Jumat, 14 September 2018
Pakar Respon Positif Kewajiban Eksportir Tambang Gunakan Bank Domestik
Penggunaan bank domestik dalam transaksi memberi kekuatan bagi perekonomian nasional sekaligus pencegahan terjadinya kebocoran ekspor tambang yang sering terjadi.
Mochamad Januar Rizki
0
Pakar Respon Positif Kewajiban Eksportir Tambang Gunakan Bank Domestik
Foto: RES

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan setiap perusahaan pertambangan menggunakan bank domestic (dalam negeri) dalam setiap transaksi ekspor hasil tambang. Aturan ini tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 1952/84/MEM/2018 tentang Penggunaan Perbankan di Dalam Negeri atau Cabang Perbankan Indonesia di Luar Negeri untuk Penjualan Mineral dan Batubara ke Luar Negeri mulai berlaku sejak 5 September 2018.   

 

Aturan tersebut berlaku bagi pemegang izin pertambangan yaitu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan.

 

Dalam proses pembayaran hasil ekspor minerba, maka perusahaan harus juga menggunakan Letter of Credit (LOC) yakni surat pernyataan yang dikeluarkan permintaan importir kepada penjual atau eksportir untuk memperlancar dan mempermudah arus barang. LOC ini akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

 

Menanggapi kebijakan baru tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara mendukung kebijakan pemerintah ini. Menurutnya, sudah seharusnya eksportir tambang tersebut menggunakan bank domestik dalam setiap transaksinya. Dengan menggunakan bank domestik dalam transaksi ekspor akan berdampak positif bagi ketahanan perekonomian nasional.

 

“Mereka (eksportir tambang) sudah mencari uang di sini. Sudah seharusnya mereka menempatkan dananya di sini (perbankan domestik). Kalau tidak begitu, ini (pertambangan) hanya jadi tempat orang cari uang saja,” kata Marwan saat dihubungi Hukumonline, Jumat (14/9/2018).

 

Marwan menjelaskan selama ini perusahaan tambang, khususnya entitas investor asing menggunakan bank asing dalam bertransaksi ekspor produksi hasil tambangnya. Salah satu penyebabnya adalah kemudahan bertransaksi karena menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran. Marwan menilai perusahaan tambang tersebut sudah seharusnya juga berkontribusi untuk menjaga kondisi perekonomian nasional dengan cara bertransaksi ataupun menempatkan dananya melalui bank domestik.

 

“Kita harus mengutamakan kepentingan nasional. Aturan ini bisa berdampak besar karena uang itu mengendap di sini (bank domestik),” tambah Marwan.

 

Dukungan terhadap kebijakan ini juga diutarakan ahli hukum dan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar. Dia menilai kebijakan ini berdampak positif terhadap ketahanan perekonomian nasional, juga mencegah terjadinya kebocoran ekspor tambang yang selama ini sering terjadi.

 

Menurut Bisman kebocoran ekspor tersebut terjadi karena masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pertambangan nasional. Sebab, dengan menggunakan bank asing, pihak otoritas sepert Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki keterbatasan dalam mengaudit atau memeriksa transaksi ekspor perusahaan tambang tersebut.

 

“Kalau pakai perbankan dalam negeri, maka lalu lintas uang bisa dipantau BI dan PPATK. Kalau bank asing otoritas tidak mampu menjangkaunya,” kata dia.

 

Namun, kata Bisman, masih terdapat kelemahan dari aturan ini. Sebab, payung hukum kebijakan ini hanya berupa Keputusan Menteri ini dinilai belum ideal. Seharusnya, pemerintah menuangkan aturan ini berupa Peraturan Menteri atau ketentuan di atasnya seperti Peraturan Pemerintah. Ini agar ketentuan ini memberi kekuatan hukum lebih dibandingkan hanya berupa Kepmen.

 

“Keputusan ini seharusnya diatur dalam ketentuan yang lebih tinggi seperti peraturan menteri. Soalnya, objek aturan ini bersifat umum untuk pelaku usaha dan bank,” usul  Bisman.

 

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan kewajiban penggunaan bank domestik dalam transaksi ekspor tambang  bertujuan untuk mengembalikan seluruh hasil penjualannya ke dalam negeri sekaligus memperkuat devisa negara. 

 

“Spirit-nya harus masuk rekening bank devisa nasional yang mendapat otoritas dari Bank Indonesia, itu saja," kata Gatot dalam keterangan persnya pada acara Coffee Morning: Sosialisasi Keputusan Menteri ESDM di Jakarta, Jumat (7/9). Baca Juga: Begini Skema Jual Beli Minyak Bumi untuk Pertamina

 

Dengan berlakunya aturan ini, pemerintah berwenang mencabut rekomendasi persetujuan ekspor mineral dan eksportir terdaftar batu bara ke pelaku industri tambang. Nantinya, Kementerian ESDM akan melakukan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di tahun berikutnya terhadap para pelaku industri tambang setelah rekomendasi pencabutan telah diputuskan.

 

Kemudian, sanksi berbeda bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan. Pemegang izin tersebut akan mendapat peringatan atau teguran tertulis, bahkan sampai penghentian sementara kegiatan usaha apabila tetap tidak mematuhi aturan tersebut.

 

Aturan baru ini juga memberikan kewenangan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi hasil penjualan ekspor minerba yang selama ini hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Setiap bulan, Kementerian ESDM akan menerima laporan berkala atas penjualan ekspor dari perusahaan tambang.

 

"Untuk September 2018, saya mau transaksi pembayaran (ekspor) dari Januari-September 2018 dilaporkan. Untuk selanjutnya, laporan (disampaikan) bulanan," kata Bambang. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.