Rabu, 12 September 2018

Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Peraturan

Selama masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penataan regulasi digenjot. Kebijakan deregulasi dijalankan untuk memperlancar izin usaha. Terhalang persoalan kewenangan.
Fitri N Heriani
Ilustrasi: BAS

Selama memerintah sejak Oktober 2014 hingga kini, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah berkali-kali mengeluarkan paket kebijakan deregulasi. Pemerintah mencabut dan mendorong pemerintah daerah untuk mencabut peraturan-peraturan yang menghambat kemudahan berusaha. Pemerintah mengklaim telah membatalkan ribuan peraturan yang menghambat. Lembaga-lembaga pemerintah juga melakukan penataan regulasi secara intensif.

 

Pada Januari 2017 silam, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Paket Reformasi Hukum Jilid II, sebagai kelanjutnya Paket Reformasi Jilid I. Salah satu fokus kebijakan Paket Jilid II adalah penataan regulasi. Penataan ini dilakukan untuk menopang kebijakan Pemerintah mempermudah investasi dan kemudahan berusaha. Alhasil, penataan menyangkut banyak aspek perizinan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sampai menggelar beberapa kali acara lintas lembaga untuk membicarakan penataan regulasi.

 

Di balik kebijakan penataan regulasi itu, pernahkah Anda menghitung berapa jumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang diteken Presiden Jokowi selama masa pemerintahannya? Berdasarkan penelusuran hukumonline, sejak resmi dilantik hingga semester pertama tahun 2018, Presiden Jokowi telah mengeluarkan tak kurang dari 347 Peraturan Pemerintah (PP) dan 533 Peraturan Presiden (Perpres).

 

Selain menerbitkan regulasi baru, Pemerintah mencabut banyak peraturan yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang menghambat kemudahan berusaha. Sebagian besar peraturan yang dianggap bermasalah berkaitan dengan bisnis. Pemerintah mengumumkan telah mencabut ribuan peraturan di bawah Undang-Undang meskipun daftar peraturan yang dicabut itu tak pernah dirilis secara resmi.

 

 

Menurut Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan, Diani Sadiawati, Pemerintah sudah melakukan penataan terhadap 434 regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mulai dari Peraturan Menteri dan Peraturan Ketua Lembaga hingga Surat Edaran Dirjen.

 

Diani membenarkan deregulasi yang dilakukan Pemerintah banyak berkutat pada bidang ekonomi. Empat bidang yang menjadi perhatian besar pemerintah adalah investasi, perizinan, ekspor/impor, dan kemudahan berusaha. Fokus bidang ekonomi ini relevan dengan upaya pemerintah menarik investasi masuk ke Indonesia. Dengan mempermudah izin diharapkan investor tertarik menanamkan saham di Indonesia.

 

Diani mengklaim pemerintah berusaha  menghapus separuh dari sekitar 42 ribu peraturan yang ditengarai tumpang tindih. Targetnya, pada 2025 mendatang sudah 21 ribuan regulasi yang diperbaiki. "Artinya per-tahun itu ada 200-an peraturan yang dideregulasi, dan dalam prosesnya, melibatkan kementerian dan pihak-pihak yang bersangkutan," jelasnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua