Jumat, 24 Agustus 2018

Ini Kriteria Hakim yang Dapat Tingkatkan Badan Peradilan Agung

Selain itu, terdapat problematika dan tantangan yang dapat menghambat tingkatkan peradilan yang agung sehingga perlu diwaspadai.
Aida Mardatillah
Seminar bertajuk Penguatan Integritas dan Kompetensi Hakim untuk Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung di Jakarta, Selasa (21/08). Foto: AID

Visi dari Mahkamah Agung (MA) menciptakan badan peradilan yang agung. Visi ini tertuang dalam cetak biru 2010-2035 yang dirancang untuk meraih kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan dalam tingkatan tertinggi. Tentu, dengan adanya cetak biru ini, MA berharap proses pembaharuan yang tengah dan akan terus dilakukan dapat berjalan lebih baik, terstruktur, terukur dan tepat sasaran.

 

Proses menciptakan badan peradilan yang agung dengan melakukan perbaikan pelayanan di pengadilan baru-baru ini telah dilakukan MA dengan mengeluarkan kebijakan peradilan berbasis elektronik (e-court). Namun, tidak dapat dipungkiri dalam pembaharuan peradilan juga dibutuhkan peran hakim yang dapat menyokong perubahan peradilan menuju keagungannya.

 

Dalam sebuah seminar bertajuk “Penguatan Integritas dan Kompetensi Hakim untuk Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung” di Jakarta, Selasa (21/08), terurai kriteria hakim seperti apa saja yang dibutuhkan untuk tingkatan peradilan agung serta problema dan tantangannya.

 

Wakil Ketua MA Non Yudisial Sunarto mengatakan, upaya meningkatkan badan peradilan yang agung hanya dapat diwujudkan oleh hakim-hakim yang profesional. “Hakim profesional akan menjalankan profesi yang didapatnya dalam pendidikannya dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral,” katanya.

 

(Baca juga: Presiden ke Calon Hakim: Jadilah Hakim Profesional dan Berintegritas)

 

Persoalannya, kata Sunarto, hakim profesional tidak dilahirkan tetapi harus diciptakan dengan proses yang cukup panjang. Mengapa harus hakim profesional yang dapat tingkatkan peradilan yang agung? Alasannya, tanggung jawab hakim tidak hanya pada pencari keadilan namun juga pada tuhan. Selain itu putusan hakim itu harus dianggap benar sepanjang belum dinyatakan sebaliknya oleh putusan tingkat berikutnya.

 

Hakim profesional, lanjut Sunarto, juga harus memiliki spirit, keterampilan dan pengalaman. Maka, untuk mendapatkan hakim profesional saat ini MA telah melakukan rekrutmen calon hakim pada tahun 2017 yang transparan dan akutanbel. MA juga menyusun mutasi dan promosi hakim serta membuat instrument fit and proper test untuk calon pimpinan pengadilan tingkat pertama dan banding.

 

Hakim profesional tidak lepas dengan integritas yang baik, serta perpaduan antara mutu dan kualitas sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dengan begitu, integritas akan tertanam pada diri hakim dan dapat dipercaya oleh para pencari keadilan.

 

Untuk itu, manfaat hakim yang profesional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. “Jika ini tercipta maka peradilan yang agung telah tercapai,” kata Sunarto. Tetapi, hal ini tidak mudah sebab terdapat tantangan bagi peradilan. Salah satunya adanya faham hedonisme.

 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menambahkan, untuk menciptakan badan peradilan yang agung, hakim harus memiliki keilmuan akademik yang baik. Selain itu dalam memeriksa suatu perkara, di antara para hakim majelis yang memeriksa suatu perkara harus terdapat perdebatan ilmiah. Sehingga, putusan yang diperoleh dari perdebatan para hakim akan berkualitas dan objektif.

 

“Cara yang dilakukan hakim agar dapat meningkatkan peradilan agung, yakni hakim perlu menjadi pendengar yang baik, penulis yang baik dan terutama terdapat perdebatan antar para hakim majelis dalam membuat putusan,” tambahnya. (Baca juga: Hakim Tuntut Hak Sesuai Undang-Undang)

 

Tantangan dan Problematika

Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Achmad Jayus mengungkapkan, beberapa problema hakim yang didata berdasarkan laporan yang masuk ke KY. Jaja menyebut terdapat hakim yang mengantuk saat bersidang, hakim selingkuh, hakim menerima suap, hakim korupsi, hakim yang tidak jujur, hakim yang sering marah-marah, hakim yang berpihak hingga intervensi sesama hakim.  

 

Problema ini, menurut Jaja, menimbulkan krisis moral yang bisa disebabkan adanya tekanan dari luar peradilan misalnya kekuasaan eksekutif, legislatif, partai politik atau institusi peradilan yang ada di atas atau di sampingnya, serta masyarakat yang melakukan suap. “Sehingga, hakim perlu menjaga independensi dan akuntabilitasnya,” katanya.

 

Ia menjelaskan, secara sederhana presepsi terhadap hakim di hadapan masyarakat ialah apa yang dilihat dan alami dengan mengeluarkan pendapat pribadi. Sehingga, meski putusannya telah memiliki landasan sosiologis dan yuridis yang kuat, masyarakat tidak akan memandang hal itu menjadi baik apabila hakim tidak memiliki profesionalitas dan kapabilitas.

 

Selain itu, berdasarkan riset antar KY dengan Universitas Indonesia, faktor lain yang menyebabkan terjadinya penurunan terhadap integritas hakim yakni sarana prasarana hakim yang menyebabkan hakim berprilaku koruptif. Kemudian, pola mutasi yang menyebabkan perselingkuhan, kesempatan pelatihan kurang yang menyebabkan hakim tidak bisa mengembangkan ilmunya, keamanan yang kurang, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya rumah dinas. (Baca juga: Hakim Tuntut Kesejahteraan)

 

Sunarto juga menambahkan, tantangan saat ini agar meningkatkan badan peradilan yang agung ialah mengubah pola fikir hakim, yang tadinya memiliki sifat ingin dilayani menjadi pelayan. Artinya, pelayan bagi para pencari keadilan. Jika hakim profesional dapat mengatasi hal itu, ia dapat membedakan urusan pribadi dengan urusan dunia peradilan. Hal lain, hakim profesional harus memiliki niat yang kuat dan lurus dalam menjalankan profesinya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua