Kamis, 30 August 2018

Damos Dumoli Agusman, “In House Lawyer” Pemerintah Spesialis Hukum Internasional

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini adalah organisasi yang unik. Dalam pengertian dia tidak ada di Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya. Kalau di berbagai K/L mungkin sering ada bagian kerja sama ekonomi atau bagian investasi, misalnya. Tapi khusus kerja sama internasional hanya ada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri. Ini artinya bahwa isu mengenai hukum internasional, isu perjanjian internasional adalah kompetensi agak absolut dari Kementerian Luar Negeri.

 

Sehingga Ditjen ini adalah satuan kerja yang nggak bisa kita temui padanannya di lembaga negara lain. Tugas pokok dan fungsi kami antara lain menyiapkan kebijakan, regulasi, dan penyikapan Indonesia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional, perjanjian internasional, dan relasi antara hukum nasional dengan hukum internasional. Ini keunikannya. Anda tidak akan menemui yang seperti ini di Kementerian dan Lembaga lainnya.

 

Sebagai negara berdaulat, apa saja yang perlu menjadi perhatian Indonesia dalam tren perkembangan hukum internasional? Apa pentingnya kita memperhatikan isu ini?

Pertama bahwa Indonesia di dalam pembukaan UUD itu sudah sangat jelas mengatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu dan seterusnya. Ini artinya bahwa lahirnya Indonesia itu sebenarnya di-driven atau dari produk hukum internasional. Makanya pembukaan internasional mengatakan itu. Jadi norma yang dirujuk oleh pembukaan UUD itu adalah norma hukum internasional. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa itu kan norma hukum internasional. Baru setelah itu dia membuat konstitusi. Nah dari sini saja kita sudah dapat menyimpulkan bahwa Indonesia sangat menghormati hukum internasional dan menempatkan hukum internasional sebagai starting point sebenarnya. Berdasarkan hukum internasional itulah negara lahir. Setelah lahir kemudian dia membentuk konstitusi. Jadi originally DNA kita itu adalah negara Indonesia sebagai produk hukum internasional. Oleh sebab itu Indonesia tidak bisa lepas dari eksistensi hukum internasional itu sendiri.

 

Namun ada dinamika. Ini dinamika yang tidak bisa kita nafikan bahwa kita mencapai kemerdekaan dengan melawan penjajah Belanda yang notabene adalah bagian dari negara-negara kolonial pembentuk hukum internasional, ada sentimen politik. Kita menjadi terlihat seolah-seolah anti hukum internasional. Padahal sebenarnya tidak. Kita sentimen anti penjajahan. Itu saja. Tetapi karena kebetulan penjajah itu adalah the author of international law, pada waktu itu menyebabkan ada gerakan nasionalisme. Gerakan inilah yang mengakibatkan terjadi dinamika.

 

Seolah-olah kita menyangkal hukum internasional, which is not true. Saya bilang itu tidak benar karena pada era 70an hingga 80an, Profesor Mochtar Kusumaatmadja justru memanfaatkan hukum internasional untuk konvensi hukum laut tentang negara kepulauan. Jadi kalau pada masa itu kita terlihat anti pada hukum internasional dan ada gerakan nasionalisme hukum, itu sebenarnya hanya gerakan politik ketimbang gerakan doktrin hukum.

 

Kenapa? Pak Mochtar ternyata mengkapitalisasi hukum internasional untuk kepentingan bangsa yaitu Archipelagic State (negara kepulauan-red.). Dengan adanya konsep Archipelagic State ini kan Indonesia justru memproduksi satu norma hukum baru. Makanya, dikatakan Indonesia itu making international law instead of breaking it. Indonesia membuat, ketimbang melanggarnya. Nah dari konteks sejarah ini maka kita harus putuskan bahwa Indonesia justru ambil bagian dalam hukum internasional itu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua