Kamis, 23 Agustus 2018

Rancangan Seorang Adhyaksa untuk Cegah Kejahatan Korporasi

Buku ini kaya informasi. Berusaha memantik diskusi guna menyatukan persepsi antar sesama penegak hukum.
Muhammad Yasin
Buku Rancang Bangun Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi. Foto: MYS

Kejahatan korporasi adalah dua kata yang dalam lima tahun terakhir menjadi pusat perhatian akademisi dan aparat penegak hukum di Indonesia. Beberapa kegiatan dilakukan dan regulasi diterbitkan untuk mencegah dan menangani kejahatan korporasi. Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung masing-masing menerbitkan kebijakan untuk penanganan perkara pidana kejahatan korporasi.

 

Di kalangan akademisi, perhatian terhadap kejahatan korporasi juga semakin besar. Beberapa karya yang dihasilkan dari lingkungan kampus mengkaji kejahatan korporasi dengan segala aspeknya. Bahkan pernah ada kampus di Jakarta yang meluncurkan Pusat Kajian Kejahatan Korporasi, meskipun kelanjutan pusat kajian itu tak jelas. Semua itu mengindikasikan bahwa kejahatan korporasi telah mendapat perhatian dari banyak kalangan.

 

Jauh sebelum riuh rendah kejahatan korporasi di Indonesia, sebenarnya topik ini sudah lama dibahas. Profesor Muladi malah menyebutkan topik ini menjadi bahan perdebatan hangat di abad ke-20. Forum nasional dan internasional digelar untuk membahasnya. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa berkali-kali menyinggungnya. Tetapi, faktanya, aparat penegak hukum masih berbeda pendapat dalam sejumlah hal mengenai kejahatan korporasi.

 

Buku ‘Rancang Bangun Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi’ karya Asep N Mulyana adalah salah satu literatur terbaru yang hadir di tengah pembaca. Disebut terbaru bukan saja lantaran diterbitkan pada Juni 2018, tetapi juga memuat beberapa kebijakan terbaru Pemerintah dan kasus-kasus yang relevan. Sebut misalnya Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Penulis juga memberikan contoh, antara lain kasus 1MDB (One Malaysia Development Malaysia) yang menghebohkan.

 

(Baca juga: Kejaksaan Ingatkan Bahaya Kejahatan Korporasi)

 

Buku ini makin menarik karena ditulis oleh seorang aparat penegak hukum, yang berhadapan langsung dengan kasus-kasus riil di lapangan. Asep N Mulyana adalah seorang jaksa yang berhasil dari sisi akademis. Ia menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Mataram, S2 dari Universitas Diponegoro, dan S3 dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan predikat cum laude. Sebelum diangkat menjadi Asisten Khusus Jaksa Agung, pria kelahiran 14 Agustus 1969 ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Semarang. Di tengah-tengah kesibukannya menjalankan tugas sebagai jaksa, Asep masih bisa menyelesaikan beberapa karya tulis, antara lain Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010), Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara (2014); dan Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik: Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016).

 
























Rancang Bangun Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi



Penulis



Asep N. Mulyana



Penerbit



Multi Media Mandiri



Cetakan pertama



Juni 2018



Halaman



304 +xvi (termasuk lampiran)


 

Kehadiran buku ‘Rancang Bangun Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi’ ini dirasakan tepat karena diterbitkan pada saat akademisi dan praktisi hukum Indonesia sedang menaruh perhatian besar terhadap kejahatan korporasi. Menariknya, buku ini mengupas beberapa kasus yang terjadi, termasuk yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dari luar negeri, ada kasus Erin Brokovich yang terkenal dan menjadi sebuah film yang dibintangi Julia Robert.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua