Rabu, 12 September 2018

Menagih Keseriusan Pemerintah Sukseskan Paket Reformasi Hukum Jilid I

Dalam paket reformasi hukum jilid I, dinilai tidak ada evaluasi yang signifikan dilakukan pemerintah.
Aji Prasetyo
Ilustrasi: BAS

Hampir dua tahun berselang sejak peluncuran Paket Kebijakan Hukum Jilid I oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2016 terlaksana. Pada paket ini, setidaknya terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian terkait permasalahan hukum. Keempatnya adalah pemberantasan pungutan liar (pungli), pemberantasan penyelundupan, perbaikan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan pelayanan publik.

 

Menkopolhukam Wiranto ketika itu menyatakan, program-program ini dilakukan karena berdampak langsung kepada masyarakat. Pungli misalnya, menyebabkan birokrasi berbelit-belit dan tidak efisien. Penyelundupan dianggap merugikan ekonomi nasional. Over kapasitas lapas dan harus ada pemisahan narapidana narkoba, terorisme dan radikalisme juga menjadi persoalan tersendiri. Hingga akhirnya, perlu adanya percepatan pelayanan publik.

 

Namun memasuki tahun kedua, sayup-sayup program ini semakin tidak terdengar. Padahal tidak sampai setahun lagi masyarakat akan memilih pemimpin baru dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 dan masa kampanye baik pemilihan presiden maupun legislatif pun akan dimulai pada 23 September hingga 13 April 2018.

 

Secara umum, peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, menilai, pemerintah belum serius menjalankan reformasi hukum. “Reformasi hukum jalan di tempat,” tegasnya. (Baca: Pemerintah Perlu Serius Jalankan Reformasi Hukum)

 

Bahkan, untuk Paket Reformasi Hukum Jilid I, Erwin tidak melihat ada evaluasi yang signifikan dilakukan pemerintah. Meski begitu, pemerintahan Jokowi-JK masih punya waktu untuk memenuhi target reformasi hukum sampai akhir jabatannya tahun 2019 mendatang.

 

Untuk menelisik lebih jauh program ini, Hukumonline mencoba menelusuri sejauh mana keempat program yang masuk dalam Paket Kebijakan Hukum Jilid I berjalan dan seperti apa evaluasinya.

 

Pungli

Menkopolhukam Wiranto dalam keterangannya kepada wartawan pada Januari 2017 lalu mengatakan selama dua bulan pertama sudah ada 22 ribu laporan dari masyarakat terkait pungli yang sebagian besar telah diberikan sanksi. Hal ini menunjukkan adanya dukungan masyarakat akan langkah yang diambil pemerintah dalam melaksanakan paket kebijakan tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua