Sabtu, 15 September 2018

Pasca Putusan MA, KPU Disarankan Segera Revisi Aturan Larangan Mantan Napi Nyaleg

Menjadi kepastian hukum bagi para calon mantan narapidana yang maju daam pencalegan. Bawaslu pun mesti mengawal putusan Mahkamah Agung agar KPU menjalani putusan tersebut.
Rofiq Hidayat
Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) sudah memutus pengajuan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. MA memutuskan mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilihan umum.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria berpandangan KPU mesti mematuhi putusan Mahkamah Agung dengan melakukan revisi terhadap Peraturan KPU 20/2018. Menurutnya, aturan yang dapat mencalonkan diri dalam pencalegan sudah diatur gamblang dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

 

Mahkamah Agung dalam putusannya dipandang Riza sudah sesuai dengan UU Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi soal bolehnya mantan narapidana yang maju dalam pencalegan di Pemilihan Umum. Putusan Mahkamah Konstitusi, kata Riza, mendasarkan pada persoalan keadilan, hak asasi manusia dan konstitusi.

 

“Ya memang harus merevisi Peraturan KPU 20/2018 kalau menurut ketentuan. Masa orang yang sudah dihukum lagi,” ujarnya dihubungi hukumonline, Sabtu (15/9).

 

Menurutnya, putusan Mahkamah Agung atas pengujian peraturan bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya, tidak terdapat upaya banding maupun lainnya. Jalan yang mesti ditempuh hanyalah dengan melakukan revisi terhadap PKPU tersebut, termasuk ketika nantinya dalam proses daftar calon tetap, KPU tak boleh mencoret nama-nama calon yang memiliki latar belakang narapidana, kasus korupsi misalnya.

 

“Jadi KPU harus mempelajari, setelah itu Peraturan KPU harus direvisi, kemudian nanti harus menyesuaikan,” ujarnya.

 

Riza berpendapat, prinsip yang mesti dipegang yakni tetap mendukung pemberantasan korupsi, apalagi dalam rangka mendapatkan calon wakil rakyat yang berkualitas. Namun tetap tidak diperbolehkan hak seseorang maju dalam pencalegan, kendati mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman, plus mengumumkan ke publik perihal statusnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua