Jumat, 14 September 2018
Kebijakan Pengendalian Impor, Momentum Tingkatkan Ekspor Produk
Kebijakan menaikan tarif PPh 22 untuk mengendalikan barang impor ini dinilai positif oleh pasar. Sebab, selama ini masih menggantungkan pada produk impor yang berdampak tidak mendukung perekonomian dalam negeri.
Rofiq Hidayat
0
Kebijakan Pengendalian Impor, Momentum Tingkatkan Ekspor Produk
Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Foto: RES

Di tengah menurunnya daya beli masyarakat, pemerintah menerbitkan kebijakan atau aturan menaikan tarif pajak penghasilan (PPh) 22 terhadap 1.147 jens barang impor melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Hal ini sebagai upaya mengendalikan masuknya produk impor barang guna stabilitas perekonomian di dalam negeri.   

 

Menanggapi kebijakan penyesuan PPh impor ini, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah menjawab ketidakpastian ekonomi global kekinian. “Penyesuaian kebijakan ini memang diperlukan. Kita minta agar pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat terhadap kebijakan tersebut agar tidak salah pengertian atas kebijakan tersebut,” ujar Bambang Soesatyo di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (14/9/2018).

 

Karena itu, pria biasa Bamsoet itu, mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah dengan menaikan tarif pajak penghasilan impor alias PPh 22 terhadap 1.147 komoditas atau produk. Menurutnya, pengendalian impor bukanlah kebijakan yang keliru karena sebagai slaah upaya mengendalikan gejolak nilai tukar rupiah terhadap dollar yang masih sulit diprediksi.

 

Hanya saja, kata dia, kebijakan melalui PPh Pasal 22, pemerintah mesti menghitung kebutuhan konsumsi masyarakat dan menjaga keberlangsungan kebutuhan dan aktivitas industri dalam negeri. “Seperti diketahui, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, harus dilakukan secara regular impor bahan bakar minyak (BBM) dan belasan komoditas pangan,” kata dia.

 

Selain itu, pemerintah secara reguler mesti melaksanakan kewajiban bayar hutang luar negeri yang telah jatuh tempo. Dalam rangka itulah menjaga aktivitas industri dan produksi, impor komponen barang modal mesti dapat diatur sedemikian rupa. Bamsoet berpendapat, bila penyesuaian tidak segera dilakukan oleh pemerintah, maka Indonesia bakal semakin terpuruk di bidang pendapatan negara.

 

“Karena itu, langkah pemerintah menaikkan tarif Pajak Penghasilan ( PPh) impor atau PPh pasal 22 atas 1.147 komoditas atau produk sudah tepat. DPR berharap pemerintah tidak ragu untuk melakukan penyesuaian lainnya, kalau memang penyesuaian itu sangat diperlukan dan tak terhindarkan,” ujar politisi Partai Golkar itu.

 

Penyesuaian tarif PPh Pasal 22  terhadap 1.147 pos tarif dengan rincian:

a. 210 item komoditas, naik dari 7,5% menjadi 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU dan motor besar.


b. 218 item komoditas, naik dari 2,5% menjadi 10%. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri seperti barang elektronik (dispense air, pendingin ruangan, lampu), keperluan sehari-hari seperti sabun, shampo, kosmetik serta peralatan masak / dapur.


c. 719 item komoditas, naik dari 2,5% menjadi 7,5%. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contohnya seperti bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual (kabel, box speaker), produk tekstil (over coat, polo shirt, swim wear).

Sumber: Kemenkeu

 

Terpisah, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai langkah pemerintah menerbitkan kebijakan penyesuaian PPh Pasal 22 merupakan tindakan tepat. Prastowo berpandangan kebijakan yang diterbitkan Menteri Keuangan itu sebagai upaya merespon fakta soal defisit transaksi berjalan. “Kita harus melakukan effort, apakah menambah ekspor atau mengurangi impor,” ujarnya kepada Hukumonline.

 

Menurutnya, berhasil tidaknya kebijakan penyesuaian PPH impor dapat dilihat setelah satu bulan berjalan. Hal ini berkaitan dengan neraca perdagangan dalam negeri perihal ada atau tidaknya penurunan impor. Namun, melalui kebijakan tersebut menjadi momentum  positif dalam meningkatkan produk dalam negeri untuk di ekspor ke luar negeri. “Kalau selama ini kita kita begitu mudahnya mengimpor barang jadi atau konsumsi. Nah ini menjadi kesadaran keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Itu menurut saya penting,” ujarnya.

 

Direspon positif

Menurutnya, PMK 110/2018 merupakan perubahan dari PMK 34/2017, tetapi berbeda tujuannya. Bila PMK 34/2017 lebih pada penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan, tetapi PMK 110/2018 lebih pada upaya mengurangi impor dengan menaikan tarif pajaknya. Bila kondisinya dinaikan sebanyak 10 persen hingga empat kali lipat tarifnya dan masih tingkat impor masih tinggi, maka terdapat dua hal.

 

Pertama, margin masih menguntungkan dengan tetap melakukan impor. Kedua, tidak terdapat substitusi. “Karena itu, kebijakan tersebut mesti dievaluasi. Namun kebijakan yang belum berjalan selama satu bulan belum dapat dinilai efektif tidaknya aturan tersebut,” kata dia.

 

Dia menilai terbitnya kebijakan tersebut, pasar merespon positif. Hal ini langkah konkrit pemerintah untuk mengurangi impor barang. Sebab, fakta di lapangan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri misalnya, masih menggantungkan pada produk impor yang berdampak tidak mendukung perekonomian dalam negeri.

 

“Yang pasti, kebijakan penyesuaian PPh impor sebagai upaya meningkatkan produksi produk dalam negeri untuk diekspor ke luar negeri. Sebab, bila terdapat pelaku usaha yang dirugikan dengan kebijakan penyesuaian tarif impor, maka tidak terdapat nilai tambah.”

 

Sebelumnya, pemerintah merespon dinamika perekonomian global yang berdampak signifikan terhadap defisit neraca transaksi berjalan dan mata uang rupiah dengan menerbitkan aturan penyesuaian Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri.

 

“Kami berharap dengan policy ini, industri-industri di dalam negeri kita bisa melihat kesempatan untuk maju," ungkap Menkeu sebagaimana dikutip dari laman kemenkeu.go.id.

 

Kebijakan tersebut memang bukan kali pertama dilakukan pemerintah. Pemerintah pernah menempuh kebijakan tersebut pada 2013 dan 2015. Menurutnya, pungutan PPh Pasal 22 dapat dikreditkan sebagai bagian dari pembayaran PPh terutang di akhir tahun pajak. Karena itu, kebijakan tersebut bakal tidak memberatkan industri manufaktur. 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.