Senin, 27 August 2018

Potensi Persinggungan Kewenangan Ombudsman dengan Badan Peradilan Oleh: Enrico Simanjuntak*)

 

Dalam persfektif negara hukum, patut dikritisi apakah Peraturan Ombudsman RI No. 31 Tahun 2018 ini sudah selaras dengan UU. No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)?

 

Indonesia sebagai negara yang terikat dengan kovenan tersebut wajib menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan hak-hak hukum harus ditentukan hak-haknya itu selain oleh lembaga administratif, legislatif atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara, namun tetap mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan. Intinya tidak boleh ada kekuasaan ekstra yudisial yang membatasi pengajuan upaya hukum warga masyarakat ke lembaga pengadilan.

 

Ancaman Ketidapastian Hukum

Dalam tradisi hukum civil law, penilaian Ombudsman atas ada tidaknya perbuatan maladministrasi berpatokan kepada parameter prinsip-prinsip kelayakan (propriety, behoorlijkheid) yang sejajar dengan parameterprinsip-prinsip kewajaran (reasonabless) dalam tradisihukum common law.

 

Kaidah semacam ini menjadi dasar bagi Ombudsman di Belanda untuk mencegah dirinya memasuki penilaian segi-segi legalitas suatu keputusan yang akan bermuara kepada pertanggung-jawaban jabatan (faute de service). Orientasi pengawasan Ombudsman bukanlah menentukan pertanggung-jawaban hukum (legal liability) seperti halnya masalah penentuan ganti rugi yang dalam praksis hukum merupakan kewenangan badan-badan peradilan.

 

Dalam ungkapan Prof. Gio ten Berge dan Philip M. Langbroek (2005: 111) disebutkan: “Ombudsman is not able to conduct any legal act as a response to complaints”.Secara universal acuan pengawasan Ombudsman adalah aspek lahiriah (actual conduct) para penyelenggara layanan publik, dalam kerangka merit review bukan legal review (Henk Addink, 2005: 284).

 

Atau dalam ungkapan lain, fokusnya adalah menilai bagaimana seharusnya aparatur pemerintahan bertindak sebagai pelayan warga: apakah masyarakat diperlakukan sebagai subjek pelayanan atau sebagai objek/korban pelayanan (Antonius Sujata, 2005: 15).

 

Persisnya menyangkut bagaimana implementasi kebijakan pemerintah sehari-hari, dalam lingkup permasalahan menyangkut ‘keluhan ringan’ (minor grievances)’ (Nicole Niessen, 2005: 303). Parameter-parameter seperti ini merupakan bagian dari rambu-rambu penuntun (Orientatienormen) bagi Ombudsman dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan rambu-rambu tersebut dikembangkan dalam praktek Ombudsprudence.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua