Selasa, 28 Agustus 2018

Nasib RUU Advokat Juga Tergantung Organisasi Advokat

Karena peran organisasi advokat amat penting terhadap nasib penyelesaian RUU Advokat di parlemen, meski pesimis dapat diselesaikan di tahun politik ini.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi advokat: BAS

Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) No.18  Tahun 2003 tentang Advokat sempat memanas di penghujung masa DPR periode 2009-2014. Namun, faktanya nasib pembahasan RUU Advokat tersebut tak mengalami kemajuan berarti hingga DPR periode 2014-2019 ini. Terlebih, memasuki tahun politik, kejelasan masuknya RUU Advokat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019 belum diketahui secara pasti.

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku pesimis terkait kelanjutan pembahasan RUU Advokat ini. Sebab, sejumlah organisasi advokat tak memberi respon atas substansi RUU Advokat ini. Bagi Arsul, kelanjutan RUU Advokat bakal masuk Prolegnas prioritas 2019 untuk dibahas juga bergantung kemauan organisasi advokat.

 

Menurutnya, peran organisasi advokat untuk merevisi UU No. 18 Tahun 2013 ini amat diperlukan. “Kita (partai) hanya pengusul inisiatif terhadap revisi UU Advokat. Selebihnya, organisasi advokat mesti menunjukan keseriusannya mendorong dan mendukung RUU Advokat ini,” kata Asrul di Komplek Gedung DPR, belum lama ini. Baca Juga: AAI Desak Pembahasan RUU Advokat Dipercepat  

 

Anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum ini mengaku pernah bertemu dengan sejumlah organisasi advokat yang difasilitasi terbentuknya organisasi konsultan hukum pajak. "Kalau temen-temen advokat tidak bergairah, tidak berinisiatif, seperti katakanlah temen-temen konsultan (hukum) pajak, ya kita bisa apa?" 

 

Meski faktanya semakin banyak organisasi advokat yang terpecah-pecah seolah sebagai sistem multi bar, pihaknya tidak masalah jika kondisi itu membuat organisasi advokat merasa nyaman. Namun, setidaknya sejumlah organisasi advokat yang berbeda, memiliki kesamaan visi pengawasan dan penindakan terhadap advokat-advokat yang bermasalah. Dengan begitu, ini semata menjaga marwah advokat sebagai profesi officium nobile.

 

“Kalau mereka happy, ya biarkan saja mereka happy dengan situasi yang ada,” ujarnya.

 

Meski begitu, menurutnya RUU Advokat tak akan dihapus dari daftar Prolegnas lima tahunan. Namun, jika kondisi ini terus seperti ini, pihaknya memastikan RUU Advokat tak akan dimasukan dalam daftar Prolegnas prioritas 2019 mendatang. “Sepanjang organisasi advokat tak menunjukan keseriusan terhadap keberlangsungan RUU Advokat, statusnya tetap ‘menggantung’,” tegasnya. 

 

Arsul pun telah lama menunggu masukan dan naskah akademik dari organisasi advokat. Namun, hingga kini naskah akademik atas RUU Advokat tidak kunjung diajukan. “Nggak ada kelanjutannya. Saya bilang omdo (omong doang, red). Beda dengan ikatan konsultan pajak atau para dokter itu, konkrit bikin naskah akademik, bikin kajian kemudian diajukan ke kita di Baleg,” ujar pria yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

 

Pesimis

Sementara Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengaku pesimis dapat merampungkan RUU Advokat sekalipun ditetapkan masuk dalam Prolegnas prioritas 2019. Sebab, komisi tempatnya bernaung masih fokus membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). “Akhirnya kita memilah-milah, RUU Advokat tidak terlalu urgen untuk diselesaikan dibandingkan dengan RKUHP,” kata dia.

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melanjutkan tanpa meremehkan urgensi RUU Advokat, pembahasan RUU Advokat dapat ditindaklanjuti setelah melewati tahun politik. “Polisi, TNI punya UU yang kasarnya tidak lebih baik dibanding UU Advokat, mereka bisa jalan. Kita (advokat) UU-nya lebih baik, tetapi kok keadaanya begini dan minta direvisi. Ya, penyelesaiannya di hati dan niat baik,” kata pria yang juga berlatar belakang advokat ini.

 

Seperti diketahui, pembahasan RUU Advokat di penghujung DPR periode 2009-2014 sempat memanas. Bahkan, sempat terjadi aksi turun ke jalan dari sebagian kalangan organisasi advokat yang menolak pembahasan RUU Advokat. Meski pembahasan terus berjalan, namun harus terhenti akibat habisnya masa tugas DPR periode 2009-2014Baca Juga: Kubu Pro dan Kontra RUU Advokat Siap Gelar Demo Besar

 

Selanjutnya, RUU Advokat kembali masuk dalam daftar Prolegnas lima tahunan periode 2014-2019. Sayangnya, hingga saat ini, RUU Advokat tak pernah masuk dalam daftar Prolegnas prioritas tahunan hingga 2018 ini. Lalu, apakah RUU Advokat bakal masuk dalam daftar Prolegnas prioritas 2019? Kita lihat saja nanti. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua