Rabu, 29 Agustus 2018

Konsumen Diminta Waspadai Maraknya Kredit Online Ilegal

Sebelum mengajukan kredit, masyarakat diminta mempelajari dengan seksama mulai dari izin perusahaan hingga mekanisme atau skema (aturan main) pelunasan hutang melalui kredit online.
Mochamad Januar Rizki
YLKI. Foto: RES

Bak cendawan di musim hujan, bisnis kredit online saat ini semakin menjamur di masyarakat. Dibanding dengan industri keuangan konvensional, kredit online menawarkan kemudahan lebih kepada konsumen. Bayangkan saja, tanpa harus tatap muka atau repot-repot datang ke bank, konsumen atau peminjam dapat menerima dana dalam waktu singkat.

 

Sayangnya, maraknya penggunaan jasa kredit online, kegiatan bisnis ini menimbulkan masala baru. Sebab faktanya bermunculan kegiatan bisnis kredit online ilegal atau tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat lebih dari 300 perusahaan kredit online beroperasi di Indonesia. Padahal, berdasarkan data OJK per Juli 2018, hanya terdapat 64 perusahaan kredit online berizin.

 

Ketua YLKI, Tulus Abadi menyatakan fenomena kredit online merupakan hal yang tak bisa dihindari. Namun, dia menyayangkan saat ini jumlah perusahaan kredit online ilegal jauh lebih banyak dibandingkan yang berizin. Tentunya, kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat terutama konsumen kredit online berpenghasilan rendah.  

 

Menurut Tulus, faktanya mayoritas konsumen itu tidak memahami dan mengabaikan kontrak perjanjian yang dibuat oleh perusahaan kredit online. Hal tersebut terjadi karena mayoritas masyarakat pengaju kredit online berasal dari kalangan masyarakat awam yang tidak mengerti dan seluk beluk risiko kredit. YLKI mencatat rata-rata nilai kredit yang diajukan konsumen berkisar Rp 500.000-Rp 1.500.000.

 

“Konsumen tidak memahami bagaimana besaran bunga yang ditentukan dan mekanisme cara penagihan oleh perusahaan online kepada konsumennya,” kata Tulus saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (29/8/2018). Baca Juga: Waspada! Ini Daftar 227 Entitas Fintech Ilegal  

 

Tulus menjelaskan karakter kredit online ilegal ini dapat dikenali dari tingginya bunga yang ditawarkan kepada konsumen. Tulus menceritakan dari pengaduan konsumen, besaran hutang yang harus dikembalikan jumlahnya bisa mencapai tiga kali lipat dari hutang pokoknya. Kondisi ini menyebabkan mayoritas konsumen tidak mampu mengembalikan pinjamannya.

 

“Akhirnya mayoritas pengaduan konsumen yang diterima YLKI adalah konsumen menunggak hutangnya. Mereka menunggak bisa jadi karena memang tidak bisa mengembalikan (faktor ekonomi), atau karena memang tidak tahu bahwa bunganya sangat tinggi,” kata Tulus.

 

Menurutnya, terjadinya berbagai permasalahan kredit online ini tak lepas dari minimnya informasi yang diterima masyarakat. Misalnya, minimnya informasi mengenai perhitungan bunga dan pemahaman teknologi informasi menjadi salah satu penyebab banyak masyarakat terjerat lilitan hutang kredit online.

 

Akibatnya, peminjam tidak dapat menghitung pengembalian hutang secara tepat dan menimbulkan gagal bayar. Selain itu, peminjam tidak mengetahui cara menggunakan jasa kredit online tersebut dan perusahaan tersebut dapat mengakses data dalam telepon genggamnya.

 

“Penagihan hutang mulai mengintimidasi via telepon hingga menggunakan data pribadi konsumen di telepon seluler dilakukan perusahaan. Perusahaan tersebut dapat mengetahui nomor-nomor telepon rekan konsumen hingga riwayat percakapan dan foto-foto pribadi di handphone konsumen.

 

Menyikapi kondisi tersebut, Tulus mengimbau masyarakat berhati-hati dalam mengajukan kredit online. Sebelum mengajukan kredit, masyarakat diminta mempelajari dengan seksama mulai dari izin perusahaan hingga mekanisme atau skema (aturan main) pelunasan hutang.

 

“Jangan coba-coba konsumen melakukan pengajuan kredit pada perusahaan online jika konsumen tidak paham baik dari sisi finansial dan kontrak perjanjiannya,” ujarnya mengingatkan.

 

Karena itu, Tulus juga mendesak OJK lebih serius mengawasi fenomena kredit online dan memberi sanksi tegas bagi perusahaan kredit online berizin, tapi sering melanggar aturan dan melanggar hak-hak konsumen. OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga diminta segera mencabut dan memblokir perusahaan kredit online yang tidak berizin yang jumlahnya semakin banyak.

 

“Pihak kepolisian juga diminta melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan kredit online tidak berizin yang merugikan konsumen itu,” pintanya.  

 

Seperti diketahui, bisnis kredit online ilegal ini salah satu sektor yang fokus diawasi Tim Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Tim tersebut juga telah mempublikasikan sebanyak 227 entitas perusahaan finansial teknologi peer to peer lending (P2P), sejenis kredit online, ilegal.

 

Meski telah dilakukan pemanggilan hingga pemblokiran terhadap entitas tersebut, Ketua Tim Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing mengaku sering kesulitan menindak perusahaan kredit online ilegal tersebut. Misalmya, tidak jelasnya alamat perusahaan hingga lokasi perusahaan berkantor di luar negeri menjadi kesulitan tersendiri bagi Tim Satgas Waspada Investasi.

 

Karenanya, salah satu upaya yang paling mungkin dilakukan adalah mengedukasi masyarakat mengenai risiko dari bisnis kredit online ilegal ini. Tongam juga mengaku kesulitan memperkirakan kerugian yang telah ditimbulkan dari kegiatan fintech P2P ilegal tersebut. “Kami tidak bisa menyampaikan datanya karena kegiatan mereka di luar pengawasan kami,” tegasnya saat mempublikasikan 227 entitas fintech P2P ilegal, Jumat (27/7/2018) lalu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua