Jumat, 31 August 2018

Nasib Ojek Online Pasca Putusan MK, Kini Tanggungjawab Siapa?

Membuat peraturan teknis pada level Perda tidak menjamin persamaan pengaturan terkait hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna antar daerah mengingat bentuk kebijakannya yang bersifat regional. Padahal, perusahaan ojek online ini kan lingkupnya nasional.
Hamalatul Qur'ani
Policy Forum, Kebijakan transportasi perkotaan dan Pengembangan Ekonomi Regional yang diselenggarakan oleh Hukumonline bekerjasama dengan D inside di Hotel Wyndham, Surabaya, Selasa (28/8).

Berbagai peristiwa nahas yang menimpa pengendara ojek online akibat bentrok dengan angkutan umum konvensional, hingga cap ‘ilegal’ yang dilekatkan beberapa pejabat pemerintah di level pusat dan daerah yang diperkuat pasca putusan MK No. 41/PUU-XVI/2018 telah membuat hak pengendara ojek online atas jaminan perlindungan hukum serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi semakin terancam.

 

Dalam putusan MK a quo, majelis hakim berpendapat bahwa ojek (sepeda motor) tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan umum, sehingga konsekuensinya pemerintah (Kementerian Perhubungan) tak lagi berwenang mengatur soal ojek online karena tidak diakui dalam UU 20/2009 Tentang LLAJ.

 

Menariknya, Menhub akhirnya melemparkan pengaturan soal ojek online ini kepada pemerintah daerah. Sementara ketiadaan payung hukum di atas perda (UU/PP/PM) jelas memperbesar potensi kacaunya aturan yang dicetuskan Pemda karena ketiadaan prinsip utama yang bisa diacu.

 

Dosen Perundang-Undangan FHUI, Fitriani Ahlan Sjarif, menyebut setidaknya ada 3 pokok masalah yang berpotensi muncul jika ojek online tak memiliki payung hukum di atas Perda. Pertama, pengaturan yang ada di bawah menjadi parsial bahkan cenderung bertentangan dengan UU atau aturan di atasnya.

 

Kedua, Jika hanya diatur lewat Permen, maka persoalan yang terbenahi hanya seputar urusan yang dinaungi masing-masing kementerian yang mengatur. Padahal, kata Fitri, persoalan ojek online seringkali menyangkut urusan lintas kementerian.

 

“Kewenangan menteri kan sangat terbatas padahal ojek online ini cakupannya luas antar kementerian, jadi perlu koordinasi lintas sektor. Makanya permasalahan ojek online ini dibahas seharusnya dalam perumusan UU, sehingga kepentingan lintas kementerian itu bisa dibicarakan di situ,” kata Fitri Policy Forum, Kebijakan transportasi perkotaan dan Pengembangan Ekonomi Regional yang diselenggarakan oleh Hukumonline bekerjasama dengan D inside di Hotel Wyndham, Surabaya, Selasa (28/8).

 

Ketiga, Jika pengaturan diserahkan melalui Perda, maka pengaturan antar daerah menjadi berbeda-beda. Fitri mencontohkan, jika ditelaah 3 aturan soal ojek online dalam Perda yakni, Peraturan Walikota Depok No. 11 Tahun 2017, Peraturan Walikota Bogor No. 21 Tahun 2017 serta Peraturan Walikota Balikpapan No. 25 Tahun 2017, jelas memperlihatkan perbedaan pengaturan yang timpang karena tidak adanya prinsip utama yang dijadikan landasan dalam pengaturan. Padahal, cakupan operasional ojek online ini tak berbatas antar satu kota dengan kota atau wilayah lainnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua