Jumat, 24 Agustus 2018

Tiga Advokat Ini Jabat Anggota Komite Etika Independen Asosiasi Fintech

​​​​​​​Kepentingan konsumen menjadi fokus pengawasan para anggota komite etik.
Mochamad Januar Rizki
Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Aftech Ajisatria Suleiman (paling kiri). Foto: RES

Kegiatan bisnis yang berjalan sesuai regulasi menjadi perhatian penting para penyelenggara atau perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech) yang tergabung dalam Asosiasi Financial Technology (Aftech).  Praktik bisnis beretika tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri yang tumbuh sekitar satu dekade terakhir ini.

 

Hal ini yang melatarbelakangi Aftech menunjuk tiga lawyer yang memiliki kompetensi di sektor jasa keuangan digital sebagai anggota Komite Etika Independen (KEI) sebagai pengawas kegiatan bisnis para penyelenggara fintech yang tergabung dalam Aftech.

 

Ketiga lawyer tersebut adalah Andre Rahardian dari Hanafiah, Ponggawa dan Partners (HPRP), Maria Sagrado (Partner pada Makarim&Taira S) dan Abadi Abi Tisnadisastra dari Afridea Kadri Sahetapi-Engel Tisnadisastra (AKSET). (Baca juga: Pedoman Perilaku Fintech Terbit, Begini Isinya)

 

Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Aftech, Ajisatria Suleiman menjelaskan, pemilihan anggota komite tersebut setelah melewati proses selama 2,5 tahun. Salah satu pertimbangan dari pemilihan anggota komite tersebut berdasarkan latar belakang kompetensi para lawyer. Selain itu, Aji juga menjelaskan ketiga lawyer tersebut memiliki komitmen agar kegiatan industri fintech berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku.

 

“Dalam 2,5 tahun ini, kami sering buat acara diskusi internal yang bekerja sama dengan para lawyer. Setelah melewati proses demi proses, kami melihat ketiga lawyer ini yang mau meluangkan waktu dan memiliki kompetensi keilmuan untuk industri ini,” kata Aji saat menjawab pertanyaan Hukumonline di Jakarta, Kamis (23/8).

 

Berikut profil singkat para advokat yang terpilih sebagai Anggota Komite Etika Independen Aftech:

  1. Abadi Abi Tisnadisastra

Pria yang akrab disapa Abi ini memiliki kompetensi hukum di sektor jasa keuangan. Dia sering menangani klien-klien dari perusahaan perbankan, pembiayaan, pasar modal hingga investasi asing. Dia telah terlibat dalam berbagai aksi merger dan akuisisi perusahaan-perusahaan dari berbagai industri termasuk teknologi informasi.

  1. Maria Sagrado

Maria berhasil meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya pada 2000. Dia juga meraih gelar masternya dari Universitas Sheffield, Inggris dengan kajian Hukum Perdagangan Internasional dan Eropa pada 2005.Maria memiliki pengalaman dalam menangani investasi asing dan transaksi keuangan.

  1. Andre Rahadian

Andre adalah partner sekaligus pendiri dari Firma Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP). Dia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Dia juga memperoleh gelar Master of Law (LL.M.) sekaligus Master of Finance (M.Sc. Finance) dari Boston University, Boston, USA . Andre bergabung dengan HPRP pada 1995 dan menjadi partner pada 2001.

 

Selain itu, Aji menjelaskan pembentukan komite etik ini juga bertujuan melindungi kepentingan konsumen. Dia berharap para anggota komite etik dapat berperan sebagai pengawas sekaligus konsultan bagi kegiatan bisnis fintech agar sesuai dengan regulasi.

 

Memang sejak kemunculannya, industri fintech menjadi perhatian publik terkait keamanan data hingga mekanisme penagihan hutang. Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian publik baru-baru ini adalah salah satu perusahaan fintech pada yang melakukan penagihan hutang melalui rekan-rekan debitur dengan mengkases kontak telepon.

 

Kasus teranyar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator juga mengumumkan telah mencabut lima izin perusahaan fintech dari daftar. Pencabutan izin tersebut karena perusahaan fintech telah mengubah kepemilikan saham tanpa persetujuan OJK. Selain itu, ada juga perusahaan fintech yang dicabut izinnya karena mengundurkan diri akibat tidak mampu memenuhi standar teknologi.

 

Menanggapi terpilihnya sebagai anggota Komite Etika Independen, Abadi mengapresiasi keputusan Aftech membentuk komite tersebut sebagai pengawas. Menurutnya, untuk menciptakan kondusifitas industri fintech perlu ada unit pengawas independen. (Baca Juga: OJK Bakal Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital)

 

“Sebagai pelaku profesional, ini adalah kehormatan (terpilih sebagai anggota komite). Pembentukan komite etik ini adalah mandat untuk membantu dan mengawasi proses dan perilaku perusahaan fintech,” kata Abadi.

 

Selain penunjukkan anggota Komite Etika Independen, Aftech juga membentuk Dewan Penasihat yang terdiri dari Rahmat Waluyanto (Mantan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK), Muhammad Chatib Basri, Mahendra Siregar dan Budi Rahardjo.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua