Jumat, 21 September 2018

Rencana DPD Laporkan Hakim MK ke Dewan Etik Dinilai Keliru

Seharusnya terhadap semua pihak yang kalah dalam pengujian UU di MK legowo dan mau melaksanakan putusan karena putusan MK bersifat final dan mengikat.
Rofiq Hidayat
Gedung MK. Foto: RES

Sejumlah anggota DPD nampaknya masih belum puas atas pernyataan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 terkait pengujian Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang ditafsirkan sebagai larangan bagi pengurus parpol menjadi anggota DPD yang berlaku mulai Pemilu 2019. Padahal, sejumlah pimpinan DPD sudah meminta penjelasan MK saat beraudiesi, Rabu (19/9) kemarin.       

 

Persoalan ini nampaknya bakal berbuntut panjang karena sejumlah anggota DPD justru akan melaporkan sejumlah hakim MK ke Dewan Etik. Pasalnya, MK dinilai justru telah melanggar hak konstitusional, terutama Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 terkait terbitnya Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 itu.

 

Wakil Ketua DPD Nono Sampono meyayangkan sikap MK ketika memutuskan pengujian Pasal 182 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang ditafsirkan sebagai larangan bagi pengurus parpol menjadi anggota DPD berlaku sejak Pemilu 2019. Hal ini jelas melanggar hak konstitusional warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPD.     

 

“Ini melanggar Pasal 28I UUD 1945 yang menjamin hak asasi tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun,” kata dia.

 

Karena itu, DPD akan mengambil tindakan hukum untuk menghentikan pelanggaran terhadap konstitusi dengan melaporkan oknum sejumlah hakim MK ke Dewan Etik MK. Atau bahkan mungkin melakukan tindakan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

“DPD RI juga akan menggunakan hak politik untuk mengusulkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas MK,” ujar Nono Sampono di Komplek Gedung Parlemen, Jumat (21/9/2018).

 

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

 

Menurutnya, putusan MK tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum akibat dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan MK itu. “DPD RI menyatakan tidak percaya dengan kesungguhan MK untuk menjaga tegaknya pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, putusan MK itu telah melanggar Pasal 28I UUD 1945,” tegasnya.

 

Anggota DPD Benny Ramadhani menilai putusan MK No.30/PUU-XVI/2018 terbit seolah mengandung kepentingan politik dan target politik. Sebab, putusan MK tersebut terbit setelah tahapan pendaftaran pemilu calon anggota legislatif berjalan. “Tapi, MK memerintahkan KPU dalam hal teknis memberi kesempatan anggota DPD untuk berhenti dari kepengurusan partai politik (jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD kembali). Ini urusan teknis dan tidak bisa dikonstruksikan. Ini jelas ada target politik, ada kepentingan politik,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPR.

 

Dia menilai seandainya saja proses pendaftaran calon anggota legislatif belum berjalan, maka putusan MK dapat mudah untuk diterapkan. “Karenanya, putusan MK itu seharusnya berlaku pada 2024. Kita akan melawan putusan MK itu yang akan melaporkan sejumlah hakim MK ke Dewan Etik,” kata dia.  

 

Meski Benny memahami kewenangan Dewan Etik tidak begitu besar, namun DPD bakal terus melakukan ikhtiar hukum. “Kalau ini operasi politik, MK telah melakukan kejahatan hukum karena menghilangkan hak politik warga negara dengan menggunakan kekuasaan institusi hukum,” tuding Senator asal Sulawesi Utara itu.

 

Keliru

Dimintai pandangannnya, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari menilai argumentasi DPD menjadikan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar argumentasi dapat terpatahkan. Sebab, sejatinya hak politik seseorang memang dapat dibatasi. Menurutnya, putusan MK tak dapat dijadikan objek laporan ke Dewan Etik karena membuat putusan bukanlah sebuah pelanggaran etik.

 

“Kalau ada pihak yang tidak senang dengan putusan MK bisa melaporkan putusan MK sebagai pelanggaran etik, maka seluruh pihak yang kalah akan melaporkan hakim konstitusi sebagai pelanggar etik dong,” ujarnya melalui sambungan telepon.

 

Menurutnya, terhadap semua pihak yang kalah dalam pengujian UU di MK mesti legowo dan mau melaksanakan putusan karena putusan MK bersifat final dan mengikat. Karenanya, terhadap pihak yang tidak sependapat dengan putusan MK, sebaiknya tidak menempuh cara-cara yang tidak patut.

 

“Misalkan dengan melaporkan hakim konstitusi karena putusannya tidak memenangkan perkaranya. Kalau itu terjadi, tidak hanya hakim konstitusi yang bisa kena sanksi etik, bisa seluruh hakim konstitusi. Itu langkah (melaporkan hakim MK ke Dewan Etik) sangat tidak tepat dan terkesan dipaksakan,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna mengatakan berlakunya putusan MK No.30/PUU-XVI/2018, lembaganya tak pernah menyatakan berlaku pada Pemilu 2024. Menurutnya, sesuai ketentuan Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, maka putusan MK berkekuatan hukum tetap (berlaku) sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

 

Menurutnya, dalam pertimbangan hukum putusan MK tersebut dinyatakan bahwa anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu setelahnya, yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan begitu, kata Palguna, terhadap berbagai pendapat yang beredar di luar substansi pertimbangan hukum dan amar putusan bukanlah pendapat MK.

 

“Sehingga tidak benar bahwa Putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018 bertanggal 23 Juli 2018 baru mulai berlaku untuk Pemilu 2024,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua