Kamis, 13 September 2018
Rapor Hukum Jokowi-JK
​​​​​​​Seribu Tantangan Memperluas Akses Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin
Pemerintah mengangkat isu pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai dalam satu bagian dari paket Reformasi Hukum. Hasilnya?
Fitri N Heriani
0
​​​​​​​Seribu Tantangan Memperluas Akses Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin
Ilustrasi

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2018 adalah 25,95 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 633 ribu orang dibandingkan periode September 2017. Angka ini setara dengan 9,82 persen dari total penduduk Indonesia. Begitulah data yang dilansir Badan Pusat Statistik pada pertengahan Juli lalu.

 

Masih banyaknya jumlah penduduk miskin menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia. Bukan hanya menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga membuka akses mereka yang seluas-luasnya terhadap hukum. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak orang miskin sebagaimana diamanatkan konstitusi.

 

Apalagi, perangkat hukumnya sudah ada, yakni UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini menjadi payung hukum penganggaran dana bantuan hukum dalam APBN yang akan diberikan kepada warga miskin melalui organisasi bantuan hukum. Dengan kata lain, warga miskin dibantu oleh organisasi bantuan hukum, lalu negara memberikan anggaran kepada organisasi tersebut.

 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga menjadikan program pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari paket Reformasi Hukum Jilid II, selain penataan regulasi dan pengembangan polisi masyarakat (Polmas). Paket Reformasi Hukum ini diumumkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, pada pertengahan Januari 2017.

 

Pemerintah ingin melanjutkan program pemberian bantuan hukum melalui perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat kecil. “Selama ini banyak keluhan dari masyarakat kecil yang merasa termarjinalkan untuk mendapatkan rasa keadilan dan keamanan,” jelas Wiranto saat melansir paket Reformasi Hukum Jilid II itu.

 

(Baca juga: Ini 3 Agenda Paket Reformasi Hukum Jilid II)

 

Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),  menjadi instansi pemerintah yang bertugas menangani program bantuan hukum ini. Setiap tahun BPHN melakukan seleksi terhadap organisasi bantuan hukum yang memenuhi syarat sesuai UU Bantuan Hukum. Saat ini tercatat ada 405 organisasi bantuan hukum yang membantu masyarakat miskin mengakses hukum. Mereka tersebar di seluruh Indonesia.

 

Berkaitan dengan itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran atau dana bantuan hukum di APBN. Tahun ini dana yang tersedia mencapai 54 miliar. Dengan angka ini, biaya satu perkara berkisar antara Rp6 juta sampai Rp7 juta. Jumlah inilah yang dinilai sejumlah aktivis organisasi bantuan hukum kurang memadai. Apalagi untuk kasus-kasus yang terjadi di daerah kepulauan. Ongkos untuk mendampingi warga miskin yang ingin ke pengadilan saja sudah menghabiskan biaya besar.  

 

Persoalan lain diungkapkan Julius Ibrani. Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) ini menilai bantuan hukum belum maksimal menjangkau pedesaan. Padahal, Paket Reformasi Hukum Jilid II bertujuan untuk menjangkau daerah-daerah pinggiran yang kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Pemerintah ingin menyasar warga miskin di pedesaan. Namun dalam pengamatan Julius, organisasi bantuan hukum yang lolos seleksi BPHN masih banyak berdomisili di perkotaan. Alhasil, target memperluas akses ke pedesaan sulit dicapai.

 

Menurut Julius, kata kunci untuk program bantuan hukum di era Jokowi adalah keterjangkauan. Dengan kata kunci itu, seharusnya yang seharusnya disasar ke depan adalah organisasi bantuan hukum yang ada di desa-desa atau dekat dengan warga desa yang miskin; bukan di wilayah perkotaan seperti yang terjadi sejak 2013.

 

“Diarahkan supaya kita dorong atau menargetkan pembentukan di desa-desa saja. Karena di kota sudah cukup banyak dan menumpuk. Klien atau masyarakat miskin yang butuh bantuan itu ada di desa,” tegasnya.

 

Dengan kata lain, ke depan, BPHN sebagai organisasi pemerintah yang bertanggung jawab atas program bantuan hukum, harus memprioritaskan organisasi bantuan hukum yang ada di pinggiran kota dan desa-desa agar aksesilitas terhadap bantuan hukum makin terbuka bagi warga miskin. Ini juga berarti bantuan hukum tidak harus dalam bentuk pendampingan perkara ke pengadilan, tetapi juga bisa penyuluhan hukum kepada masyarakat miskin.

 

Pendekatan tersebut bisa sejalan dengan program Desa Sadar Hukum yang sudah dijalankan BPHN selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun ini, Pemerintah meresmikan 14 sadar hukum yang peresmiannya dilakukan di Bali pada 8 Agustus lalu. Desa Sadar Hukum itu ada di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Penilaiannya didasarkan pada dimensi akses informasi hukum, implementasi hukum, akses keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi.

 

Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum itu adalah Bongkasa Pertiwi, Kutuh, Ungasan, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Kuta, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Tuban dan Kelurahan Kerobokan Kelod.Di Kabupaten Tabanan, desanya adalah Desa Kesiut, Desa Tangguntiti, Desa Belimbing, dan  Desa Jati Luwih.

 

Pemerintah, kata Julius, perlu mempertimbangkan satu desa satu organisasi bantuan hukum. ‘Nyawa’ perluasan akses bantuan hukum yang disinggung dalam paket Kebijakan Reformasi Hukum ada di desa. Karena itu ia menyayangkan proses pendaftaran, verifikasi, dan akreditasi organisasi bantuan hukum belum fokus ke tujuan awal dari paket kebijakan ini. BPHN tidak membatasi pendaftaran OBH khusus ke desa, tetapi masih membuka pendaftaran ke seluruh daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

 

“Padahal yang harus dijawab untuk bisa menjangkau bantuan hukum masyarakat kecil ya target dibuat di desa. Jadi, sampai saat ini bantuan hukum masih berjalan seperti biasa, rutin saja. Padahal kita tahu masyarakat desa pada enggak punya ongkos ke kota,” ujarnya.

 

Anggaran yang disediakan negara juga jadi persoalan. Mengingat begitu luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya jumlah penduduk miskin, kata Julius, sudah sewajarnya ditambah.

 

Kepala Subbidang Proram Bantuan Hukum BPHN, Masan, mengamini keinginan pemerintah agar anggaran bantuan hukum ditambah. Salah satu sebabnya tahun ini saja organisasi bantuan hukum yang sudah mendaftar untuk diverifikasi mencapai 963 organisasi. Tetapi kenaikan anggaran itu bukan ditujukan menaikkan anggaran per kasus melainkan anggaran untuk menambah jumlah organisasi bantuan hukum yang menjembatani kebutuhan warga miskin.

 

“Bukan menaikkan anggaran per kasus, tapi kenaikan anggaran OBH karena jumlah OBH yang meningkat. Kalau anggaran per kasus dinaikkan, angkanya akan lebih membludak lagi,” jelasnya kepada hukumonline.

 

Dalam konteks bantuan hukum di pedesaan, Masan menambahkan, BPHN telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. BPHN meminta aparat hukum di level terendah bisa merekomendasikan organisasi bantuan hukum terdekat atau yang dapat mendampingi warga miskin jika berhadapan dengan masalah hukum. BPHN berharap proses ini bisa berjalan tidak hanya di kepolisian, tetapi juga di kejaksaan dan peradilan. “Kalau ada orang yang perlu bantuan hukum silahkan direkomendasikan ke organisasi bantuan hukum yang ada di sana,” imbuhnya.

 

Program lain yang terus didorong BPHN adalah inisiatif daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai bantuan hukum. BPHN berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menopang program itu, apalagi jika bantuan hukum di daerah mendapatkan dana dari APBD seperti yang terjadi di Makassar, Surabaya dan Sumatera Selatan. Pasal 19 UU Bantuan Hukum menyebutkan daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaran bantuan hukum dalam APBD, yang pengaturannya dituangkan dalam Perda.

 

Perlu juga dicatat program lain yang diinginkan BPHN berjalan, yakni posbakum masuk ke tempat-tempat penahanan untuk memudahkan tahanan mengakses bantuan hukum. Ruang konsultasi dan bantuan hukum perlu dibuat di rutan atau lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kata Masan, BPHN berusaha melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang belum memiliki organisasi bantuan hukum.

 

Baca juga:

 

Paralegal

Untuk mendukung perluasan akses bantuan hukum bagi warga miskin di daerah, organisasi bantuan hukum banyak ditopang oleh paralegal. Paralegal ini adalah orang-orang yang membantu organisasi bantuan hukum dengan latar belakang beragam – belum tentu sarjana hukum. Sebagian dari paralegal adalah ujung tombak ke masyarakat. Paralegal sangat dibutuhkan jika di daerah tersebut minim jumlah advokat.

 

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil melahirkan pedoman bagi paralegal yang selama bertahun-tahun ditunggu. Pedoman ini dipersiapkan sejak impelementasi UU Bantuan Hukum, dan baru terbit pada masa Menteri Yasonna H Laoly. Pedoman dimaksud adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Peraturan Menteri ini membuka ruang bagi paralegal untuk membantu warga miskin yang berhadapan dengan pengadilan (litigasi). Peraturan ini pada dasarnya menjadi solusi terhadap kurangnya jumlahnya advokat yang memberikan bantuan hukum bagi warga miskin khususnya di daerah-daerah.

 

Setiap advokat memang punya kewajiban memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Rupanya, sejumlah advokat berkeberatan atas Permenkumham tentang Paralegal. Kehadiran paralegal dalam litigasi, sadar atau tidak, memang mengurangi porsi dan peran advokat. Advokat yang menolak Permenkumham itu pada intinya menegaskan hanya advokat yang boleh beracara di pegadilan.

 

Niat baik Pemerintah untuk mengatasi jurang aksesibilitas warga miskin dengan jumlah advokat melalui Permenkumham Paralegal akhirnya kandas. Menjawab judicial review  yang diajukan beberapa orang advokat, Mahkamah Agung menyatakan paralegal tak boleh tangani perkara di pengadilan. Mahkamah Agung membatalkan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 bertentangan dengan UU Advokat.

 

Julius menyayangkan putusan Mahkamah Agung tersebut karena akan membawa persoalan bagi upaya perluasan akses hukum di daerah pelosok mengingat minimnya ketertarikan advokat untuk memberikan bantuan hukum hingga ke desa-desa. Solusinya, ya bantuan paralegal itu. Toh, hakim Mahkamah Agung sudah mengetukkan palu. Mau tidak mau, para pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk membahas kemungkinan revisi aturan paralegal, sekaligus tidak ada pelanggaran terhadap perundang-undangan. Inilah antara lain tantangan program bantuan hukum yang dicetuskan Pemerintah dalam paket Reformasi Hukum Jilid II.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.