Senin, 03 September 2018

​​​​​​​Ajudikasi Khusus Ombudsman Vs Komitmen Pelayanan Publik Oleh: Dominikus Dalu Sogen*)

Penerapan UU Pelayanan Publik yaitu kewenangan ajudikasi khusus oleh Ombudsman memiliki beberapa implikasi.
RED
Dominikus Dalu Sogen. Foto: dokumen pribadi

Ajudikasi khusus (AK) merupakan tambahan atau perluasan kewenangan Ombudsman RI sebagaimana mandat dari UU Pelayanan Publik. Dengan AK masyarakat dapat menuntut ganti rugi melalui Ombudsman bila merasa tidak memperoleh pelayanan dari penyelenggara dengan Ombudsman sebagai ajudikator.

 

Akan tetapi dalam kenyataannya sampai sekarang kewenangan ini belum digunakan Ombudsman, walaupun sudah ada  peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 tentang Ajudikasi Khusus (PO). Masyarakat belum mengajukan tuntutan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami dalam pelayanan publik kepada Ombudsman untuk memperoleh keputusan.

 

Beberapa alasan mengapa belum dijalankan antara lain karena sampai saat ini sudah lebih dari delapan tahun sejak terbit UU Pelayanan Publik belum ada peraturan presiden mengenai ketentuan tentang pembayaran ganti rugi (vide Pasal 50 ayat 6 dan 8). Dengan demikian ketika suatu putusan AK oleh Ombudsman bahwa penyelenggara melakukan maladministrasi dan wajib memberikan ganti rugi maka belum ada landasan hukumnya.

 

Menarik menyimak tulisan Enrico Simanjuntak di Hukumonline baru-baru ini (27/08/2018), tentang potensi persinggungan kewenangan Ombudsman dan Badan Peradilan. Bahwa potensi persinggungan antara putusan AK Ombudsman dan badan peradilan menurut hemat penulis adalah saling melengkapi dan tidak dalam konteks saling bertentangan.

 

Bahkan keduanya yakni AK dan upaya hukum melalui badan peradilan merupakan bentuk perlindungan maksimal dari negara kepada hak masyarakat selaku korban pelayanan publik. Mengingat bahwa tugas negara adalah menyelenggarakan administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Penerapan UU Pelayanan Publik yaitu kewenangan AK oleh Ombudsman memiliki beberapa implikasi.

 

Pertama, putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 2 jo Pasal 53 ayat 2 UU Pelayanan Publik yang diperkuat oleh PO. Kedua, bila putusan AK dirasa belum memberikan rasa keadilan atau masih terdapat keberatan oleh masyarakat yang merasa dirugikan maka baik secara perdata maupun pidana, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 jo Pasal 53 ayat 1 UU Pelayanan Publik.

 

Ketiga, rezim UU ini mengatur bahwa penyelenggara pelayanan tidak diberikan ruang untuk mengajukan upaya hukum bila Ombudsman sudah menerbitkan putusan AK dan karena sifatnya final dan mengikat sehingga harus dijalankan. Hal ini juga sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada masyarakat selaku pengguna layanan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua