Rabu, 19 September 2018

Begini Pertimbangan MA Batalkan Sebagian Peraturan KPU Pencalonan Eks Napi

Penetapan penundaan pemeriksaan permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Gedung MA. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Mahkamah Agung menyatakan peraturan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Putusan Mahkamah Agung itu memang sekadar merespons permohonan uji materi yang diajukan pemohon. Tetapi putusan tersebut dimaknai publik sebagai pintu masuk yang memungkinkan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Uji materi itu muncul lantaran sejumlah terpidana kasus korupsi keberatan atas larangan yang tercantum dalam Peraturan KPU. Sebelum putusan MA, sudah ada belasan putusan Bawaslu yang menganulir keputusan KPU.

Dalam putusan perkara nomor 46 P/HUM/2018, MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil pemohon atas nama Jumanto. Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, Supandi.

(Baca juga: MA Putuskan Mantan Narapidana Korupsi Boleh Nyaleg)

Dalam putusannya, MA menyebutkan “…sepanjang frasa ‘mantan terpidana korupsi’ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum”.

Pemohon uji materi, Jumanto, pernah jadi terpidana kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Saat ini Jumanto telah dibebaskan sehingga menurut MA, ia relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana korupsi.  Menurut MA, hak politik seseorang telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Majelis hakim agung yang menangani perkara itu juga menggunakan Pasal 73 UU HAM yang mengatur ketentuan pembatasan hak politik seseorang. Normatifnya, pembatasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Peraturan KPU bukan merupakan kategori Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud Pasal 73 UU HAM. Mahkamah Agung juga berpandangan bahwa pembatasan terhadap hak politik seseorang harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Berdasarkan Putusan Hakim yang mencabut hak politik seseorang tersebut di dalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih)”.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua