Senin, 03 September 2018

​​​​​​​Ajudikasi Khusus Ombudsman Vs Komitmen Pelayanan Publik Oleh: Dominikus Dalu Sogen*)

Penerapan UU Pelayanan Publik yaitu kewenangan ajudikasi khusus oleh Ombudsman memiliki beberapa implikasi.
RED
Dominikus Dalu Sogen. Foto: dokumen pribadi
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Ajudikasi khusus (AK) merupakan tambahan atau perluasan kewenangan Ombudsman RI sebagaimana mandat dari UU Pelayanan Publik. Dengan AK masyarakat dapat menuntut ganti rugi melalui Ombudsman bila merasa tidak memperoleh pelayanan dari penyelenggara dengan Ombudsman sebagai ajudikator.

 

Akan tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang kewenangan ini belum digunakan Ombudsman, walaupun sudah ada  peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 tentang Ajudikasi Khusus (PO). Masyarakat belum mengajukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami dalam pelayanan publik kepada Ombudsman untuk memperoleh keputusan.

 

Beberapa alasan mengapa belum dijalankan antara lain karena sampai saat ini sudah lebih dari delapan tahun sejak terbit UU Pelayanan Publik belum ada peraturan presiden mengenai ketentuan tentang pembayaran ganti rugi (vide Pasal 50 ayat 6 dan 8). Dengan demikian ketika suatu putusan AK oleh Ombudsman bahwa penyelenggara melakukan maladministrasi dan wajib memberikan ganti rugi maka belum ada landasan hukumnya.

 

Menarik menyimak tulisan Enrico Simanjuntak di Hukumonline baru-baru ini (27/08/2018), tentang potensi persinggungan kewenangan Ombudsman dan Badan Peradilan. Bahwa potensi persinggungan antara putusan AK Ombudsman dan badan peradilan menurut hemat penulis adalah saling melengkapi dan tidak dalam konteks saling bertentangan.

 

Bahkan keduanya yakni AK dan upaya hukum melalui badan peradilan merupakan bentuk perlindungan maksimal dari negara kepada hak masyarakat selaku korban pelayanan publik. Mengingat bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Penerapan UU Pelayanan Publik yaitu kewenangan AK oleh Ombudsman memiliki beberapa implikasi.

 

Pertama, putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 2 jo Pasal 53 ayat 2 UU Pelayanan Publik yang diperkuat oleh PO. Kedua, bila putusan AK dirasa belum memberikan rasa keadilan atau masih terdapat keberatan oleh masyarakat yang merasa dirugikan maka baik secara perdata maupun pidana, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 UU Pelayanan Publik.

 

Ketiga, rezim UU ini mengatur bahwa penyelenggara pelayanan tidak diberikan ruang untuk mengajukan upaya hukum bila Ombudsman sudah menerbitkan putusan AK dan karena sifatnya final dan mengikat sehingga harus dijalankan. Hal ini juga sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada masyarakat selaku pengguna layanan.

 

Keempat, kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk menempuh upaya hukum setelah putusan AK dapat dimaknai hal itu merupakan salah satu sarana masyarakat memperjuangkan haknya di samping upaya hukum sehingga tidak terdapat potensi pertentangan antar institusi Ombudsman dan kewenangan yudisial.

 

Kelima, dalam pengalaman Ombudsman, masyarakat yang tidak puas dengan penyelenggara pelayanan dapat menggunakan rekomendasi atau saran Ombudsman tentang suatu perbuatan maladministrasi sebagai bukti bila mengajukan upaya hukum melalui badan peradilan dan dalam beberapa kasus yang terjadi baik perdata maupun pidana hakim selalu menjadikan bukti dari Ombudsman tersebut sebagai pertimbangan putusan. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa Ombudsman bukan lembaga penegak hukum walaupun tugasnya mengawasi penegak hukum dalam hal pelayanan publik.

 

Kendala Anggaran

Bahwa setidaknya komitmen pemerintah untuk melaksanakan UU Pelayanan Publik  sampai saat ini masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertama, penerapan standar pelayanan sebagaimana UU Pelayanan Publik (setidaknya ketentuan Pasal 15, 16, 17 dan Pasal 29 dan beberapa ketentuan terkait lainnya) belum dilakukan secara menyeluruh di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari survei kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman setiap tahunnya sejak tahun 2013 dan oleh Kemenpan RB sendiri dengan berbagai program percepatan RB selaku lembaga yang membawahi reformasi birokrasi.

 

Seperti pencanangan menuju wilayah yang bebas korupsi dan menuju birokrasi yang bersih dan melayani. Target RPJM bahwa pada tahun 2019 semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah melaksanakan penerapan standar pelayanan publik untuk semua jenis pelayanan di lingkungan instansinya merupakan tantangan tersendiri untuk diwujudkan.

 

Kedua, kewenangan mediasi, konsiliasi dan AK pada Ombudsman tanpa diikuti dengan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Hal ini bisa dilihat bahwa masa transisi 5 tahun sejak UU Pelayanan Publik diundangkan sampai saat ini sudah lebih dari 8 tahun, pemerintah belum menerbitkan Perpres tentang mekanisme dan ketentuan tentang pembayaran ganti rugi.

 

Konon salah satu kendala mengapa belum diundangkan Perpres dimaksud karena kendala anggaran. Pemerintah akan dibebani tambahan anggaran bilamana ternyata putusan AK, mediasi, konsiliasi oleh Ombudsman mengabulkan permohonan masyarakat untuk diberikan ganti rugi, mengingat kondisi keuangan negara saat ini belum memungkinkan.

 

Di lain pihak, perilaku birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan publik belum sebagaimana diharapkan, sehingga kekhawatiran ini memperkuat pertimbangan pemerintah untuk bisa jadi belum “berani” menerbitkan peraturan presiden sebagai pelaksanaan dari UU Pelayanan Publik.

 

Tawaran Solusi

Penulis teringat ketika rancangan UU Pelayanan Publik sedang dalam pembahasan sekitar tahun 2007 oleh wakil pemerintah yakni Kementerian PAN pada saat itu. Prof. Sunaryati Hartono, wakil ketua Ombudsman RI (2000-2011), sudah sejak awal menyampaikan keberatan tentang kewenangan AK. Menurut beliau dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh UU Ombudsman RI sudah cukup berat melihat kondisi pelayanan publik di negara ini agar tidak ditambah kewenangan AK.

 

Hal ini juga berkaca pada negara lain yang tradisi Ombudsman nya sudah relatif lebih lama bahkan pada Ombudsman klasik di negara asalnya Swedia, tidak ada satupun Ombudsman di dunia memiliki kewenangan melakukan AK. Demikian pula beberapa pakar hukum administrasi negara berpendapat serupa bahwa tidak perlu menambah kewenangan AK. Pendapat ini lebih pada AK adalah mekanisme yang tidak lazim oleh Ombudsman yang adalah lembaga pemberi pengaruh (magistrature of influence) dan bukan mahkamah pemberi sanksi (magistrature of sanction).

 

Selain karena dalam praktiknya akan tidak mudah seperti soal anggaran, hal lain adalah menentukan besaran ganti rugi imaterial akan mengalami kesulitan. Walaupun untuk kerugian materiil relatif bisa dilakukan dengan mekanisme dan sumber daya yang ada saat ini. Akan tetapi mengingat kewenangan AK sudah merupakan kewenangan yang dimandatkan oleh UU Pelayanan Publik dan sampai sekarang masih berlaku maka menjadi kewajiban semua pihak untuk menjalankan mandat tersebut.

 

Salah satu kesulitan selama ini mengenai penganggaran ganti rugi kiranya dapat diterobos dengan cara bahwa ganti rugi tersebut dibebankan kepada pejabat publik yang melakukan pelanggaran sehingga bukan diambil dari anggaran negara. Hal ini merupakan bagian dari liability atau pertanggungjawaban pribadi dari pejabat bersangkutan agar memenuhi kewajiban hukumnya sebagai pejabat publik secara sungguh-sungguh. Tinggal dirumuskan dalam rancangan perpres tentang hal tersebut termasuk derajat tanggung jawab pejabat publik misalnya ditarik sampai pada dua level di atasnya.

 

Sebagai contoh dalam kasus OTT KPK terhadap Kalapas Sukamiskin, selain Kalapasnya yang jelas dicopot dan diproses secara hukum maka Kadiv Pemasyarakatan dan Kakanwil Hukum dan HAM Propinsi Jawa Barat ikut bertanggung jawab secara administrasi dengan dibebastugaskan.

 

Walaupun perlu dipikirkan jumlah ganti ruginya agar tidak terlalu besar misalnya maksimal 50 juta rupiah seperti yang berlaku di beberapa tribunal pelayanan publik di Australia, karena sifatnya selain sanksi administrasi membayar ganti rugi juga sanksi moral sebagai rekam jejak pejabat/petugas bersangkutan.

 

Bila masyarakat belum puas maka dimungkinkan untuk upaya hukum sebagaimana mandat UU Pelayanan Publik. Hal ini juga sebagai wujud komitmen pelayanan publik menuju birokrasi yang bersih, melayani dan bebas dari korupsi yang adalah merupakan tujuan dari reformasi birokrasi dan revolusi mental.

 

*)Dominikus Dalu Sogen, Asisten Madya Ombudsman Republik Indonesia

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.