Sabtu, 15 September 2018
Edisi Magister Hukum:
Pertimbangkan 4 Tips Ini Sebelum Lawyer Kuliah Magister!
Jangan sampai kuliah magister sekadar meraih gelar.
Normand Edwin Elnizar
0
Pertimbangkan 4 Tips Ini Sebelum Lawyer Kuliah Magister!
Ilustrasi: YSP

Ada banyak cara untuk meningkatkan profesionalitas dan karier di dunia kerja. Mulai dari mengikuti beragam pelatihan penunjang keterampilan hingga melanjutkan pendidikan akademis di perguruan tinggi. Untuk yang terakhir, ada asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akademis akan berbanding lurus dengan keahlian dan keterampilan. Pada akhirnya akan berguna dalam menunjang karier. Tidak terkecuali dalam profesi lawyer. Semakin banyak dijumpai lawyer yang menyandang gelar magister bahkan doktor.

 

Mereka tak segan mengejar gelar LL.M. hingga ke luar negeri. Ada juga yang merasa cukup dengan gelar M.H. atau M.Kn. di kampus hukum dalam negeri. Itu pun tidak hanya gelar magister dalam bidang hukum, gelar magister di bidang manajemen bisnis atau bidang lainnya juga diminati.

 

Belum lama ini bahkan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bekerja sama dengan salah satu kampus hukum swasta di Jakarta untuk memfasilitasi para lawyer anggotanya dalam menempuh pendidikan magister.

 

(Baca: Kelas Magister Hukum Khusus Advokat Peradi Resmi Dibuka)

 

Fenomena ini mendorong hukumonline menelusuri sejauh mana pendidikan formal di jenjang magister berpengaruh pada karier profesi lawyer. Beberapa pertanyaan diajukan kepada para lawyer berpengalaman. Untuk mengimbangi sudut pandang, hukumonline juga mengajukan pertanyaan yang sama pada beberapa in house lawyer.

 

Hasilnya, hukumonline menemukan beragam jawaban menarik yang bisa dijadikan tips bagi para lawyer sebelum memutuskan melanjutkan kuliah magister. Meskipun tidak bisa dikatakan sempurna, tetap sangat layak dipertimbangkan karena dihimpun dari para lawyer dan in house lawyer yang representatif. Penasaran? Simak tips-tips berikut ini.

 

1.Bermanfaat, namun tidak mutlak

“Jawaban saya adalah lebih bagus,” kata Hafzan Taher, partner pendiri Soemadipradja & Taher (S&T) saat ditanya hukumonline apakah penting bagi karier lawyer untuk memiliki gelar magister.

 

Tidak ada yang menyangsikan profesionalitas corporate lawyer yang sudah berpraktik lebih dari tiga dekade ini. Faktanya, meskipun Hafzan mengaku selalu mendorong para lawyer muda untuk melanjutkan kuliah magister, Hafzan sukses berkarier hingga hari ini tanpa pernah meraih gelar magister apalagi doktor.

 

“Sampai sekarang saya nggak dapatkan gelar magister, saya lebih banyak ambil kursus,” katanya saat diwawancarai hukumonline.

 

Namun, Hafzan menilai bahwa menamatkan magister akan bermanfaat dalam menunjang karier lawyer. Salah satu sebabnya karena akan menajamkan kemampuan analisis dan riset yang diperlukan lawyer. “Tentu (menunjang), analisa dia pada suatu persoalan akan lebih tajam,” ujarnya.

 

Bagi para lawyer muda, Hafzan cenderung mendorong untuk mengambil gelar magister. “Kepada yang muda-muda, jangan cukup puas dengan hanya bekerja begitu saja, refresh lagi, ambil magister,” kata Hafzan.

 

Jamaslin James Purba, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi sekaligus Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), memiliki pendapat serupa. Menurutnya para lawyer bisa menambah pengetahuan hukum melalui perkuliahan magister. Ia sendiri melanjutkan kuliah magister hukum di almamater sarjananya yaitu Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

 

(Baca Juga: Lawyer Mau Kuliah Magister? Kenali Pilihan dari 6 Kampus Hukum Terfavorit)

 

Selain itu, ia menganggap kuliah magister bagi lawyer akan menjadi bagian dari memperluas jejaring. “Dari kampus banyak rekan yang punya jaringan relasi, di masa depan bisa jadi prospek klien, termasuk dari jaringan alumni,” kata partner dari firma hukum James Purba & Partners ini.

 

Sementara itu, Abdul Haris M. Rum, partner senior Azwar, Hadisupani, Rum, & Partners (AHRP) justru berpendapat sebaliknya. “Untuk menjadi seorang lawyer yang sukses, menurut saya nggak terlalu penting,” kata lawyer yang pernah lama berkarier hingga mencapai posisi partner di firma hukum Lubis, Ganie, & Surowidjojo ini.

 

Haris menjelaskan gelar LL.M. sudah diraihnya sebelum berkarier sebagai lawyer. Selepas lulus sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ia mendapatkan beasiswa dari sebuah perusahaan multinasional dengan ikatan dinas kerja.

 

Ketika akhirnya memutuskan berprofesi lawyer, Haris merasakan bahwa kemampuan dan keterampilan nyata untuk menyelesaikan tugas adalah pertimbangan utama. “Nggak terkait dengan dia bergelar magister atau nggak,” kata Haris.

 

Dalam pengalaman Haris ikut merekrut lawyer untuk firma hukum tempatnya bekerja, ia menegaskan bahwa penilaian diberikan bukan pada gelar akademik, namun pada kemampuan riil. Jenjang karier di law firm pun diukur bukan dengan gelar akademik. Ia memastikan gelar magister tidak menjadi pertimbangan promosi menjadi senior associate atau partner.

 

“Saya nggak tahu apakah sekarang ada law firm yang melihat gelar magister sebagai checklist yang harus ada,” Haris menjelaskan.

 

Meskipun begitu, Haris sepakat bahwa lawyer harus terus meningkatkan pengetahuan hukum dan keterampilannya. “Kalau ilmu memang harus nambah terus walaupun tanpa gelar magister, bisa dipelajari di mana-mana,” ujarnya.

 

Hukumonline membandingkan pendapat dari kalangan in house lawyer. Seperti diketahui, kebanyakan in house lawyer pernah berkarier di firma hukum sebelum beralih ke perusahaan. Ketika sudah menjabat in house lawyer pun, mereka sering menggunakan jasa lawyer di firma hukum untuk kepentingan perusahaannya.

 

Wisaksono Soegandhi, General Counsel PT Sampoerna Strategic yang pernah berkarier di firma hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro ini berpendapat sama dengan Haris. “Yang penting itu pengalaman kerja dan keterampilannya,” ujar pria yang akrab disapa Nongki ini.

 

Selama sebelas tahun meniti karier in house lawyer di Sampoerna Strategic, ia merasakan di dunia kerja in house lawyer tidak ada nilai tambah khusus dari gelar magister. “Perusahaan nggak peduli dengan gelar, nggak berpengaruh sama sekali,” katanya.

 

Nongki sendiri mengawali karier dari posisi legal manager hingga terus dipromosikan sebagai General Counsel dengan modal sarjana hukum dan portofolio pengalaman kerjanya. Berbagai pengetahuan tambahan dilakukan Nongki lewat belajar mandiri mulai dari peer mentor, literatur, hingga pelatihan-pelatihan teknis. Hingga saat ini ia mengaku tidak memiliki gelar magister.

 

Secara khusus dalam profesi in house lawyer, memahami seluk beluk bisnis tempat bekerja menjadi keharusan untuk sukses berkarier. “Kelemahannya, ada yang merasa hanya bertanggung jawab soal legal, padahal manajemen berharap orang-orang yang bisa melihat semuanya. Baca laporan keuangan, paham hitungan pajak misalnya,” ujar Nongki.

 

Faaris Pranawa, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur yang sebelumnya menjabat Legal Division Head of PT Sarana Multi Infrastruktur memiliki pengalaman serupa dengan Nongki. “Saya nggak memiliki gelar magister. Realitas dalam karier saya hingga saat ini di posisi Direktur, gelar memang nggak menentukan,” kata Faaris kepada hukumonline.

 

Meskipun begitu, Faaris melihat ada kecenderungan bahwa jenjang pendidikan akademik mulai menjadi pertimbangan di karier perusahaan swasta. “Semakin ke sini, gelar akademik juga berpengaruh. Jenjang karier mempersyaratkan kemampuan tertentu seperti sertifikasi dan pendidikan akademik,” jelasnya.

 

2.Waktu yang tepat untuk kuliah magister adalah..

Tak jarang dijumpai para lulusan sarjana hukum yang langsung melanjutkan kuliah magister tanpa bekerja lebih dulu. Lagi-lagi ada asumsi bahwa memiliki gelar akademik jenjang magister menjadi modal lebih baik sebelum memulai berkarier. Pendapat ini ternyata ditolak oleh semua lawyer yang hukumonline wawancarai.

 

James mengatakan bahwa lulusan sarjana sebaiknya segera meniti karier. “Bekerja dulu beberapa tahun, itu akan lebih banyak manfaatnya saat nanti mulai kuliah lagi, dia sudah praktik dulu,” kata James. Menurutnya, pengalaman praktik ini akan membantu proses belajar di jenjang magister karena sudah bisa membandingkan antara dunia praktik dengan teori-teori di ruang kelas.

 

Hafzan bahkan menyebutkan standar durasi pengalaman kerja yang ideal sebelum lawyer melanjutkan kuliah magister. “Sebagusnya diambil setelah 4-5 tahun pengalaman kerja lebih dulu,” ujar Hafzan.

 

Pengalaman praktik dinilai Hafzan akan membantu proses belajar lebih terarah. “Setelah dia praktik, dia lebih matang, lebih tahu, lebih terarah, dan lebih tajam,” katanya.

 

Haris mendorong para sarjana hukum yang ingin berprofesi lawyer segera meniti karier di law firm ketimbang berpikir untuk langsung melanjutkan kuliah magister. “Baiknya segara masuk ke law firm, langsung membina karier, nanti pas jadi partner punya waktu luang, terserah kalau mau ambil magister,” ujar Haris.

 

Kukuh Komandoko, partner HWMA Law Firm, meyakini berpraktik sebagai lawyer sebelum lanjut kuliah magister sebagai alur ideal agar kuliah magister bermanfaat maksimal. “Sistem magister berbeda dengan sarjana, ini mempertajam riset dan kemampuan berpikir. Pengalaman kerja akan mendukung sukses kuliah magister,” kata Kukuh.

 

Pengalaman Kukuh menyelesaikan studi magister di program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, proses belajar lebih banyak berbentuk diskusi. Pengalaman-pengalaman selama bekerja dinilai Kukuh akan membuat proses diskusi lebih kaya data dan informasi lapangan.

 

Selain itu, dengan didahului bekerja akan membuat para lawyer sudah bisa menentukan peminatan magister apa yang akan diambil dalam menunjang kariernya. Termasuk juga untuk menentukan pilihan di mana kampus yang menjadi tempatnya melanjutkan kuliah. Banyak lawyer yang memilih melanjutkan kuliah di program magister selain ilmu hukum.

 

 

3.Sesuaikan dengan fokus spesialisasi

Kukuh mencontohkan pilihannya mengambil peminatan kenotariatan saat kuliah magister. “Sebaiknya yang diprioritaskan di bidang ilmu hukum juga,” kata Kukuh yang saat ini tengah melanjutkan kuliah ke jenjang doktor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

 

Ia menilai bahwa kedalaman penguasaan di bidang hukum menjadi fokus dalam profesi lawyer. Kukuh sendiri memilih magister kenotariatan karena berkaitan dengan spesialisasi bidang pertanahan yang ditekuninya.

 

Sedangkan Indra Safitri, partner Safitri & Co. yang juga menjabat Ketua Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berpendapat bahwa mengambil gelar magister menjadi keharusan jika dibutuhkan oleh bidang spesialisasi yang ditekuni. Hanya saja pilihannya tidak harus di bidang ilmu hukum. “Kalau bidang spesialisasinya membutuhkan, menurut saya sih harus,” kata Indra kepada hukumonline.

 

Indra mencontohkan kalangan lawyer di luar negeri yang fokus pada bidang pasar modal. Menurutnya, mereka menajamkan keahlian dalam membuat prospektus dengan melanjutkan kuliah Master of Business Administration. Indra sendiri memilih melanjutkan kuliah magister manajemen karena alasan pilihan spesialiasi tersebut. “Seperti saya di corporate, perlu basic membaca laporan keuangan, mengerti korporasi, jadi ambil manajemen,” ujarnya.

 

Pendapat Indra serupa dengan yang disampaikan Hafzan bahwa yang utama dari pendidikan magister adalah penajaman spesialisasi dan kemampuan analisa. Memilih bidang peminatan hukum atau selain itu, Hafzan menilainya sangat relatif. “Apapun bidang yang disenangi, tergantung apa spesialisasinya. Pengalaman saya mengamati, kalau sudah magister analisisnya lebih tajam,” kata Hafzan.

 

Sementara itu, meskipun sepakat harus menyesuaikan peminatan magister dengan spesialisasi, James lebih sependapat dengan Kukuh agar mempertajam di bidang hukum.” “Kalau lawyer lebih bagus yang linear untuk mendukung karier,” katanya. James sendiri memilih magister peminatan hukum bisnis di FH UGM Kampus Jakarta. Pertimbangannya karena kantor yang dikelolanya fokus pada perkara-perkara litigasi komersial.

 

Faaris Pranawa mengungkapkan sudut pandang in house lawyer bahwa penguasaan pada aspek non hukum menjadi nilai tambah untuk memberikan konsultasi hukum bagi perusahaan. “Mengambil magister non hukum menambah spektrum pengetahuan dalam pengambilan keputusan, memperkaya advis hukum,” ujarnya.

 

4.Dalam negeri vs. luar negeri

Mempertimbangkan kuliah magister di dalam negeri atau di luar negeri, para lawyer kompak menjawab bahwa kuliah di luar negeri memberikan nilai tambah lebih maksimal. khususnya bagi lawyer yang menekuni bidang korporasi. “Dengan tidak ada maksud mengecilkan di dalam negeri, saran saya kuliah di luar negeri,” kata Hafzan.

 

Pertimbangannya karena selama kuliah tidak hanya menambah pengetahuan hukum namun juga jaringan internasional. Termasuk peningkatan kemampuan berbahasa asing langsung dari budaya dan penutur asli.

 

Hal yang sama dijelaskan Haris berdasarkan pengalamannya kuliah magister di luar negeri. “Secara umum, paling tidak kuliah di luar negeri memberikan pengalaman interaksi dengan budaya yang sangat berbeda. Bisa membangun kepercayaan diri dan menyerap attitude dari pergaulan internasional,” ujar Haris.

 

James sendiri melihat kuliah di luar negeri sebagai pilihan ideal untuk memperluas skala jejaring relasi dan meningkatkan kemampuan bahasa asing. “Idealnya di luar negeri, kemampuan berbahasa asing bisa lebih bagus dan jaringannya internasional. Itu pun sepanjang dia bisa memanfaatkan peluangnya,” jelasnya.

 

Namun, James sendiri memilih kuliah di dalam negeri dengan pertimbangan kebutuhannya bisa dipenuhi dari layanan dan kualitas kampus hukum dalam negeri. Pilihannya jatuh di FH UGM kampus Jakarta. “Di FH UGM kampus Jakarta ini punya kelas weekend Jumat dan Sabtu. Jadi tetap bisa sambil berkarier di kantor,” kata James yang berkantor di wilayah Jakarta.

 

James mewanti-wanti bahwa baik di dalam maupun luar negeri, kuliah magister harus memperhatikan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh kampus. Hal ini bisa dilihat dari kualitas para dosen pengajar. “Kan tujuannya bukan hanya mendapatkan gelar, materi yang berkualitas menjadi modal mengembangkan karier,” James menambahkan.  

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.