Jumat, 31 Agustus 2018

Nasib Ojek Online Pasca Putusan MK, Kini Tanggungjawab Siapa?

Membuat peraturan teknis pada level Perda tidak menjamin persamaan pengaturan terkait hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna antar daerah mengingat bentuk kebijakannya yang bersifat regional. Padahal, perusahaan ojek online ini kan lingkupnya nasional.
Hamalatul Qur'ani
Policy Forum, Kebijakan transportasi perkotaan dan Pengembangan Ekonomi Regional yang diselenggarakan oleh Hukumonline bekerjasama dengan D inside di Hotel Wyndham, Surabaya, Selasa (28/8).

Berbagai peristiwa nahas yang menimpa pengendara ojek online akibat bentrok dengan angkutan umum konvensional, hingga cap ‘ilegal’ yang dilekatkan beberapa pejabat pemerintah di level pusat dan daerah yang diperkuat pasca putusan MK No. 41/PUU-XVI/2018 telah membuat hak pengendara ojek online atas jaminan perlindungan hukum serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi semakin terancam.

 

Dalam putusan MK a quo, majelis hakim berpendapat bahwa ojek (sepeda motor) tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan umum, sehingga konsekuensinya pemerintah (Kementerian Perhubungan) tak lagi berwenang mengatur soal ojek online karena tidak diakui dalam UU 20/2009 Tentang LLAJ.

 

Menariknya, Menhub akhirnya melemparkan pengaturan soal ojek online ini kepada pemerintah daerah. Sementara ketiadaan payung hukum di atas perda (UU/PP/PM) jelas memperbesar potensi kacaunya aturan yang dicetuskan Pemda karena ketiadaan prinsip utama yang bisa diacu.

 

Dosen Perundang-Undangan FHUI, Fitriani Ahlan Sjarif, menyebut setidaknya ada 3 pokok masalah yang berpotensi muncul jika ojek online tak memiliki payung hukum di atas Perda. Pertama, pengaturan yang ada di bawah menjadi parsial bahkan cenderung bertentangan dengan UU atau aturan di atasnya.

 

Kedua, Jika hanya diatur lewat Permen, maka persoalan yang terbenahi hanya seputar urusan yang dinaungi masing-masing kementerian yang mengatur. Padahal, kata Fitri, persoalan ojek online seringkali menyangkut urusan lintas kementerian.

 

“Kewenangan menteri kan sangat terbatas padahal ojek online ini cakupannya luas antar kementerian, jadi perlu koordinasi lintas sektor. Makanya permasalahan ojek online ini dibahas seharusnya dalam perumusan UU, sehingga kepentingan lintas kementerian itu bisa dibicarakan di situ,” kata Fitri Policy Forum, Kebijakan transportasi perkotaan dan Pengembangan Ekonomi Regional yang diselenggarakan oleh Hukumonline bekerjasama dengan D inside di Hotel Wyndham, Surabaya, Selasa (28/8).

 

Ketiga, Jika pengaturan diserahkan melalui Perda, maka pengaturan antar daerah menjadi berbeda-beda. Fitri mencontohkan, jika ditelaah 3 aturan soal ojek online dalam Perda yakni, Peraturan Walikota Depok No. 11 Tahun 2017, Peraturan Walikota Bogor No. 21 Tahun 2017 serta Peraturan Walikota Balikpapan No. 25 Tahun 2017, jelas memperlihatkan perbedaan pengaturan yang timpang karena tidak adanya prinsip utama yang dijadikan landasan dalam pengaturan. Padahal, cakupan operasional ojek online ini tak berbatas antar satu kota dengan kota atau wilayah lainnya.

 

“Membuat peraturan teknis pada level Perda tidak menjamin persamaan pengaturan terkait hak dan kewajiban pengemudi dan pengguna antar daerah mengingat bentuk kebijakannya yang bersifat regional. Padahal, perusahaan ojek online ini kan lingkupnya nasional,” tukas Fitri.

 

(Baca Juga: Aturan STNK Badan Hukum Transportasi Online: Cara Pikir Lama Penghambat Model Bisnis Baru)

 

Kabiro Hukum Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, menyebut Pemprov tak berwenang mengatur soal transportasi online, mengingat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membatasi kewenangan Pemda untuk mengatur itu. Adapun dimensi urusan yang dapat diatur Pemprov hanya seputar ketertiban umum, ketenagakerjaan, perhubungan dan lainnya. Untuk urusan perhubungan, sambung Himawan, pemprov juga terbatas pada urusan jalan, terminal, penyediaan angkutan umum antar kota dalam satu daerah provinsi.

 

“Banyak yang minta Pemprov bikin aturan soal ini, tapi kan tidak ada kewenangan Pemprov tentang urusan transportasi itu, gubernur bisa apa? jadi jika Pemprov diharapkan untuk ngatur, maaf. Aturannya tidak ada,” tukas Himawan.

 

(Baca Juga: DPR Ingatkan Pemerintah Tegas Soal Aturan Transportasi Online)

 

Di samping itu, Himawan tetap mengakui pentingnya regulasi soal ojek online diwadahi dalam UU mengingat besarnya kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang efisien, tengjangkau dan aman di tengah-tengah keterbatasan ketersediaan angkutan umum yang aman, nyaman dan murah.

 

UU LLAJ ‘Ketinggalan Zaman’

Dalam Diskusi yang sama, Fitri menyebut sudah saatnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) direvisi. Kontroversi soal ketidakjelasan status transportasi online (kendaraan pribadi/ angkutan umum) dianggap Fitri tidak terjadi karena kesalahan dalam pengaturan UU LLAJ, mengingat aturan yang dimuat dalam uu a quo sudah sesuai dengan situasi dan kondisi transportasi pada tahun 2009. Namun uu a quo sudah tidak relevan dengan perkembangan transportasi berbasis teknologi yang saat ini berkembang pesat.

 

“Pengaturan di UU No. 22 Tahun 2009 itu memang tak salah, tapi pada ’zamannya’, karena emang perkembangan teknologinya di tahun 2009 tak seperti sekarang,” ujar Fitri.

 

Rezim pengaturan transportasi saat ini, kata Fitri, membatasi definsi angkutan, kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor umum. Untuk angkutan umum orang/barang, hanya dapat dijalankan oleh kendaraan bermotor umum, sehingga sepeda motor atau mobil penumpang perseorangan tidak dapat dianggap sebagai angkutan umum. Pengaturan yang demikian disebut Fitri tidak merefleksikan aturan yang menangkap pergerakan pola bisnis yang cepat, sehingga menyisakan begitu banyak persoalan.

 

Sumber: Materi presentasi Fitriani Ahlan Sjarif

 

“Pada rezim aturan saat ini, memang tidak ada pengaturan pelayanan angkutan umum berbasis aplikasi, sehingga akan sulit bagi pemda untuk mengatur selama aturan diatasnya tidak diganti,” tukas Fitri.

 

Setidaknya ada 2 usulan yang disampaikan Fitri, yakni mengunakan skema definisi pengaturan seperti saat ini (membagi 3 definisi: angkutan, kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor umum) akan tetapi disesuai kan dengan perkembangan zaman.

 

“Seperti memasukkan sepeda motor sebagai jenis kendaraan bermotor umum misalnya, kemudian tidak hanya memberikan hak menjalankan angkutan umum kepada perusahaan tapi diberikan pula pada perseorangan dan meredefinisi mobil penumpang yang menjadi angkutan umum,” usul Fitri.

 

Atau pilihan Kedua, sambung Fitri, Prinsip definisi yang saat ini berlaku bisa diubah pemerintah, sehingga tidak lagi mengklasifikasikannya sebagai angkutan, kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor umum, melainkan menambahkan definisi mengenai pelayanan angkutan umum berbasis online.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan aturan hukum ojek online, apakah akan melakukan revisi atas UU No. 22 Tahun 2009 atau membuat aturan baru. “Saya sudah sampaikan kepada Menteri Perhubungan dalam raker agar pemerintah tegas menyikapi (aturan) ojek online,” ujarnya di Komplek Gedung Parlemen, Senin, (4/6).

 

Sigit menegaskan bahwa pemerintah tak boleh lagi mengulur waktu, sudah saatnya memutuskan dan memberi kepastian hukum kepada jutaan driver ojekonline. Mantan Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro juga menyebut bahwa ketiadaan payung hukum bagi transportasi berbasis online dalam kurun waktu yang lama sama halnya dengan menggantung legalitas transportasi berbasis online.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua