Sabtu, 08 September 2018

Polemik Tagar dan Deklarasi Gerakan, Kampanye atau Makar? Begini Hukumnya

Harus dilihat apakah gerakan tersebut dilakukan dengan melakukan penyerangan terhadap kekuasaan yang sah dengan maksud menggulingkan kekuasaan, meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden.
M Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi. Ilustrator: BAS

Perang tagar yang diikuti deklarasi gerakan, #2019GantiPresiden, #Jokowi2Periode, #2019TetapJokowi dan #2019PrabowoPresiden di sejumlah daerah terus menuai polemik. Publik seolah terbelah menyikapi kemunculan tagar tersebut menjelang pemilihan presiden April 2019 mendatang. Ada yang mendukung, ada pula yang menentang. Tentu semua pihak memiliki basis argumentasinya masing-masing.

 

Merespon hal ini, Mabes Polri telah menerbitkan telegram bernomor STR/1852/VIII/2018 kepada seluruh direktur intelijen dan keamanan (dirintelkan) di Kepolisian satuan wilayah tingkat daerah. Inti telegram, bahwa perkembangan situasi sosial yang semakin memanas seiring munculnya tagar-tagar tersebut sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

 

Terlepas dari itu, pertanyaan yang sering timbul terhadap kehadiran tagar dan deklarasi gerakan di sejumlah daerah tersebut adalah, apakah aktivitas ini bisa dipandang sebagai tindakan mencuri start kampanye? Penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyikapi polemik yang berkembang di masyarakat, telah menyampaikan sikapnya.

 

“Salah satu prasyarat demokrasi ada kebebasan menyampaikan pendapat. Sepanjang penyampaian pendapat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pandangan kami tidak menjadi masalah,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantornya, Senin (27/8) lalu.

 

Untuk itu, Wahyu mengajak masyarakat untuk menjadikan fenomena ini sebagai momentum pendewasaan dalam berpolitik. Ia menambahkan, tagar-tagar tersebut bentuk aspirasi masyarakat yang dilindungi secara konstitusional.

 

Sementara itu, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, kemunculan tagar-tagar tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kampanye Pilpres. "Kami katakan bahwa itu adalah bagian dari kebebasan. Demokrasi ini memberikan kita untuk bisa bersuara," katanya beberapa waktu lalu. Untuk itu ia mengingatkan, reaksi keras terhadap gerakan ganti presiden di berbagai daerah bukan merupakan domain Bawaslu sebagai pengawas pemilu.

 

Lebih jauh, Direktur Pusat Studi Hukum Pemilu (PSHP) Ikhwan Fahrojih, mengurai kategori aktivitas yang dapat dipandang sebagai kampanye untuk mengukur kemunculan tagar dan gerakan deklarasinya di sejumlah daerah. Menurut Ikhwan, Pasal 1 angka (35) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Pengertian yang sama ada dalam Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua