Rabu, 12 September 2018
Rapor Hukum Jokowi-JK
Menagih Keseriusan Pemerintah Sukseskan Paket Reformasi Hukum Jilid I
Dalam paket reformasi hukum jilid I, dinilai tidak ada evaluasi yang signifikan dilakukan pemerintah.
Aji Prasetyo
0
Menagih Keseriusan Pemerintah Sukseskan Paket Reformasi Hukum Jilid I
Ilustrasi: BAS

Hampir dua tahun berselang sejak peluncuran Paket Kebijakan Hukum Jilid I oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2016 terlaksana. Pada paket ini, setidaknya terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian terkait permasalahan hukum. Keempatnya adalah pemberantasan pungutan liar (pungli), pemberantasan penyelundupan, perbaikan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan pelayanan publik.

 

Menkopolhukam Wiranto ketika itu menyatakan, program-program ini dilakukan karena berdampak langsung kepada masyarakat. Pungli misalnya, menyebabkan birokrasi berbelit-belit dan tidak efisien. Penyelundupan dianggap merugikan ekonomi nasional. Over kapasitas lapas dan harus ada pemisahan narapidana narkoba, terorisme dan radikalisme juga menjadi persoalan tersendiri. Hingga akhirnya, perlu adanya percepatan pelayanan publik.

 

Namun memasuki tahun kedua, sayup-sayup program ini semakin tidak terdengar. Padahal tidak sampai setahun lagi masyarakat akan memilih pemimpin baru dalam kontestasi pemilihan presiden 2019 dan masa kampanye baik pemilihan presiden maupun legislatif pun akan dimulai pada 23 September hingga 13 April 2018.

 

Secara umum, peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, menilai, pemerintah belum serius menjalankan reformasi hukum. “Reformasi hukum jalan di tempat,” tegasnya. (Baca: Pemerintah Perlu Serius Jalankan Reformasi Hukum)

 

Bahkan, untuk Paket Reformasi Hukum Jilid I, Erwin tidak melihat ada evaluasi yang signifikan dilakukan pemerintah. Meski begitu, pemerintahan Jokowi-JK masih punya waktu untuk memenuhi target reformasi hukum sampai akhir jabatannya tahun 2019 mendatang.

 

Untuk menelisik lebih jauh program ini, Hukumonline mencoba menelusuri sejauh mana keempat program yang masuk dalam Paket Kebijakan Hukum Jilid I berjalan dan seperti apa evaluasinya.

 

Pungli

Menkopolhukam Wiranto dalam keterangannya kepada wartawan pada Januari 2017 lalu mengatakan selama dua bulan pertama sudah ada 22 ribu laporan dari masyarakat terkait pungli yang sebagian besar telah diberikan sanksi. Hal ini menunjukkan adanya dukungan masyarakat akan langkah yang diambil pemerintah dalam melaksanakan paket kebijakan tersebut.

 

Jumlah tersebut ternyata terus mengalami peningkatan. Mengutip pernyataan Wiranto yang dilansir dari laman polkam.go.id, berdasarkan laporan dari Oktober hingga Juli 2017 Satgas Saber Pungli telah menerima sebanyak 31.110 laporan. Dari total tersebut, sebanyak 519 kasus sudah ditindaklanjuti pada proses penyelidikan. Kemudian, 47 kasus sudah berstatus P21, 4 kasus berada di penuntutan, dan 8 kasus sedang proses disidangkan.

 

“11 kasus sudah divonis, SP3 ada 4 kasus dan 925 kasus diserahkan ke instansi terkait,” kata Wiranto.

 

Wiranto menjelaskan, masalah yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu di bidang pelayanan masyarakat 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen, dan kepegawaian 8 persen. Sementara instansi yang banyak diadukan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, dan TNI.

 

Sedangkan daerah yang termasuk banyak diadukan yaitu Jawa Barat. Kemudian, DKI Jakarta, diikuti Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Selain itu, Satgas Saber Pungli melalui UPP K/L dan daerah telah melaksanakan 917 kegiatan operasi tangkap tangan. Satgas juga berhasil mengamankan 1.834 tersangka dan berhasil menyelamatkan barang bukti sebesar Rp 17,623 miliar.

 

Dilansir dari laman yang sama, Ketua Satgas Saber Pungli Komjen Pol. Putut yang diwakili oleh Sekretaris Satgas Brigjen Pol. Widiyanto Poesoko menyatakan hingga tanggal 4 Juli 2018 telah diterima sebanyak 36.003 laporan pengaduan masyarakat. Angka ini naik hampir 5000 laporan dibandingkan setahun sebelumnya.

 

 

Hingga Juli 2018, dilaporkan bahwa baik Satgas Saber Pungli maupun UPP di daerah telah melakukan sosialisasi sebanyak 188.752 kegiatan di hampir seluruh pelosok Indonesia. Sekretaris Satgas juga menyampaikan agar Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli dapat merumuskan metode-metode sosialisasi terkini sehingga pesan anti pungli dapat diterima dengan mudah dan benar oleh seluruh kalangan masyarakat. Dirinya juga berharap agar Pokja Pencegahan dapat berkoordinasi dengan petugas keamanan dan ketertiban di desa-desa agar dapat membentuk komunitas anti pungli.

 

“Khusus dalam rangka sosialisasi tentang pungli maka diharapkan kepada Pokja Pencegahan untuk bisa melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang ada di desa-desa dalam rangka membentuk komunitas anti pungli,” kata Widiyanto.

 

Tak hanya laporan, dalam termin yang sama juga telah dilakukan sebanyak 2.911 Operasi Tangkap Tangan dan menangkap sebanyak 5.142 orang serta mengamankan barang bukti sebesar Rp320,383 miliar. Atas pencapaian ini ia berharap alur kerja yang dilakukan pihaknya bisa tetap terjaga dengan baik dan terus konsisten.

 

Terkait keberadaan Tim Saber Pungli, Erwin Natosmal memiliki pandangan tersendiri. Menurutnya, tim ini tidak mengurai permasalahan pungli yang terjadi menahun selama ini. “Tim koordinasi ad hoc ini bisa dikatakan lebih condong pada lembaga aksesoris dibandingkan lembaga yang dibentuk punya misi khusus melakukan terobosan. Tim ini diorientasi dan nirvisi. Tidak tahu apa dan bagaimana permasalahan pungutan liar itu terjadi,” katanya.

 

Meski begitu, Ia berharap, keberadaan Kabareskrim Arief Sulistyanto dapat memperbaiki persoalan ini. Dengan begitu cap hanya sebagai aksesoris kepada Tim Saber Pungli dapat segera hilang. “Akhir-akhir ini lembaga ini punya aksentuasi di bawah Kabareskrim baru. Saya berharap bahwa adanya orientasi ke Lembaga penegak hukum akan membuat stempel aksesorisnya akan menghilang,” katanya.

 

Penyelundupan

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani membentuk Satuan Tugas Penertiban Impor Berisiko Tinggi (Satgas PIBT). Tujuannya untuk menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil dan transparan serta mendorong iklim investasi dan daya saing Indonesia guna meningkatkan perekonomian.

 

Pembentukan satgas ini tidak terlepas dari Paket Kebijakan Hukum Jilid I Presiden Joko Widodo yang berkaitan dengan penyelundupan. “Ini masih irisannya,” kata Plt Direktur Kepabeanan Internasional dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai, Ambang Priyonggo kepada hukumonline di kantornya, Selasa (21/8) lalu.

 

Menurut Ambang, puncak dari reformasi yang dilakukan pihaknya dimulai awal 2017. Ketika itu Dirjen Bea Cukai dan Menkeu meluncurkan program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang termin waktunya selama 4 tahun. 

 

"Ada 19 inisiatif strategis lalu dipecah rencana aksi berjumlah 570, kapan harus selesai, penyelesaiannya seperti apa. Itu cover 4 area besar, pertama governance, kedua optimalisasi penerimaan, penguatan pengawasan, keempat fasilitasi, ini semua masih berjalan," terang Ambang. 

 

Di sela program reformasi yang berjalan pada 12 Juli 2017, Bea cukai dan Kemenkeu menginisiasi hadirnya program lanjutan yaitu Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) yang dihadiri petinggi lembaga terkait seperti PPATK, Kapolri, KPK, KSP dan Panglima TNI.

 

Ambang mengklaim program ini berjalan sukses. Indikatornya, jumlah importir nakal semakin sedikit yaitu turun 42 persen, tax base (dasar importir declare pajak) untuk kelompok importir berisiko tinggi naik 69,1 persen. Kemudian untuk pajak impor barang juga mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 26 persen. 

 

"Kita mencapai 101 persen dari target, dampak lain peningkatan utilisasi mesin dan angka penjualan industri dalam negeri, pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menegah) mencapai 30 persen, ada penyederhanaan ijin impor. Ini sukses karena komitmen yang sangat kuat baik dari Presiden yang reformasi (kebijakan) hukum, Menteri Keuangan, Dirjen Bea Cukai," jelasnya. 

 

Tak hanya PIBT, mulai akhir 2017 Bea Cukai juga memperluas area di hampir semua transaksi impor yang potensi ada pelanggaran. Kemudian juga terkait sektor ekspor serta penertiban penerimaan cukai yang jumlahnya cukup signifikan. 

 

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa pertumbuhan positif yang dialami Bea Cukai, terjadi di seluruh sektor penerimaan yaitu Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai. “Hingga 31 Juli 2018, Bea Cukai telah mengumpulkan penerimaan sebesar Rp92,88 triliun atau 47,85% dari total target penerimaan sebesar Rp194,10 triliun di tahun 2018. Sementara untuk periode yang sama tahun 2017 terkumpul Rp79,80 triliun. Jadi ada kenaikan Rp15,08 triliun,” ujar Heru.

 

Heru juga menjelaskan bahwa hingga Juli 2018, penerimaan Bea Masuk telah mencapai Rp21,42 trilun atau sebesar 59,99% dari target sebesar Rp35,70 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penerimaan tersebut naik 14,61% atau sekitar Rp2,73 triliun dibandingkan dengan tahun 2017. Penerimaan cukai sebesar Rp67,55 triliun atau 43,47% dari target Rp155,40 triliun atau naik Rp8,41 triliun dari tahun 2017. Sementara penerimaan Bea Keluar mencapai  Rp3,91 triliun atau 130,41% dari target Rp3 triliun atau naik Rp1,95 triliun dibanding tahun 2017. 

 

Ambang melanjutkan, untuk mencegah terjadinya penyelundupan pihaknya juga bekerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar negeri. Misalnya mengadakan patroli bersama dengan Malaysia, menandatangani nota kesepahaman dengan China, ataupun bekerjasama dengan Singapura, Hongkong dan sejumlah negara lainnya. 

 

Banyaknya instansi dalam negeri yang mempunyai kewenangan hampir sama dengan Bea Cukai tidak membuat adanya tumpang tindih. Justru dengan hal tersebut pihaknya bisa bersinergi dengan lembaga lain untuk mencegah masuknya barang impor ilegal ke Indonesia. 

 

Misalnya Bea Cukai mendapat laporan ada kapal mencurigakan tetapi posisi kapal patroli cukup jauh dari lokasi, pihaknya menghubungi Angkatan Laut untuk bekerjasama mencegah kapal tersebut. Kemudian hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat melalui konferensi pers bersama. 

 

Penyidikan bersama juga kerap dilakukan dengan instansi lain seperti Kepolisian dan KKP. "Beberapa kali ada penyidikan multidoors, kita beberapa kali dengan Kepolisian, KKP ada penyidikan yang permasalahan pupuk itu waktu amonium nitrat, kita penyidikan bersama, kewenangan KKP kita penyidikan bersama, temen-temen Bea Cukai melakukan penyidikan, KKP juga melakukan penyidikan berdasarkan kewenangannya," jelas Devid Yohannis Muhammad, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai.

 

(Baca: PP Kerja Sama Daerah Terbit, Begini Isinya)

 

Lapas

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kalapas Sukamiskin menjadi pukulan telak bagi Kementerian Hukum dan HAM terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dalam penangkapan itu terungkap adanya sel mewah yang diberikan kepada para tahanan terutama yang tersangkut kasus korupsi.

 

Para napi koruptor khususnya kelas kakap memang seringkali ditempatkan di lapas ini. Letaknya pun terpisah dan tidak bercampur dengan narapidana umum. Namun penyatuan napi koruptor ini nyatanya belum membuat mereka jera, bahkan dengan penangkapan tersebut ruangan sel ditransformasi layaknya hotel ataupun apartemen.

 

Wacana membangun lapas terluar pun hingga saat ini belum terealisasi. Kasubag Publikasi Humas Ditjen PAS Rika Apriani mengatakan, saat ini pihaknya ingin mengoptimalkan Lapas Nusa Kambangan yang sudah beroperasi. “Saat ini di-plan kita mengoptimalisasikan dulu Lapas Nusa Kambangan untuk napi-napi high risk, dan itu kan sudah terealisasi seperti lapas bandar narkoba dan lapas khusus kasus terorisme,” kata Rika kepada hukumonline melalui sambungan telepon, akhir Agustus lalu.

 

Meskipun begitu menurut Rika pembangunan lapas tetap dilakukan Ditjen PAS seperti saat ini lapas dengan kategori supermaksimum berkapasitas 300-400 orang di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Pembangunan lapas ini diperuntukan bagi narapidana  yang terindikasi berisiko tinggi bagi dirinya, orang lain maupun berbahaya bagi negara.

 

“Direvitalisasi pemasyarakatan sistem peradilan pidana juga, kita kan menilai perilaku narapidana tidak dari masa tahanannya lagi tapi berdasarkan sistem penilaian perubahan perilaku dari narapidana,” terangnya.

 

Dilansir dari laman smslap.ditjenpas.go.id data pada Agustus 2018 hanya ada 4 dari 33 kantor wilayah (kanwil) yang kapasitas Lapas mencukupi. Sedangnya sisanya yaitu 29 kanwil dikategorikan melebihi kapasitas. Kanwil terbanyak jumlah tahanan dan napi berada di Sumatera Utara dengan jumlah 32.086 orang.

 

Padahal wilayah itu hanya mampu menampung 11.277 orang berarti kelebihan kapasitasnya mencapai 285 persen. Sedangkan kanwil paling sedikit jumlahnya berada di Maluku Utara dengan jumlah 1.078 orang dari kapasitas 1.477 orang yang berarti baru terisi 73 persen.

 

 

Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju memberi tiga saran kepada pemerintah untuk merevitalisasi lapas. Pertama, membedakan antara lapas dan rutan yang selama ini cenderung diabaikan. Para tahanan seharusnya ditempatkan di Lapas yang dikelola Kemenkumham, bukan di kantor Kepolisian seperti banyak kejadian sekarang ini.

 

Hal itu dilakukan untuk mengurangi terjadinya kesewenang-wenangan dalam melakukan pemanggilan terhadap para tersangka, serta memperoleh pembinaan dari lapas.

 

Kedua, menghidupkan mekanisme non pemenjaraan khususnya bagi para pecandu narkoba. “Pecandu direhabilitasi, tapi itu tidak pernah terjadi, 1/3 penghuni lapas itu pecandu. Artinya ada mekanisme non pemenjaraan itu tidak berjalan, salah satunya diversi anak, data anak masuk penjara naik lagi. Evaluasi terhadap mekanisme non pemenjaraan tidak berjalan itu tidak dilakukan pemerintah,” terang Anggara.

 

Ketiga, pembagian kategori lapas dari minimum, medium, hingga maksimum (high risk) harus dipertimbangkan secara tepat siapa saja narapidana yang masuk dalam kategori tersebut. Untuk pembangunan lapas terluar dengan kategori itu juga harus dipikirkan bagaimana akses terhadap keluarga yang akan menjenguk, agar narapidana bisa mendapatkan haknya dan tidak melakukan tindakan subversif karena tidak bisa bertemu dengan anggota keluarga.

 

(Baca: Pemberatan Pengulangan Pidana di RKUHP Dinilai Bakal Perburuk Over Kapasitas Lapas)

 

Pelayanan publik

Poin terakhir dalam Paket Kebijakan Hukum yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu mengenai pelayanan publik. Komisioner Ombudsman Alvien Lie Ling Piao mengatakan, masih ada disparitas pelayanan antara sektor bisnis dengan sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

 

Ia mencontohkan dalam sisi perizinan usaha misalnya, ada terobosan baru dengan sistem online single submission (OSS) dengan memanfaatkan teknologi. Cara ini mengurangi kesempatan untuk bertatap muka antara pengguna dan penyedia pelayanan sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kolusi atau kongkalikong.

 

Selanjutnya mengenai paspor yang saat ini menurut Alvien untuk memperpanjang masa aktif cukup membawa paspor sebelumnya dengan kartu identitas. “Jadi tidak usah lagi buat paspor baru,” pungkasnya.

 

Tetapi ada juga pelayanan publik yang masih harus diperbaiki terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti BPJS Kesehatan. “Saya melihat belum ada perbaikan pelayanan justru makin banyak yang dikecualikan, penyakit ini tidak boleh penyakit itu tidak boleh kan, ini juga masih banyak keluhan dari rumah sakit lambannya pembayaran dari BPJS sehingga berpengaruh terhadap kesehatan keuangan rumah sakit itu sendiri,” jelas Alvien.

 

Hal yang sama juga masih terjadi terkait dokumen kependudukan seperti e-KTP, akta kelahiran maupun akta kematian yang pelayanannya juga masih rendah. Penerimaan siswa baru di sekolah pun menjadi problem abadi tiap tahun sehingga membuat masyarakat kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah.

 

“SKCK sudah dilayani online, perpanjangan STNK ini masih belum masih terlihat perbaikan signifikan selain belum ada STNK keliling, masih harus antri secara fisik dan sebagainya, dan ada beban biaya administrasi, SIM juga sama,” tutur Alvien.

 

Mengutip buku yang ditulis Saldi Isra berjudul “Hukum yang Terbaikan: Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK”, terdapat satu dari Sembilan Agenda Prioritas JKW-JK yang tertuang dalam untaian pohon janji selama kampanye pemilu presiden 2014 merupakan agenda hukum. Dalam agenda ini, Jokowi-JK berjanji akan memperkuat kehadiran negara dalam reformasi sistem hukum dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

 

Kini, janji tersebut kembali ditagih. Pemerintahan Jokowi-JK setidaknya masih punya waktu untuk memenuhi target dalam Paket Reformasi Hukum Jilid I sampai akhir jabatannya tahun 2019 mendatang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.