Jumat, 14 September 2018
Tiga Lembaga Ini Sepakat Soal Sanksi ASN Terpidana Korupsi
Ribuan ASN Terpidana kejahatan berkaitan dengan jabatan (korupsi) paling lambat dipecat pada Desember 2018.
Aji Prasetyo
0
Tiga Lembaga Ini Sepakat Soal Sanksi ASN Terpidana Korupsi
Koordinasi Kemendagri, KPK, dan Kemenpan dan RB menyikapi ribuan ASN yang terlibat kasus korupsi di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9) lalu. Foto: RES

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen (Pol) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Arya Wibisana meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS/ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 13 September 2018.   

 

ASN yang dimaksud telah berstatus sebagai terpidana karena melakukan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini tidak terlepas dari ditemukannya 2.674 Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui terlibat kasus tindak pidana korupsi dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap (inkrach). Dari data BKN dari jumlah tersebut hanya 317 orang yang sudah dipecat. Sedangkan sisanya 2.357 ASN aktif dan masih menerima gaji.

 

Tujuan dari SKB ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Baca Juga: Ribuan ASN Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji   

 

Setidaknya, ada 5 ruang lingkup keputusan bersama. Pertama, penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

 

Kedua, penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi. Ketiga, peningkatan sistem infomasi kepegawaian. Keempat,  optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Kelima, monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama secara terpadu. 

 

“Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua paling lama bulan Desember 2018,” tulis keputusan tersebut.

 

Perhatian kepala daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan menjalankan fungsi trigger mechanisme mendorong reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap 2.357 ASN yang belum diberhentikan meskipun telah divonis bersalah melakukan korupsi. Upaya ini pun direspon Kemendagri dengan menerbitkan Surat Edaran pada seluruh kepala daerah tentang Penegakan Hukum terhadap ASN yang melakukan korupsi tertanggal 10 September 2018.

 

BKN juga telah mengirimkan Surat kepada para PPK disertai lampiran daftar nama PNS/ASN yang menjadi terpidana kasus korupsi dan seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat dengan target selesai sampai dengan Desember 2018.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan progress sejak koordinasi awal dilakukan bersama sudah lebih baik. Karena itu, pihaknya mengharapkan dengan lebih spesifiknya data termasuk daftar nama yang diterima Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di kementerian ataupun kepala daerah, maka tindakan cepat bisa dilakukan.

 

“Ke depan diharapkan para PPK, termasuk Kepala Daerah yang paling mengetahui apa yang terjadi dengan pegawai di lingkungannya agar membangun sistem pelaporan. Sehingga, tindakan hukum yang dilakukan tidak harus menunggu hingga ribuan ASN belum diberhentikan seperti saat ini,” ujar Febri dalam keterangannya Jumat (14/9/2018).

 

Berikut 5 daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) terbanyak yang terdapat ASN terpidana korupsi belum diberhentikan:

Nama daerah

Jumlah

 Sumatera Utara

Jawa Barat

Riau

NTT

Papua

298 orang

193 orang

190 orang

183 orang

146 orang

Sumber: Data BKN

 

Menurut Febri, para kepala daerah perlu memperhatikan kondisi ini agar dapat melakukan penegakan hukum yang konsisten dan tidak kompromistis dengan pelaku korupsi. Sesuai peraturan yang berlaku, para ASN yang telah divonis melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan terkait jabatan, seperti korupsi, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat. “Jadi, kami harap tidak ada keraguan lagi untuk menerapkan aturan hukum tersebut,” tegasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.