Kamis, 13 September 2018
Peradi English Club Series:
Mengenal Kontrak Migas Sambil Belajar Bahasa Inggris
Tidak ada sistem kontrak migas yang bisa berlaku untuk semua negara.
Muhammad Yasin
Diskusi Peradi English Club Series, 30 Agustus 2018. Foto: MYS

Jika diajukan pertanyaan berikut dalam bahasa Inggris, mana jawaban yang akan Anda pilih? ‘What are the 3 key legal issues that oil and gas investors have to consider in an investment contract (PSC)? Pilihannya: a. Right to monetize their entitlement, contract stability (sanctity), and international arbitration; b. Governing law (foreign law), competitive fiscal regime, and parties to the contract; c. international arbitration, place of arbitration, and language of arbitration. Dari lima puluhan advokat yang ditanya, jawabannya beragam. Pada umumnya yang dipilih adalah opsi huruf b.

 

Ada lagi pertanyaan yang kira-kira intinya kontrak migas mana yang menurut Anda paling bagus dari beragam jenis kontrak? Which legal arrangement is the best in your view? Apakah model Production Sharing Contract (PSC), termasuk Gross Split PSC, atau tax and royalty system, atau Anda lebih memilih model Service Agreement?

 

Pertanyaan-pertanyaan berbahasa asing itu salah satu sesi pembuka yang disajikan dalam English Club Discussion Series yang digelar Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di Slipi, Jakarta Barat akhir Agustus lalu. Sesi tentang Migas ini adalah serial ke delapan yang digelar dalam DPN Peradi. Tetapi tak semua jawaban bersifat pasti, sebut misalnya pertanyaan tentang model perjanjian yang paling bagus.

 

International Legal Advisor OPEC (2006-2014), Ali Nasir, yang jadi pembicara dalam diskusi ini menjelaskan setiap negara berhak memilih salah satu sistem atau model perjanjian minyak dan gas (migas) yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Model kontrak apa saja yang dipilih pada dasarnya tidak masalah sepanjang prinsip-prinsip dasar kontrak dan hak-hak dasar negara penghasil minyak terpenuhi, dan kontrak itu bisa menumbuhkan perekonomian negara.

 

Dalam laman Kementerian ESDM disebutkan ada negara yang menerapkan jenis kontrak pengusahaan dengan model fee yang flat. Kontraktor pada sistem ini tidak menanggung resiko. Ada pula negara yag menganut pembagian berdasarkan profit. Sistem terakhir ini memposisikan kontraktor sebagai salah satu pihak yang menanggung resiko atas keberhasilan proyek.

 

Di Indonesia, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengunakan istilah kontrak kerjasama, yang dipandang sebagai Production Sharing Contract (PSC). Kontrak kerjasasama yang dianut UU Migas mengandung arti sebagai kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lain dalam legiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

 

Peraturan Menteri ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split mengatur kontrak bagi hasil gross split dengan skema baru. Blok yang berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang akan menggunakan kontrak bagi hasil gross split. Sedangkan yang diperjanjang bentuk kontraknya tetap kerjasama semua atau bentuk gross split. Aturan ini sudah direvisi melalui Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2017. Perubahan ini pada intinya mengatur tentang pemberian insentif untuk pengembangan lapangan migas, dan pemberian insentif lebih tinggi jika lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu.

 

(Baca juga: Ini Poin Penting Revisi Permen ESDM Gross Split yang Wajib Diketahui KKKS)

 

Apapun model yang dipilih, kata Ali Nasir, pasti mempertimbangkan apa yang paling menguntungkan bagi suatu negara, atau yang paling cocok dengan kebutuhan negara saat itu. “Bentuk kontrak apa saja sebenarnya tidak ada masalah sepanjang prinsip prinsip dasar kontrak dan hak hak dasar mereka terlindungi dan keekonomian proyek mereka cukup baik,” tegasnya kepada hukumonline. “No size fits all contract,” sambungnya.

 

Selain kebebasan memilih model kontrak, Nasir berpendapat bahwa bentuk kontrak apa saja sebenarnya tidak ada masalah sepanjang prinsip-prinsip dasar kontrak dan hak hak dasar mereka terlindungi dan keekonomian proyek mereka cukup baik. Di Indonesia, misalnya, meskipun yang dipilih gross split PSC, model kontrak ini tetap menarik investor jika beberapa hal hal dapat diperbaiki. Ia mencontohkan kepastian berusaha. Investor berharap perubahan pajak dan pungutan lainnya tidak akan mempengaruhi keekonomian proyek. Investor juga membutuhkan jaminan bahwa pemerintah tidak akan mengubah pembagian split (bagi hasil) tanpa alasan yang jelas dan dapat diterima investor/kontraktor.

 

Kebutuhan Advokat

Apa pentingnya seorang advokat mengetahui sistem kontrak dalam usaha migas di Indonesia, lalu dibandingkan dengan sistem kontrak yang dipakai negara lain penghasil migas? Jawabannya sudah jelas. Menurut Ali Nasir, oil and gas law penting bagi lawyer indonesia karena selama ini ranah ini didominasi lawyer asing. “Kita harus menguasai disiplin ini dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri bahkan bila perlu bisa ke manca negara,” ujarnya.

 

(Baca juga: Peradi English Club Discussion, Mendorong Advokat Makin Kompetitif)

 

Menurut dia, bisnis minyak dan gas masih terus ada dan berkembang sampai puluhan tahun ke depan sehingga kebutuhan akan lawyer yang menguasai bidang ini dapat dipastikan tetap banyak. Apalagi jika dilihat dari perspektif keterbukaan bisnis dunia saat ini. Hubungan lintas negara mendorong advokat setiap negara untuk berkompetisi dan meningkatkan kapasitasnya dalam pemberian jasa hukum internasional.

 

Senada, Sekretaris Jenderal Peradi, Thomas Tampubolon, mengatakan diskusi masalah-masalah hukum dengan menggunakan bahasa Inggris adalah bagian dari upaya DPN Peradi meningkatkan kapasitas dan kualitas advokat Indonesia, sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa asing advokat anggota Peradi.

 

Tujuan yang tak kalah pentingnya adalah agar advokat Indonesia mengetahui perkembangan hukum tertentu dari para ahli yang dihadirkan dalam diskusi. Apalagi materi disampaikan dalam bahasa Inggris. Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Memperoleh pengetahuan baru, sekaligus melatih kemampuan berbahasa Inggris. Mengapa tidak?

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.