Rabu, 19 September 2018

Peradi Gelar Ujian Bagi Advokat Asing, Jumlahnya Hanya Puluhan di Indonesia

Advokat asing diakui sebagai anggota Peradi dan memiliki kartu anggota. Namun memiliki hak berbeda berdasarkan ketentuan UU Advokat.
Normand Edwin Elnizar
Sekjen Peradi, Thomas E. Tampubolon (kiri) dan Wakil Ketua Umum Peradi, Ricardo Simanjuntak. (Foto: Istimewa)

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) kembali menggelar ujian bagi para advokat asing yang akan diberikan rekomendasi untuk bekerja di Indonesia, Rabu (19/9) di Kantor Pusat Peradi, Gedung Grand Slipi Jakarta. Berdasarkan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), kantor hukum di Indonesia memang bisa mempekerjakan advokat asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.

 

(Baca: Ini 10 Perubahan Pada Regulasi Praktik Advokat Asing di Indonesia)

 

BAB VII

ADVOKAT ASING

Pasal 23:

(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.

(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.

(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta

kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 24:

Advokat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

 

Tercatat ada sembilan orang advokat asing dari tujuh negara yang menjadi peserta ujian advokat asing kali ini untuk memperoleh rekomendasi Peradi. Masing-masing berasal dari Inggris, Amerika Serikat, Australia, Rusia, Jepang, Korea, dan Singapura.

 

(Baca: 11 Advokat Asing Ikuti Pelatihan yang Digelar PERADI)

 

Sebelum mengikuti ujian, para advokat asing telah diberikan pembekalan materi ujian pada Senin (17/9) lalu. Berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal Peradi, Thomas E. Tampubolon, pembekalan dan ujian bagi advokat asing ini adalah kali keempat yang diadakan sejak Peradi berdiri.

 

(Baca: Sempat Vakum 1 Tahun, PERADI Kembali Gelar Ujian Advokat Asing)

 

Sembilan orang advokat asing ini akan menambah daftar advokat asing yang bekerja di Indonesia. Berdasarkan penelusuran hukumonline, jumlah advokat asing yang bekerja di Indonesia sejak tahun 2014 tak lebih dari kisaran puluhan orang.

 

Ketua Bidang Pengawasan dan Rekomendasi Advokat Asing Peradi, Edward Manik membenarkan jumlah tersebut berdasarkan catatan yang dimiliki Peradi. “Catatan terakhir tahun 2017 lalu ada sekitar 40 orang advokat asing di Indonesia,” katanya kepada hukumonline.

 

(Baca: Ujian Advokat Asing Berjalan Lancar)

 

Berikut data jumlah advokat asing yang dihimpun hukumonline dari laporan tahunan Seksi Advokat Asing dan Penterjemah Tersumpah di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Tahun

Jumlah Advokat Asing

Asal Negara

2014

57

  1. Inggris
  2. Amerika Serikat
  3. Kanada
  4. Australia
  5. Selandia Baru
  6. Belanda
  7. Belgia
  8. Jepang
  9. India
  10. Filipina
  11. Malaysia
  12. Singapura

2015

42

  1. Inggris
  2. Amerika Serikat
  3. Kanada
  4. Australia
  5. Selandia Baru
  6. Belanda
  7. Belgia
  8. Filipina
  9. Malaysia
  10. Singapura

2016

61

  1. Inggris
  2. Amerika Serikat
  3. Kanada
  4. Australia
  5. Perancis
  6. Selandia Baru
  7. Belanda
  8. Belgia
  9. Cina
  10. Jepang
  11. India
  12. Filipina
  13. Malaysia
  14. Singapura

2017

48

  1. Inggris
  2. Amerika Serikat
  3. Australia
  4. Selandia Baru
  5. Belanda
  6. Belgia
  7. Jepang
  8. Korea
  9. India
  10. Filipina
  11. Malaysia
  12. Singapura

Sumber: Laporan Tahunan Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM

 

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya setiap advokat asing yang telah lulus ujian dan memperoleh rekomendasi dari Peradi diakui sebagai anggota Peradi. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Peradi, Ricardo Simanjuntak kepada hukumonline. “Iya, mereka tunduk pada UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia,” kata Ricardo. Sesuai UU Advokat, untuk diakui sebagai advokat di Indonesia harus berdasarkan pengangkatan oleh organisasi advokat.

 

Salah satu syarat mengikuti ujian advokat asing pun mewajibkan mereka menyatakan tunduk pada AD/ART sebagai anggota Peradi. Hal ini diperkuat Peraturan Peradi No. Kep.139/PERADI/DPN/XII/2017 tentang Penerbitan Kartu Anggota Bagi Advokat Asing yang Bekerja pada Kantor Advokat di Indonesia dan Terdaftar dalam Data Advokat Asing Peradi. Pada bagian menimbang butir f disebutkan bahwa advokat asing yang direkomendasikan tersebut dan oleh Pemerintah diberi izin bekerja, maka dia menjadi anggota dari Peradi.

 

Hanya saja, mengacu pasal 23 UU Advokat, kehadiran advokat asing di Indonesia hanya bisa dalam posisi karyawan atau tenaga ahli untuk bidang hukum asing di kantor hukum Indonesia. Mereka tidak boleh beracara di pengadilan Indonesia dan tidak boleh memberikan opini atau analisa hukum tentang hukum Indonesia.

 

Materi Pembekalan dan Ujian

Ada dua materi pembekalan ujian yang diberikan pada Senin (17/9) lalu, yaitu The Indonesian Advocates Code of Ethics oleh Ricardo Simanjuntak dan The Role, Function, an Development of The Indonesian Bar Association oleh Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan Peradi, Nirmala Many.

 

Nirmala mengatakan soal ujian ini terbatas pada materi kode etik dan pengetahuan dasar mengenai pengorganisasian profesi advokat di Indonesia. “Untuk materi kode etik ada 40 pertanyaan pilihan ganda, lalu esai mengenai perspektif mereka soal profesi advokat di Indonesia,” kata Nirmala.

 

Pemberian materi tentang Peradi diberikan dengan pertimbangan bahwa advokat asing ini akan berinteraksi dengan dunia profesi advokat di Indonesia. Apalagi mereka akan memiliki status sebagai anggota Peradi dengan segala hak dan kewajibannya.

 

Tidak ada pengujian mengenai kompetensi hukum yang dikuasai para advokat asing ini. “Mereka sudah dianggap kompeten dengan berpraktik di negara masing-masing, apalagi ada surat rekomendasi dari bar association negara asal,” Nirmala menjelaskan.

 

Salah satu syarat lainnya untuk mengikuti ujian advokat asing oleh Peradi memang mewajibkan surat keterangan sebagai advokat aktif dari organisasi profesi advokat di negara asal advokat asing. Itupun masih harus dilegalisir Kedutaan Besar Republik Indonesia.

 

Ricardo menambahkan bahwa advokat asing ini dipekerjakan sebatas pada kompetensi hukum asing. Sehingga bukan kualifikasi Peradi untuk menguji penguasaan kemampuan hukum mereka.

 

Sementara itu, pengujian terhadap penguasaan hukum Indonesia jelas tidak dibutuhkan berdasarkan larangan dalam UU Advokat sendiri. “Belum ada urgensinya untuk advokat asing itu menguasai hukum Indonesia karena tidak diperbolehkan berpraktik untuk hukum Indonesia,” jelasnya.

 

Oleh karena itu, materi ujian advokat asing cukup hanya mengenai Kode Etik Advokat Indonesia. “Materi kode etik pada prinsipnya di seluruh dunia sama. Namun kami juga mengenalkan kultur profesi advokat di Indonesia,” ujar Ricardo.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua