Jumat, 14 September 2018

4 Langkah Hukum Ini Bisa Ditempuh untuk Mengungkap Kasus Munir

Mulai dari mempidanakan pihak terkait yang belum pernah diproses di pengadilan dalam kasus pembunuhan Munir, mengajukan gugatan perdata, administrasi, dan PK.
Ady Thea DA
Sidang yang berlangsung di lantai 5 Gedung Graha PPI, Jakata Pusat ini dimohonkan Kontras agar pemerintah mempublikasikan laporan tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib, Adapun agenda sidang kali ini adalah pembacaan putusan hakim.

Upaya hukum yang telah berjalan selama ini untuk mengusut kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, dirasa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jentera Jakarta, Bivitri Susanti, menilai kasus pidana pembunuhan Munir belum selesai walau sudah ada pihak yang dibawa ke pengadilan yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto, Indra Setiawan, dan Rohainil Aini. Bivitri yakin ketiga nama itu bukan dalang pembunuhan Munir.

Untuk mengungkap kembali kasus pembunuhan Munir, Bivitri mencatat sedikitnya ada 4 langkah hukum yang bisa ditempuh. Pertama, Polri bisa menetapkan tersangka baru yang selama ini belum diproses di pengadilan. Selain itu bisa juga perihal hilangnya dokumen TPF Munir dibawa ke ranah pidana. “UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengancam pidana bagi pihak yang menghilangkan dokumen publik,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (13/9).

Kedua, mengajukan gugatan perdata, konstruksi kasusnya bisa berbentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah. Misalnya dalam hal pemerintah sampai sekarang belum mengumumkan kepada masyarakat mengenai hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir yang dibentuk melalui Keppres No. 111 Taun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir.

Ketiga, upaya administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bivitri menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang ini yang intinya menyinggung asas fiktif positif. Keempat, melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi sengketa informasi mengenai dokumen TPF Munir.

Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, Rocky Marbun, mengatakan masih banyak cara yang bisa digunakan untuk mengusut kembali kasus Munir. Vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim terhadap 3 pelaku lapangan bukan berarti kasus Munir sudah selesai. Dia yakin masih ada lebih dari 2 aktor pembunuhan Munir yang belum diproses di pengadilan.

(Baca juga: Terjalnya Penyelesaian Kasus Munir, dari Pidana Hingga Sengketa Informasi).

Tapi dia mengakui tidak mudah mengusut tuntas kasus Munir. Rocky melihat salah satu hambatan yang dihadapi dalam menelusuri kasus pembunuhan Munir terkait bukti. Misalnya dokumen hasil penyelidikan TPF Munir yang sampai saat ini belum jelas keberadaannya. Beberapa upaya hukum yang bisa ditempuh untuk menelusuri keberadaan dokumen itu yakni peradilan administrasi dan perdata (PMH).

Selaras itu Rocky berpendapat aparat kepolisian bisa melakukan upaya sesuai kewenangannya untuk menuntaskan kasus Munir. Dia yakin Polri sudah mendapat banyak dokumen, dan data, termasuk hasil penyelidikan TPF Munir. Berbagai dokumen penting itu bisa menjadi landasan bagi Polri untuk mengusut tuntas kasus Munir. “Tanpa diperintah langsung oleh Presiden, Polri bisa bergerak langsung untuk menyelesaikan kasus Munir dan mengungkap aktor intelektualnya,” urainya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua