Senin, 03 September 2018

Punya Peran Besar, Syafruddin Dituntut 15 Tahun Penjara

 

Sementara pertimbangan memberatkan lainnya Syafruddin dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, adanya perencanaan kejahatan, kerugian keuangan negara yang cukup besar dan juga ia tidak mengakui perbuatan.

 

"Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan di persidangan," kata Jaksa Haerudin memberikan pertimbangan memberatkan. Baca Juga: Begini Cara Syafruddin Diduga Perkara Sjamsul Nursalim Rp4,58 Triliun

 

Misrepresentasi

Penuntut umum KPK lain, I Wayan Riana menyatakan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI mempunyai kewajiban sebesar Rp47,25 triliun dikurangi aset sebesar Rp18,85 triliun yang salah satunya merupakan pinjaman kepada petani tambak sebesar Rp4,8 triliun.

 

"Namun Sjamsul Nursalim menyampaikan kepada BPPN bahwa hutang Rp4,8 triliun itu seolah-olah lancar, namun sebagaimana dilakukan audit due diligence oleh kantor akuntan publik Prasetyo Utomo dan Arthur Anderson disimpulkan kredit tambak plasma PT DCD dan PT WM itu digolongkan macet," jelas Jaksa Wayan.

 

Tetapi SKL tetap diberikan Sjamsul Nursalim. Berdasarkan audit investigasi yang dilakukan oleh BPK disimpulkan adanya penyimpangan yang dilakukan pihak terkait termasuk oleh Syafruddin selaku Kepala BPPN karena memberikan SKL walaupun Sjamsul belum membayar kewajiban atas representasi piutang BDNI kepada petambak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4,58 miliar.

 

Sebelum memberikan tuntutan, Jaksa telah meminta keterangan 56 orang saksi. Dan dari keterangan saksi, ahli, bukti maupun keterangan terdakwa, penuntut umum menyimpulkan Syafruddin terbukti melanggar surat dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/99 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Tidak terungkap kesalahan

Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Syafruddin menganggap tuntutan Jaksa hanya sebatas mengulang surat dakwaan. Sebab, dalam proses persidangan tidak terungkap kesalahan yang dilakukan kliennya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua