Rabu, 29 August 2018

Inilah Dampak Disrupsi Teknologi bagi Keberadaan Hakim Oleh: Glenn Wijaya*)

​​​​​​​Keberadaan teknologi seharusnya dipandang sebagai alat kolaboratif yang dapat membantu para hakim dalam menyusun berbagai argumen dalam putusan-putusan yang mereka hasilkan sehingga lebih baik lagi.
RED
Glenn Wijaya. Foto: Istimewa

Di era revolusi industri 4.0 ini, disrupsi teknologi menjadi frase yang begitu sering disebut-sebut belakangan ini. Berbagai perubahan pesat terjadi di berbagai sektor industri karena adanya teknologi yang menggantikan peran manusia ataupun teknologi dari era-era sebelumnya. Dampak dari perkembangan ini adalah timbulnya start-up atau perusahaan digital yang bergerak di bidang fintech di Indonesia yang terus melejit, namun, bagaimana dengan persidangan di Indonesia?

 

Nyatanya, proses persidangan di Indonesia belum mengadopsi sistem-sistem termutakhir layaknya di belahan dunia lain. Amerika Serikat dan Inggris menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi canggih untuk membantu hakim-hakim dalam persidangan, dan hal ini ternyata sudah dipraktikkan dan menunjukkan hasil. Saya akan membahas contoh-contoh tersebut lebih lanjut dalam tulisan ini.

 

Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan bahwa contoh-contoh yang ada memang berasal dari negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon yaitu common law. Namun, contoh perbandingan dari negara-negara common law tak perlu dikecualikan karena sudah layak dan sepantasnya Indonesia mencontoh penggunaan yurisprudensi dalam memutus sebuah perkara.

 

Indonesia memang bukanlah negara yang menganut sistem common law sehingga Indonesia tak mengakui prinsip stare decisis. Namun, tak jarang, advokat Indonesia menggunakan berbagai putusan terdahulu sebagai dasar argumennya dalam sebuah surat gugatan yang tertuang dalam Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang berbunyi demikian: “De middelen en het onderwerp van den eisch, met eene duidelijke en bepaalde conclusie” di mana de middelen dapat diartikan menurut Mr. W. Hugenholtz dalam bukunya yang berjudul Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 1958 sebagai fakta-fakta yang padanya gugatan didasarkan, pembenaran atas apa yang dimintakan, yang disebut fundamentum petendi (de feiten, waarop de eis gebaseerd is, de motivering van hetgeen men vraagt, het fundamentum petendi).

 

Seringkali advokat-advokat menggunakan berbagai putusan-putusan terdahulu di dalam fundamentum petendi agar dapat meyakinkan majelis hakim bahwa kasus serupa pernah diputus dan menghasilkan vonis tertentu. Putusan-putusan Hoge Raad di Belanda pun sering menjadi rujukan di masa lampau, dan masih banyak referensi terhadap putusan-putusan tersebut di dalam buku-buku hukum yang dipakai hingga sekarang di Indonesia. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa Indonesia juga memerlukan berbagai data putusan-putusan yang lengkap dan akurat agar dapat membantu para advokat dalam menyusun fundamentum petendi yang berargumen kuat.

 

Argumen demi argumen yang dibangun atas dasar putusan terdahulu atau yang sering disebut yurisprudensi akan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi, bagaimana caranya agar hakim-hakim dapat mengakses dan melakukan riset secara mendalam atas yurisprudensi secara cepat dan tepat agar menghasilkan putusan yang lebih konsisten?

 

Tentu saja, di era modern seperti sekarang, banyak teknologi yang berkembang pesat, dan ada berbagai jenis, sebut saja artificial intelligence (AI), machine learning, bahkan big data analytics. Di Indonesia, teknologi-teknologi ini belum dipakai secara luas di dalam dunia persidangan, namun, di luar negeri, sudah ada beberapa contoh penggunaan artificial intelligence atau algoritma serta big data seperti contoh-contoh berikut ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua