Kamis, 20 September 2018

Lima Materi Pokok dalam Revisi UU MK

Upaya pembenahan kelembagaan dan hukum acara di MK.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Pembahasan terhadap revisi kedua UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  (MK) mulai dilakukan antara DPR dan pemerintah. RUU MK telah masuk dalam daftar Prolegnas prioritas 2018 dengan nomor urut 20. Ada sejumlah substansi penting dalam revisi RUU MK ini sebagai bagian untuk mendapat masukan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR sendiri sudah melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah.

 

Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon Junaedi Mahesa mengatakan MK sebagai lembaga penjaga konstitusi (The Guardian of The Constitusion) dalam rentang waktu 15 tahun melaksanakan kewenangannya mengalami dinamika yang tentu mengalami perubahan dan membutuhkan penguatan kelembagaan.

 

“Terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan melalui revisi kedua UU MK, khususnya terkait tugas dan fungsi MK,” ujarnya kepada Hukumonline, Kamis (20/9/2018).

 

Komisi yang dipimpinnya mulai menyerap masukan dan aspirasi seputar materi muatan RUU MK ini di berbagai daerah. Seperti, Kalimantan Selatan menjadi salah satu dari sekian daerah yang bakal disambangi untuk menyerap berbagai pemangku kepentingan. Mulai Polda, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, akademisi, dan praktisi hukum universitas setempat.

 

Menurut Desmon, ada beberapa hal materi pokok dalam RUU MK ini. Pertama, mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan MK. Kedua, mengenai hakim konstitusi mulai syarat pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan hakim MK. Ketiga, kode etik hakim konstitusi dan dewan etik hakim konstitusi. Keempat, hukum acara di MK. Kelima, pengaturan mengenai kepaniteraan dan sekretariat jenderal MK.

 

Dalam praktiknya, kata dia, ternyata belum terdapat ketentuan perundang-undangan yang spesifik mengatur hukum acara dan tata beracara sidang di MK. Beberapa prosedur beracara sidang di MK yang selama ini diatur peraturan MK perlu diatur kembali dalam materi muatan RUU MK ini.

 

Misalnya, terkait dengan persidangan dan rapat permusyawaratan hakim, putusan, dan pelaksanaan putusan MK dalam sidang pengujian UU, sengketa kewenangan antar lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum atau pilkada.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua