Rabu, 19 September 2018

Kontradiksi Putusan Sengketa Kepengurusan BANI

 

Terpisah, Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Daulat P Silitonga menghormati putusan kasasi tersebut. Meski begitu ia belum bisa banyak berkomentar lantaran akan meneliti putusan terlebih dahulu. "Dalam rangka prinsip kehati-hatian akan diteliti sebelum dilaksanakan,” katanya kepada hukumonline.com, Selasa (18/9) malam. “Bisa-bisa saja orang punya hak keberatan, tapi dasar kami putusan pengadilan,” tambahnya mengomentari jika ada pihak yang berkeberatan atas putusan kasasi ini. 

 

 

Saling klaim

Dimintai tanggapannya, Ketua Dewan Pengawas BANI Sovereign Anita Kolopaking mengatakan masalah utama dari sengketa ini yaitu siapakah pemilik dari BANI. Dalam putusan PN Selatan yang dikuatkan oleh PT DKI Jakarta sudah jelas pemilik BANI adalah para ahli waris yang memiliki legal standing.

 

Karena itu, ia mengklaim kepengurusannyalah yang sah untuk memimpin BANI karena didukung oleh ahli waris yang menurut putusan pengadilan itu merupakan pemilik dari BANI. “Gimana kepemilikan, suatu modal dasar, milik siapa ini BANI yang sah. Kami yang sah, ahli waris yang tetap mendukung BANI Sovereign,” ujar Anita di kantornya beberapa waktu lalu.

 

Perihal putusan kasasi TUN, Anita menegaskan pihaknya akan melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Salah satu novum yang akan diajukan yakni putusan PT DKI Jakarta. “Terhadap putusan TUN kami siapkan PK. Tim kami persiapkan proses tersebut,” jelas Anita.

 

Menurut Anita, pertimbangan majelis kasasi TUN kurang tepat karena BANI Sovereign bukanlah BANI baru, tetapi BANI yang sama dan sudah memiliki badan hukum. Lagipula, Penggugat dalam gugatannya juga tidak menamakan dirinya sebagai BANI Mampang, tetapi para Arbiter yang berkantor di BANI Mampang. Karenanya, bagi Anita yang dilawan dalam gugatan ini bukanlah BANI secara lembaga, tetapi para arbiternya.

 

Dikonfirmasi terpisah, Ketua BANI Mampang Husseyn Umar mengatakan terkait putusan kasasi TUN seharusnya segera dieksekusi oleh Kemenkumham dengan mencabut SK Menkumham mengenai pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan BANI yang beralamat di Sovereign Plaza. Menurut Husseyn meskipun pihak lawan mengajukan PK, tetapi tidak menghalangi proses eksekusi.

 

“Menurut hukum, PK itu hak, boleh saja, tapi tidak menunda/menghalangi putusan kasasi TUN yang inkracht dan harus dilaksanakan. PK itu berat harus ada novum, cukup berat dan cukup memakan waktu,” kata Husseyn.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua