Minggu, 16 September 2018
LBH Jakarta Tangani Korban Operasi Pengamanan Asian Games
Anggota Komisi Kepolisian Nasional ikut bersuara.
Ady Thea DA
0
LBH Jakarta Tangani Korban Operasi Pengamanan Asian Games
Ilustrasi kejahatan. Ilustrtor: BAS

Penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang beberapa waktu lalu tergolong sukses. Tapi LBH Jakarta mencatat ada pelanggaran yang terjadi dalam operasi yang digelar aparat kepolisian untuk pengamanan Asian Games 2018. Advokat publik LBH Jakarta, Saleh Ghifari, mengatakan  pihaknya menerima 5 pengaduan, tapi hanya 2 yang ditangani lebih lanjut karena 3 kasus sisanya tidak mendapat informasi yang cukup dari pengadu.

Dua perkara yang ditangani yaitu korban bernama Bobi Susanto dan Dedi alias Jabrik. Ghifar menjelaskan dari informasi yang diterima LBH Jakarta Bobi dituduh menjambret, kemudian dihakimi massa, lalu diserahkan kepada polisi. Setelah itu Bobi tewas, aparat berkilah Bobi ditembak karena melawan saat dilakukan 'pengembangan.' Alasan serupa juga disampaikan aparat kepolisian untuk kasus Dedy alias Jabrik. Walau keduanya ditembak di lokasi yang berbeda tapi bagian tubuh yang disasar timah panas diduga kuat di posisi yang sama yakni bagian dada sebelah kiri (jantung).

Ghifar mencatat sedikitnya ada 8 kejanggalan terhadap peristiwa yang menimpa Bobi san Dedi. Pertama, terjadi stigma kepada para korban. Keluarga korban tidak setuju terhadap profil dan catatan kriminal yang disampaikan kepolisian untuk Bobi dan Dedi. Korban dituduh masing-masing sebagai penjambret dan pembegal sadis tanpa bukti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kedua, tidak ada surat penangkapan dan penahanan atau surat terkait upaya paksa kepolisian yang diberikan kepada tersangka atau keluarganya. Ketiga, lokasi penembakan berbeda dan polisi tidak transparan dan akuntabel. Polisi tidak memberikan penjelasan memadai perihal lokasi penembakan dan situasi yang terjadi kepada keluarga Bobi dan Dedi.

Keempat, Ghifar ragu terhadap alasan kepolisian yang menyebut penembakan dilakukan pada saat dilakukan pengembangan. Padahal investigasi yang dilakukan LBH Jakarta menemukan informasi yang menjelaskan kondisi Bobi dan Dedi dikawal banyak petugas dan diborgol ketika dilakukan pengembangan. "Tidak masuk akal jika disebut Bobi dan Dedy melakukan perlawanan," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/9).

Kelima, tembakan diarahkan ke dada. Menurut Ghifar posisi luka tembak langsung mengenai organ vital yakni jantung. Keenam, diduga terjadi penyiksaan karena di tubuh Bobi dan Dedi terdapat luka lebam di wajah dan bekas puntung rokok di punggung dan tangan. Ketujuh, keluarga tidak diberi kesempatan otopsi jenazah. Pada saat penyerahan jenazah pihak keluarga dipaksa menandatangani surat pernyataan tidak melakukan otopsi. Delapan, keluarga diberi uang/motor oleh pihak kepolisian dan dilarang menuntut Kejanggalan kematian Bobi dan Dedi.

Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana, mencatat ada sejumlah peraturan yang dilanggar dalam peristiwa itu antara lain melanggar aturan KUHAP. Aparat harusnya memberikan surat pemberitahuan kepada keluarga mengenai penangkapan, penggeledahan, dan penyiaran barang. Namun dalam kasus yang dialami Bobi dan Dedi, surat sebagaimana diatur dalam KUHAP itu tidak pernah diterima pihak keluarga. Kemudian melanggar prinsip fair trial, mestinya yang dinjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dan membawa kasus ini ke pengadilan, tapi Bobi dan Dedi malah ditembak mati.

"Kewenangan polisi hanya menangkap dan menahan, paling banter melumpuhkan, bukan mematikan," ujar Arif.

Selain itu aparat diduga melanggar hak untuk hidup sebagaimana dijamin konstitusi dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; aturan tentang penggunaan senjata api sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang HAM dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Langkah hukum yang akan ditempuh LBH Jakarta yakni melaporkan kasus ini kepada Komnas HAM, Komisi Kepolisian Nasional, dan Ombudsman. LPSK juga akan disambangi, untuk meminta perlindungan bagi keluarga korban. "Kami juga akan mengajukan tuntutan bukan saja mengenai etik tapi juga pidana," tukasnya.

Terpisah, Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap kasus tersebut kepada Polda Metro Jaya. Selain LBH Jakarta, organisasi masyarakat sipil lainnya seperti Amnesty International dan Human Right Watch juga mengajukan keluhan yang sama, yakni aparat dianggap melakukan kekerasan karena menembak mati begal.

Menurut Poengky operasi cipta kondisi yang dilakukan Polri harusnya digelar secara reguler untuk meminimalisir terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tindakan itu perlu dilakukan tanpa harus menunggu adanya perhelatan besar. “Dalam melaksanakan tugasnya, semua anggota Polri harus berpegang teguh pada aturan hukum dan menghormati HAM,” katanya ketika dihubungi, Jumat (14/9).

Poengky mengingatkan selain KUHP dan KUHAP, anggota Polri harus merujuk Peraturan Perkap No. 8 Tahun 2009 dan Perkap No. 1 Tahun 2009 dalam menjalankan tugas. Misalnya, ada begal membawa senjata api melukai, membahayakan nyawa korban dan masyarkat di sekitarnya. Bahkan nyawa polisi yang bertugas di lokasi itu juga terancam.

Polisi berwenang menembak pelaku begal, tapi jika kasusnya pencopet yang lari, polisi harus mengejar sampai berhasil menangkap. Setelah anggota Polri melakukan tindakan itu, harus ada evaluasi dari pimpinannya. “Jika ada dugaan menyalahi prosedur, maka harus diproses hukum,” ujar Poengky.

(Baca juga: Hukumnya Penembakan Begal Oleh Polisi di Luar Putusan Hakim).

Poengky berharap keluarga korban yang ingin mengajukan keluhan segera melapor ke Irwasum dan Propam Polri selaku pengawas internal. Kemudian kepada Kompolnas atau komisi lain seperti Komnas HAM dan Ombudsman sebagai pengawas eksternal.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.