Selasa, 18 September 2018

Babak Baru “Konflik” Bawaslu-KPU dalam Pileg 2019 Oleh: Munandar Nugraha*)

Kita berharap polemik ini tidak memanas seperti polemik di dunia hukum yang pernah terjadi.
RED
Munandar Nugraha. Foto: dokumen pribadi

Akhir Agustus 2018, polemik “Bawaslu vs KPU” sempat memanas. Polemik ini mengemuka setelah muncul beberapa putusan sidang ajudikasi sengketa proses yang digelar oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang memenangkan para bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana (napi) korupsi.

 

Reaksi publik negatif, Bawaslu dianggap tidak pro terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bawaslu juga dianggap telah melampaui kewenangannya dan melanggar UU Pemilu, karena telah membuat putusan yang “mengeliminasi” PKPU. Padahal, kewenangan menguji PKPU milik Mahkamah Agung (MA). Polemik terus memanas, karena KPU menyatakan tidak akan menindaklanjuti putusan Bawaslu, sebelum ada putusan MA yang tengah diuji.

 

Tidak banyak publik yang paham, bahwa putusan Bawaslu itu bukanlah mengeliminasi PKPU, tetapi mengeliminasi putusan KPU yang men-TMS-kan (tidak memenuhi syarat) bacaleg mantan napi. Karena, yang menjadi dasar obyek sengketa dalam adjudikasi Bawaslu bukanlah PKPU, tetapi putusan KPU yang men-TMS-kan bacaleg. Sehingga, putusan Bawaslu bukanlah menganulir PKPU, tetapi menganulir, putusan TMS tersebut menjadi Memenuhi Syarat (MS). Artinya, putusan Bawaslu tidaklah melampaui kewenangannya. Tidak offside, dan tidak mendahului MA.

 

Pada Kamis 13 September 2018, pengujian PKPU pun bermuara. MA memutuskan mengabulkan gugatan uji materi Pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Juga mengabulkan gugatan uji materi terhadap Pasal 60 huruf j PKPU Nomor 26 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD.

 

Kedua PKPU itu mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kasus kejahatan seksual pada anak menjadi bakal calon legislatif (bacaleg). Putusan tersebut berkaitan dengan perkara uji materi nomor 45 P/HUM/2018 yang diajukan oleh mantan terpidana korupsi, Wa Ode Nurhayati.

 

Majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim agung: Irfan Fachrudin, Yodi Martono dan Supandi menilai, ketentuan dalam PKPU 20/2018 dan PKPU 26/2018, bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan bahwa, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

 

Putusan MA sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24A, seharusnya dapat menyelesaikan polemik “Bawaslu vs KPU”. Tiga hakim agung MA menilai, ketentuan dalam PKPU 20/2018 dan PKPU 26/2018, bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

 

Setidaknya terdapat dua langkah sinergi penting antara UU Pemilu dengan tindaklanjut putusan MA. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, bahwa putusan Bawaslu dalam sidang ajudikasi adalah mengeliminasi putusan KPU yang men-TMS-kan bacaleg mantan napi menjadi MS.

 

Pada Pasal 462 UU Pemilu disebutkan, “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan”, dan pada Pasal 463 ayat (3), “KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu”.

 

Artinya, langkah pertama, KPU bisa merevisi putusan TMS menjadi MS terhadap bacaleg mantan napi untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu. Kedua, KPU merevisi PKPU sebagai tindaklanjut dari putusan MA. Bisa saja dengan mengganti poin pelarangan mantan napi tadi dengan hal yang sangat teknis, seperti yang sudah beberapa kali disinggung oleh pimpinan Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo dan Fritz Edward Siregar, terhadap caleg tersebut, pada alat peraga kampanye (APK) dan kertas suara, disebutkan bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana korupsi sebagai informasi kepada publik. Biarkan rakyat menentukan pilihannya dengan informasi tersebut.

 

Potensi Konflik Berlanjut

Selain polemik yang sudah dipaparkan di atas, putusan MA berpotensi menimbulkan dinamika baru. Dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dikatakan bahwa tergugat yang menerima putusan MA (KPU) memiliki waktu 90 hari untuk tidak melaksanakan putusan MA. Artinya, PKPU yang melarang mantan napi korupsi nyaleg, masih bisa berlaku 90 hari ke depan. Padahal, penetapan caleg dijadwalkan digelar kurang dari 90 hari ke depan, yakni pada 20 September 2018.

 

Pada bagian lain Pasal 8 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2011 ditegaskan pula, jika dalam waktu 90 hari setelah putusan dikirim kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan, ternyata pejabat bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, maka demi hukum, peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, PERMA No 1 Tahun 2011 menegaskan tidak ada upaya Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan hak uji materiil.

 

Artinya, masih ada celah konflik, jika KPU tidak segera menindaklanjuti putusan MA. Sementara dalam tahapan pemilu ada batasan waktu yang harus ditaati. Sebagaimana diketahui, tanggal 20 September 2018 merupakan jadwal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif. Artinya, dalam hitungan jari hingga sekarang belum ada tanda-tanda KPU akan segera menindaklanjuti putusan MA tersebut.

 

Ditambah lagi, Ketua KPU Arief Budiman dalam pemberitaan di sejumlah media menyebutkan bahwa menindaklanjuti putusan MA memerlukan waktu yang tak sebentar. Setelah putusan MA terbit, kemudian KPU merevisinya melalui prosedur revisi hingga ditetapkan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

 

Penjelasan Ketua KPU di atas, setidaknya telah membangun opini bahwa putusan MA sulit dieksekusi dalam waktu cepat. Bagaimana dengan putusan Bawaslu yang memang secara UU harus dilaksanakan oleh KPU paling lambat tiga hari kerja setelah putusan diterbikan?

 

Perlu juga publik jelas dengan seterang-terangnya, bahwa putusan Bawaslu bukanlah menguji PKPU, tetapi putusan KPU yang men-TMS-kan bacaleg. Akankan KPU mengacuhkan putusan MA, dengan alasan butuh waktu untuk mempelajari dan merevisi PKPU?

 

Dalam Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 20 poin (a) UU Pemilu, secara berjenjang diatur bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Jika tahapan penetapan DCT terkendala atau bermasalah dengan alasan formil (revisi PKPU), sementara secara materil hal itu sudah dapat dieksekusi dengan UU Pemilu yang mengatur tindaklanjut putusan Bawaslu, akankah kembali KPU dianggap melanggar UU pemilu?

 

Jika hal ini berkelanjutan, tentu efeknya adalah pemilu legislatif 2019 berjalan dalam ketidakpastian hukum. Kita berharap polemik ini tidak memanas seperti polemik di dunia hukum yang pernah terjadi, “cicak vs buaya”, “moralitas publik vs UU”. Indonesia adalah negara hukum, solusi yang berdasarkan hukum harus segera diambil, agar tidak mendorong pro-kontra lagi, lagi dan lagi. Semoga...

 

Pertanyaan selanjutnya, jika terus menerus peta konflik ini dipelihara dan terpelihara, siapa yang diuntungkan?! Wallahu a’lam...

 

*)Munandar Nugraha adalah Pegiat Pemilu.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.