Rapor Hukum Jokowi-JK
Isu Hangat

Rapor Hukum Jokowi-JK

Salah satu cara untuk menilai rapor di bidang hukum pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah mengukur efektivitas paket kebijakan reformasi hukum yang telah terbit. Setidaknya terdapat dua jilid paket kebijakan yang sudah berjalan. Masing-masing paket kebijakan memiliki program utama. Artikel ini mengulas bagaimana efektivitas program-program tersebut dan apa kendala serta tantangannya? Apakah program yang telah dijalankan tepat sasaran atau tidak? Semuanya dibahas dalam sebuah balutan liputan khusus rapor hukum Jokowi-JK. Selamat membaca.

Ilustrasi: BAS
Ilustrasi: BAS
Seribu Tantangan Memperluas Akses Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin
​​​​​​​Seribu Tantangan Memperluas Akses Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin
Pemerintah mengangkat isu pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai dalam satu bagian dari paket Reformasi Hukum. Hasilnya?
.
Fitri N Heriani
Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Peraturan
Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Peraturan
Selama masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penataan regulasi digenjot. Kebijakan deregulasi dijalankan untuk memperlancar izin usaha. Terhalang persoalan kewenangan.
.
Fitri N Heriani
Menagih Keseriusan Pemerintah Sukseskan Paket Reformasi Hukum Jilid I
Menagih Keseriusan Pemerintah Sukseskan Paket Reformasi Hukum Jilid I
Dalam paket reformasi hukum jilid I, dinilai tidak ada evaluasi yang signifikan dilakukan pemerintah.
.
Aji Prasetyo
Pemerintah Perlu Serius Jalankan Reformasi Hukum
Pemerintah Perlu Serius Jalankan Reformasi Hukum
Dibutuhkan kebijakan yang signifikan untuk membenahi sektor hukum.
.
Ady Thea DA
Tags: