Selasa, 28 August 2018

Menuntut Kepatuhan Etika Advokat Saat Menjadi Pejabat Negara

​​​​​​​Sesuai UU Advokat terdapat larangan bagi advokat untuk merangkap jabatan. Jangan sampai tidak mengajukan cuti dan berpraktik sebagai advokat secara diam-diam.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Kolase (kiri ke kanan) Thomas Tampubolon, Luhut MP Pangaribuan, dan Harry Ponto. Ilustrasi: HGW

“Pernah terjadi pada saat advokat menjabat suatu jabatan (anggota DPR, red), seolah-olah dia mau menemui pejabat tertentu dalam kaitan jabatan dia sebagai anggota DPR, setelah bertemu tentunya dia dihargai karena anggota dewan, ternyata setelah bertemu tidak membicarakan hal terkait jabatan dia sebagai anggota dewan tapi berbicara mengenai perkara,” buka Sekertaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Slipi, Thomas Tampubolon saat dihubungi hukumonline, Senin (20/08).

 

Cerita ini diutarakan Thomas saat ditanya mengenai implementasi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Secara umum, ketentuan Pasal 20 UU Advokat mengatur terkait larangan advokat rangkap jabatan dengan beberapa jabatan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Secara tegas, UU Advokat melarang advokat memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

 

Pesan yang ingin disampaikan UU Advokat dengan dimasukkannya kata “martabat” adalah ingin menegaskan keberadaan profesi advokat yang sebenarnya merupakan profesi yang mulia (officium nobile). Selain larangan yang telah disebutkan di atas, UU Advokat juga melarang advokat merangkap jabatan dengan jabatan yang berpotensi merugikan profesi advokat yang berdampak pada berkurangnya kebebasan dan kemerdekaan advokat dalam menjalankan profesinya.

 

Terakhir, Pasal 20 ayat (3) juga secara tegas mengatur advokat yang pada saat bersamaan sedang menjadi pejabat negara untuk sementara waktu tidak melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai advokat. “Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut,” katanya.

 

Selama ini, banyak ditemukan keberadaan pejabat negara yang sebelumnya berasal dari latar belakang profesi advokat. Ketua Umum Peradi Rumah Bersama Advokat (RBA), Luhut MP Pangaribuan menilai, selama ini ketentuan larangan rangkap jabatan telah dilaksanakan dengan baik. “Kewajiban (cuti saat menjadi pejabat negara, red) itu berjalan, semuanya saya lihat berjalan,” katanya kepada hukumonline beberapa waktu lalu.

 

Meski demikian, Luhut tidak menampik keberadaan sejumlah oknum advokat -saat menjadi pejabat negara- yang tak sesuai ketentuan cuti sementara sebagaimana maksud Pasal 20 ayat (3) UU Advokat. Luhut menggunakan istilah ketundukan materiil advokat dengan mengajukan cuti tidak diikuti dengan ketundukan formil mereka dalam menyiasati kuasa klien yang datang bersama perkara.

 

Praktik oknum advokat yang demikian sepatutnya menjadi perhatian. Kekhawatiran serius datang dari organisasi advokat. Setidaknya hal itu diungkap pula oleh Luhut. “Tindakan seperti ini kan melanggar yah, artinya pura-pura, tidak jujur. Ini yang menurut saya perlu diantisipasi organisasi advokat melalui Badan Pengawas,” katanya.

 

Baca:

 

Sebenarnya pelaksanaan ketentuan larangan rangkap jabatan dan kewajiban cuti bagi advokat yang menjadi pejabat publik bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan pada saat advokat menjalankan tugas keprofesian. Sementara langkah menginformasikan kepada organisasi profesi diharapkan berangkat dari kesadaran advokat itu sendiri.

 

Thomas Tampubolon mengakui terdapat kesenjangan antara ketentuan yang ada dengan kesadaran advokat melaporkan diri saat menjabat saat menjadi pejabat negara. Ia menilai, masih banyak advokat yang abai terhadap ketentuan tersebut. Selain kesadaran advokat bersangkutan, hal ini sedikit banyak disebabkan oleh ketiadaan mekanisme kontrol yang ketat dari oragnisasi profesi advokat.

 

“Memang kita tidak bisa kontrol yah ke DPC di mana dia menjadi anggota kalau di daerah, sementara kalau di pusat berarti pemberitahuan ke DPN kemudian tembusan ke DPC. Hal ini jarang atau boleh dibilang tidak banyak yang melakukan. Hal ini menjadi kesulitan juga buat kami mengontrol siapa saja yang menjadi caleg,” terang Thomas.

 

Bisa dikatakan implementasi ketentuan cuti advokat dan larangan rangkap jabatan kurang efektif walaupun menurut Thomas pihaknya telah berupaya untuk mengingatkan. Terhadap situasi yang telah terjadi, diakui menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi organisasi profesi advokat.

 

Harapan organisasi profesi adalah advokat yang telah terpilih secara etika memiliki inisiatif untuk melaporkan diri ke organisasi profesi advokat. Thomas membandingkan dengan situasi yang telah terjadi. Selama ini yang kerap terjadi adanya permintaan penegasan kepada organisasi advokat mengenai status keanggotaan advokat seseorang, meskipun jumlahnya juga tidak banyak.

 

 

Terkait mekanisme pengajuan cuti, Luhut Pangaribuan menjelaskan, advokat yang telah terpilih sebagai pejabat publik menyampaikan kepada organisasi profesi advokat bahwa dirinya telah menjadi penyelenggara negara. Setelah itu, advokat tersebut mengajukan cuti selama menjadi penyelenggara negara dan tidak akan berpraktik secara diam-diam.

 

Terhadap kantor hukum milik advokat yang bersangkutan, Luhut menjelaskan, boleh tetap berjalan. Namun demikian, terkait identitas kantor hukum yang berkaitan dengan advokat tersebut mesti diubah, atau minimal diberi keterangan bahwa advokat yang bersangkutan nonaktif untuk sementara waktu. 

 

“Kalau itu sih boleh. Tapi kan gak boleh namanya kan. Harus diturukan plangnya. Kalau misalnya plangnya ada tapi ditulis non aktif, mungkin boleh sehingga partnernya atau advokat-advokatnya tetap berpraktik,” terang Luhut.

 

Terhadap Advokat yang ketahuan melanggar ketentuan ini, Luhut mengingatkan ada konsekuensi hukumnya. Karena ketentuan larangan rangkap jabatan atau cuti sementara tersebut diatur dalam UU advokat, maka pelanggarnya dianggap melanggar UU sehingga bisa diproses oleh Dewan Kehormatan Advokat. Sementara pihak pengadu dalam hal ini adalah organisasi advokat.

 

Selain Dewan Kehormatan, pengaduannya juga bisa disampaikan ke Komisi Pengawas Advokat. “Atau juga bisa melalui komisi pengawas, karena ada juga komisi pengawas. Sanksinya akan bisa berjenjang. Advokat tidak boleh merangkap jabatan sesuai dengan aturan UU Advokat,” ujar Luhut.

 

 

Sementara itu, Wakil Ketua Peradi kubu Juniver Girsang, Harry Ponto, mengatakan, ketentuan Pasal 20 UU advokat tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya advokat yang menyalahgunakan posisinya sebagai pejabat publik untuk kepentingan profesinya sebagai advokat. Ia menyebutkan, bahwa perdebatan mengenai mengenai adanya ketentuan larangan advokat rangkap jabatan sudah ada sejak pembahasan rancangan UU Advokat. Karena dirasa penting maka ketentuan tersebut akhirnya diatur dalam UU Advokat.

 

Harry membandingkan dengan negara Jepang yang tidak adanya larangan untuk advokat rangkap jabatan dengan pejabat publik. “Karena pejabat publik di Jepang berdedikasi penuh terhadap pekerjaannya. Sehingga apabila mereka sudah menjadi anggota parlemen, mereka tidak memiliki waktu lagi untuk berpraktik (sebagai advokat),” ungkap Harry.

 

 

Harry juga menyebutkan selama ini belum menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan advokat tersebut. Hal ini berangkat dari pengalamannya ketika berhadapan dengan sejumlah pejabat publik yang sedang cuti dari profesi advokat saat hendak memperpanjang kartu keanggotaan advokatnya.

 

“Ada teman-teman yang meminta diuruskan kartu advokatnya meskipun mereka sudah tidak beracara (karena cuti). Nampaknya ini semacam pengingat buat mereka bahwa mereka juga anggota advokat,” tutup Harry.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua