Selasa, 11 September 2018
OJK Gandeng Perguruan Tinggi Perangi Kejahatan Keuangan
Jaksa Agung mengingatkan beragam kejahatan yang semakin canggih itu menjadi tantangan baru yang membutuhkan penanganan ekstra cermat dan memerlukan pemahaman serta keahlian baru.
Agus Sahbani
0
OJK Gandeng Perguruan Tinggi Perangi Kejahatan Keuangan
Ilustrasi: HGW

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk memerangi kejahatan keuangan yang hingga saat ini masih marak terjadi.

 

"Pada prinsipnya masyarakat harus tahu tentang undang-undang pencucian uang atau money laundry dan terorisme," kata Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso saat kunjungannya di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta seperti dikutip Antara Senin (10/9/2018).

 

Ia mengatakan hingga saat ini sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengerti mengenai keberadaan UU tersebut. "Oleh karena itu, saat ini kami melakukan sosialisasi dengan universitas dan lembaga terkait. Ini penting karena tidak mungkin Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan OJK melakukan sosialisasi secara masif sendiri di daerah-daerah," kata dia.

 

Baginya, kegiatan tersebut akan terus-menerus dilakukan seiring dengan perkembangan keuangan yang dinamis, termasuk potensi kejahatan yang melingkupinya.

 

"Modus baru ini banyak, masyarakat harus tahu," kata dia mengingatkan. Baca Juga: Waspadai Modus Financial Crime di Sektor Jasa Keuangan

 

Sementara itu, regulasi yang saat ini ada sebetulnya sudah cukup bagi masyarakat kebanyakan. "Tetapi kan mereka (pelaku kejahatan, red) cenderung menggunakan modus yang masyarakat tidak tahu," lanjutnya.

 

Kejahatan baru yang rumit

Terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan para jaksa soal tantangan munculnya aneka ragam, corak, dan modus berbagai jenis tindak pidana yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa dan serius.

 

"Selain tindak pidana korupsi yang biasa dihadapi, sekarang telah bertransformasi sedemikian rupa, yang awalnya hanya dikenal sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) kini berkembang menjadi kejahatan korporasi (corporate crime) dan kejahatan politik (top hat crime), bahkan semakin meluas menjadi kejahatan lintas negara (transnational crime)," katanya di Jakarta, Senin.

 

Dalam acara pelantikan 42 jaksa baru melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXV (75) Tahun 2018, dikatakan Prasetyo, persoalan lain juga timbul sejalan dengan kemajuan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 (the fourth industrial revolution), bahwa di balik kemudahan dan kelebihan yang ditawarkan, dalam realitasnya telah muncul fenomena kejahatan baru yang tidak kalah rumit dan pelik.

 

Dia mengatakan teknologi informasi dengan kecanggihan dan karakteristiknya tersendiri dimanfaatkan secara keliru sebagai sarana melakukan berbagai jenis kejahatan. Seperti, carding, pemalsuan data, penyebaran virus untuk merusak ataupun membajak data secara sengaja, cyber-bullying, prostitusi online serta cyber terorism.

 

“Ini menjadi tantangan baru yang membutuhkan penanganan ekstra cermat dan memerlukan pemahaman serta keahlian baru yang tersendiri pula,” ujarnya mengingatkan.

 

Persoalan berikutnya yang juga perlu dicermati, terkait situasi politik yang terjadi di dunia luar. Terlebih di Tanah Air, setiap kali ada kompetisi dan pertarungan perebutan posisi, kedudukan dan kemenangan diantara aktor-aktor politik terutama saat pemilukada, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

 

"Dalam waktu dekat pemilu yang akan dilangsungkan secara serentak pada bulan April 2019 mendatang, dikhawatirkan tak hanya menimbulkan kompetisi antarcalon legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden saja, melainkan juga akan melibatkan sengitnya persaingan diantara massa pendukung dan masyarakat secara luas," lanjutnya.

 

Dalam situasi seperti itu, dinamika politik menjadi sulit diprediksi karena sangat kental dengan banyaknya kepentingan yang saling berhadapan dan dapat menimbulkan benturan sebagai imbas dari ambisi semua ingin menang dengan menempuh dan menghalalkan segala cara yang pada akhirnya bermuara menjadi persoalan hukum.

 

Fenomena lain, dinamika perkembangan hukum yang dijumpai akhir-akhir ini yang begitu dinamis, juga sangat berpengaruh dan membawa dampak persoalan tersendiri. "Ini dapat dirasakan dengan adanya perubahan berbagai regulasi dan norma hukum yang telah membawa perubahan besar dalam tata cara dan proses penegakan hukum.”

 

Dia menambahkan belum lagi ketika dihadapkan pada sejumlah kenyataan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis, khususnya di lingkungan lembaga peradilan, yang juga seringkali membawa perubahan cukup signifikan dan turut mempengaruhi. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.