Jumat, 31 Agustus 2018

Testimonium De Auditu, Legal Reasoning Bawaslu Putuskan Dugaan Mahar Sandiaga

Pelapor dan saksi yang telah diambil keterangannya tidak melihat, mendengar,atau mengalami secara langsung peristiwa yang dilaporkan, melainkan mendengar dari keterangan pihak lain. Sementara Andi Arif tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan.
Moch Dani Pratama Huzaini

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI tidak menemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh bakal calon wakil Presiden Sandiaga Salahudin Uno. Hal ini disampaikan Bawaslu setelah melakukan pemeriksaan kepada pihak pelapor tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh mantan Wakil Gubernur DKI ini terhadap dua partai politik pengusung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden penantang petahana tersebut.

 

“Bahwa terhadap laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 tidak ditemukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang dilanggar oleh terlapor,” ujar Ketua Bawaslu melalui keterangan resminya yang diterima hukumonline, Jumat (31/8).

 

Bawaslu menilai bahwa, terhadap keterangan dari pihak pelapor dan saksi-saksi yang telah diambil keterangannya pada proses klarifikasi, para saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor melainkan mendengar dari keterangan pihak lain (testimunium de auditu) sehingga hal ini menyebabkan keterangan mereka tidak memiliki kekuatan dalam proses pembuktian.

 

Selain itu, bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor seperti kliping, screenshoot, dan video  merupakan bukti-bukti yang memerlukan keterangan tambahan untuk dapat menguatkan  bukti tersebut. Hal ini menyebabkan Bawslu mengambil kesimpulan, bukti-bukti yang diajukan tersebut layak untuk dikesampingkan.

 

“Bahwa terhadap pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 yang menyatakan diduga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dibuktikan secara hukum,” terang Abhan.

 

Baca:

 

Berdasarkan Ketentuan Pasal 454 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan melakukan pemeriksaan berkas laporan terkait dengan  keterpenuhan syarat formil dan materil. Berdasarkan kajian awal, Bawaslu menyatakan laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materil sehingga pada tahap berikutnya dilakukan registrasi dengan laporan Nomor: 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018. 

 

Setelah registrasi, Bawaslu melakukan pemeriksaan dengan mengundang terlapor dan saksi-saksi untuk dilakukan klarifikasi untuk mendengarkan keterangan terhadap peristiwa yang dilaporkan. Dalam hal ini, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Fiber, Tirtayasa, sebagai saksi dan seorang saksi lainnya yang bernama Ade Ardiyansah Utama. Nama Ade Ardiyansyah diketahui melalui surat undangan pemeriksaan Bawaslu yang ditandatangani Ketua Bawaslu, Abhan (16/8) lalu.

 

“Untuk kepentingan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum  dimohon kepada Sdr. Ade Adriansyah Utama, SH untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Klarifikasi,” demikian bunyi penggalan kalimat yang dikutip dari undangan pemeriksaan Bawaslu kepada Ade Ardiansyah.

 

Sementara satu saksi lainnya, atas nama Andi Arif tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh Bawaslu sebanyak 2 kali sebagaimana ketentuan  Pasal 24 ayat (5) dan ayat (6) Perbawaslu Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. 

 

Bawaslu menilai, ketidakhadiran Andi Arief memenuhi undangan Bawaslu menjadikan laporan yang tidak mendapatkan kejelasan atas terjadinya peristiwa pemberian uang kepada Partai Politik. Hal ini dikarenakan Andi Arief adalah satu-satunya sumber informasi dari pelapor maupun saksi yang menyatakan bahwa peristiwa yang mereka ceritakan bukanlah peristiwa yang mereka lihat langsung melainkan hanya melalui akun twitter pribadi milik Andi Arief.

 

Andi Arief sendiri dalam keterangannya (24/8) lalu menyampaikan ketidakhadirannya memenuhi panggilan Bawaslu dikarenakan sedang berada di luar kota. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan di Bawaslu, Andi menawarkan untuk menyampaikan keterangan melalui media video call. “Cara ini bisa membantu saya memberi klarifikasi. Kedua, saya menulis klarifikasi yang saya tandatangani. Ketiga saya melakukan klarifikasi di Bawaslu Lampung,” ujar Andi.

 

Namun ketiga usulan tersebut tidak dipilih oleh Bawaslu sehingga Andi tidak dapat memenuhi panggilan Bawaslu. Untuk menjelaskan perihal tersebut, Andi mengirim pengacara Jansen Sitindaon dan Habiburahman guna menjelaskan alasan ketidakhadiran dan menanyakan perkembangan persoalan tersebut. “Karena sudah undangan yang ketiga buat saya,” tutup Andi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua