Rabu, 29 August 2018
Kolom
Inilah Dampak Disrupsi Teknologi bagi Keberadaan Hakim Oleh: Glenn Wijaya*)
​​​​​​​Keberadaan teknologi seharusnya dipandang sebagai alat kolaboratif yang dapat membantu para hakim dalam menyusun berbagai argumen dalam putusan-putusan yang mereka hasilkan sehingga lebih baik lagi.
RED
0
Inilah Dampak Disrupsi Teknologi bagi Keberadaan Hakim Oleh: Glenn Wijaya*)
Glenn Wijaya. Foto: Istimewa

Di era revolusi industri 4.0 ini, disrupsi teknologi menjadi frase yang begitu sering disebut-sebut belakangan ini. Berbagai perubahan pesat terjadi di berbagai sektor industri karena adanya teknologi yang menggantikan peran manusia ataupun teknologi dari era-era sebelumnya. Dampak dari perkembangan ini adalah timbulnya start-up atau perusahaan digital yang bergerak di bidang fintech di Indonesia yang terus melejit, namun, bagaimana dengan persidangan di Indonesia?

 

Nyatanya, proses persidangan di Indonesia belum mengadopsi sistem-sistem termutakhir layaknya di belahan dunia lain. Amerika Serikat dan Inggris menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi canggih untuk membantu hakim-hakim dalam persidangan, dan hal ini ternyata sudah dipraktikkan dan menunjukkan hasil. Saya akan membahas contoh-contoh tersebut lebih lanjut dalam tulisan ini.

 

Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menjelaskan bahwa contoh-contoh yang ada memang berasal dari negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon yaitu common law. Namun, contoh perbandingan dari negara-negara common law tak perlu dikecualikan karena sudah layak dan sepantasnya Indonesia mencontoh penggunaan yurisprudensi dalam memutus sebuah perkara.

 

Indonesia memang bukanlah negara yang menganut sistem common law sehingga Indonesia tak mengakui prinsip stare decisis. Namun, tak jarang, advokat Indonesia menggunakan berbagai putusan terdahulu sebagai dasar argumennya dalam sebuah surat gugatan yang tertuang dalam Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), yang berbunyi demikian: “De middelen en het onderwerp van den eisch, met eene duidelijke en bepaalde conclusie” di mana de middelen dapat diartikan menurut Mr. W. Hugenholtz dalam bukunya yang berjudul Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, 1958 sebagai fakta-fakta yang padanya gugatan didasarkan, pembenaran atas apa yang dimintakan, yang disebut fundamentum petendi (de feiten, waarop de eis gebaseerd is, de motivering van hetgeen men vraagt, het fundamentum petendi).

 

Seringkali advokat-advokat menggunakan berbagai putusan-putusan terdahulu di dalam fundamentum petendi agar dapat meyakinkan majelis hakim bahwa kasus serupa pernah diputus dan menghasilkan vonis tertentu. Putusan-putusan Hoge Raad di Belanda pun sering menjadi rujukan di masa lampau, dan masih banyak referensi terhadap putusan-putusan tersebut di dalam buku-buku hukum yang dipakai hingga sekarang di Indonesia. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa Indonesia juga memerlukan berbagai data putusan-putusan yang lengkap dan akurat agar dapat membantu para advokat dalam menyusun fundamentum petendi yang berargumen kuat.

 

Argumen demi argumen yang dibangun atas dasar putusan terdahulu atau yang sering disebut yurisprudensi akan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi, bagaimana caranya agar hakim-hakim dapat mengakses dan melakukan riset secara mendalam atas yurisprudensi secara cepat dan tepat agar menghasilkan putusan yang lebih konsisten?

 

Tentu saja, di era modern seperti sekarang, banyak teknologi yang berkembang pesat, dan ada berbagai jenis, sebut saja artificial intelligence (AI), machine learning, bahkan big data analytics. Di Indonesia, teknologi-teknologi ini belum dipakai secara luas di dalam dunia persidangan, namun, di luar negeri, sudah ada beberapa contoh penggunaan artificial intelligence atau algoritma serta big data seperti contoh-contoh berikut ini.

 

Di Inggris, pada tanggal 24 Oktober 2016, Dr. Nikolaos Aletras dari University College London mengatakan bahwa tim gabungan dari University College London, University of Sheffield serta University of Pennsylvania bersama-sama mengembangkan algoritma machine learning untuk menganalisis kasus-kasus terdahulu (yurisprudensi) dari European Court of Human Rights (Pengadilan HAM Eropa) untuk memprediksi apa yang akan menjadi putusan hakim nantinya. Hasil riset ini menunjukkan bahwa machine learning dapat memprediksi hingga 79% dari total 584 putusan yang mendekati hasil vonis sebenarnya.[1]

 

Di Amerika Serikat, di Negara Bagian New Jersey misalnya, penggunaan artificial intelligence juga sudah sangat membantu hakim dalam memutuskan apakah hakim harus mengganjar tersangka dengan uang tebusan (bail) dengan jumlah yang tinggi atau rendah berdasarkan penilaian risiko oleh sistem artificial intelligence. Artificial intelligence bekerja dengan cara menganalisis data dari ribuan kasus di persidangan, lalu menggunakan data itu untuk memprediksi apakah kemungkinan tersangka melarikan diri besar atau kecil. Bila nilai risiko yang diberikan ternyata kecil, maka hakim akan membebaskan tersangka untuk tidak ditahan sampai tanggal persidangan.[2]

 

Bahkan, di tahun 2013, di Negara Bagian Wisconsin, ada seseorang yang bernama Eric L. Loomis yang dihukum karena terlibat kasus penembakan dengan mobil hanya karena penilaian risiko berdasarkan teknologi big data yang bernama COMPAS yang dipakai oleh hakim, dan berdasarkan penilaian big data, orang tersebut dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Mahkamah Agung Wisconsin mengatakan bahwa penggunaan penilaian risiko dengan algoritma dan big data tak menghilangkan due process karena hakim tak mengambil keputusan hanya berdasarkan hasil proses big data tersebut. Namun, Mahkamah Agung Wisconsin menyarankan agar para hakim juga lebih berhati-hati dalam menaruh kepercayaan dalam sistem ini karena sistem big data ini menyimpulkan sebuah skor berdasarkan data agregat, dan bukan individual serta ada kemungkinan big data ini mengklasifikasikan etnis minoritas tertentu sebagai kelompok yang memungkinkan menjadi residivis.[3] 

 

Belajar dari berbagai contoh dari Amerika Serikat hingga Inggris, apa yang menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam penggunaan teknologi terbaru dalam proses persidangan? Fakta menunjukkan bahwa penggunaan algoritma dalam big data analytics ataupun machine learning sudah sedemikian berkembang.

 

Tentunya teknologi ini semua dapat dipergunakan oleh hakim-hakim di Indonesia juga dalam membantu mereka melakukan riset mendalam terhadap yurisprudensi atau membuat skor atas orang-orang yang kemungkinan akan mengulang kembali tindak pidananya sehingga dapat divonis lebih berat dari biasanya. Tapi, penggunaan teknologi tentu juga tidak boleh serta merta menjadikan hakim-hakim lebih santai dan hanya mendasarkan putusannya pada hasil penilaian teknologi artificial intelligence atau big data saja.

 

Justru, para hakim yang sudah terbantu risetnya karena teknologi-teknologi ini dapat mendedikasikan waktunya untuk lebih menganalisis kasus dari sisi humanismenya ataupun dari interpretasi hukum secara sosial maupun moral serta menganalisis apakah hasil penilaian teknologi tidak malah menjurus pada diskriminasi sebuah etnis atau agama tertentu.

 

Penggunaan teknologi di dunia persidangan di Indonesia mungkin tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Masih banyak spekulasi terkait hal ini. Banyak yang mungkin beranggapan bahwa teknologi semacam ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat karena hakim manusia digantikan oleh hakim-hakim robot dan hakim-hakim program saja. Kritik semacam ini mungkin saja muncul, tetapi, lagi-lagi, kemungkinan seperti ini belum tentu tidak akan terjadi ke depannya. Maka dari itu, kritik-kritik atau pemikiran semacam ini sudah harus diantisipasi dari sekarang.

 

Belum lagi ada permasalahan yang muncul ketika data pribadi yang diperoleh pengadilan untuk diproses program big data atau artificial intelligence tidak diperoleh secara patut karena belum mendapat persetujuan atau consent dari tersangka dalam suatu kasus. Permasalahan lainnya adalah seberapa akuratkah data yang dihasilkan oleh teknologi dalam menilai seorang tersangka berdasarkan profil dirinya? Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini harus mulai dipikirkan oleh anggota dewan serta Mahkamah Agung dalam membuat rencana pengaturan ke depannya.

 

Menurut penulis, tren big data ataupun artificial intelligence serta machine learning seyogianya tidak dipandang sebagai ancaman bagi keberadaan para hakim. Janganlah para hakim atau advokat malah menyalahkan keberadaan teknologi sebagai pencipta pengangguran bagi para hakim karena semua hakim digantikan serta merta oleh keberadaan robot ataupun sistem.  

 

Keberadaan teknologi seharusnya dipandang sebagai alat kolaboratif yang dapat membantu para hakim dalam menyusun berbagai argumen dalam putusan-putusan yang mereka hasilkan sehingga lebih baik lagi karena data yang dikumpulkan teknologi sudah sedemikian akurat dan berdasarkan jumlah yang besar. Keteledoran seseorang hakim dalam memutus suatu perkara seringkali dianggap lumrah, namun, ke depannya, dengan bantuan berbagai jenis teknologi canggih, semoga putusan-putusan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas lagi dan membawa hukum Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

 

Akhir kata, teknologi dan hakim yang berupa manusia harus hidup berdampingan satu sama lain dan keduanya akan terus berkembang lebih baik lagi demi keadilan yang ditegakkan di Indonesia dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai visi yang ditanam di Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.

 

*)Glenn Wijaya adalah associate salah satu firma hukum di Jakarta.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.