Rabu, 12 September 2018
Integritas Pengelola Program Dana Desa Menjadi Taruhan
Harapan Muhaimin agar anggota-anggota Apdesi sebagai pengelola dana desa memiliki integritas. Sehingga tidak tersiar temuan-temuan panyalahgunaan dana desa.
RED
0
Integritas Pengelola Program Dana Desa Menjadi Taruhan
Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bersama delegasi DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Foto: Humas MPR

Dahulu, semua konsep dan perencanaan pembangunan nasional Indonesia terutama era orde baru adalah dari pusat ke daerah atau top-down. Tapi kemudian sekitar tahun 80-90an ada pemikiran-pemikiran luar biasa dari beberapa tokoh-tokoh besar nasional salah satunya KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melalui berbagai ruang pembahasan dan diskusi melahirkan konsep yang merupakan embrio pembangunan desa yakni pembangunan tidak lagi terpusat atau top-down tapi dari daerah/desa.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat berbincang dengan delegasi DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang dipimpin Ketua Umum DPP Apdesi Suhardi Buyung, di  Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (12/9).

 

Dalam perjalanannya, kata Muhaimin, melalui berbagai diskusi dan pembahasan, ‘embrio’ itu berkembang dan akhirnya terwujud menjadi UU Desa No.6 Tahun 2014 melalui inisiatif DPR (DPR menyetujui RUU Desa dalam Rapat Paripurna bulan Desember 2013) dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Januari 2014. 

 

UU Desa ini mengembalikan dan menguatkan kembali cita-cita awal pembangunan yang tidak lagi top-down tapi dari daerah/desa. Untuk menjawab semangat awal pembangunan desa munculah program dana desa.

 

Pria biasa disapa Cak Imin itu menilai, program dana desa ini ternyata dirasakan pemerintah waktu itu dan pemerintah saat ini sangat baik. Sehingga perlu dipertahankan dan seterusnya akan ditingkatkan dan disempurnakan dalam berbagai sisi terutama dana. Dengan begitu, bakal sempurna dan sesuai dengan cita-cita awal pembangunan. Namun, dalam implementasinya program dana desa memang berpotensi penyalahgunaan terutama soal dana.

 

Diungkapkan Cak Imin bahwa untuk mengatasi dan menjaga agar program dana desa tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan, integritas sangat perlu dimiliki para pengelola dana desa dari daerah terutama para kepala-kepala desa dengan membuat perencanaan yang tepat sasaran, efektif.

 

“Ya saya berpesan agar anggota-anggota Apdesi sebagai pengelola dana desa memiliki integritas jangan lagi ada tersiar temuan-temuan panyalahgunaan dana desa.  Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang berintegritas, pembangunan desa yang sesuai dengan cita-cita bangsa menajdi cepat terwujud,” katanya.

 

Sebagaimana diketahui, kunjungan DPP Apdesi sendiri menemui Cak Imin mengundang secara resmi  Muhaimin Iskandar sebagai Pimpinan MPR untuk hadir  dan memberikan keynote speech pada acara Pembukaan Wokshop Nasional Apdesi 2018 yang akan diikuti sekitar 60 ribu kepala desa seluruh Indonesia yang direncanakan akan digelar bulan Oktober mendatang.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.