat bagaimana reaksi di masyarakat. Nanti tinggal disempurnakan. Ini akan menjadi kebanggaan kita jika sudah memiliki hukum acara perdata yang bersifat nasional hasil buatan kita sendiri.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.