Selasa, 25 September 2018

Kala Pandangan Yusril Jadi Pertimbangan Vonis Syafruddin

Karena Yusril saat ini merupakan salah satu anggota tim penasehat hukum Syafruddin. Syafruddin divonis 13 tahun penjara karena melakukan korupsi secara bersama-sama dan langsung menyatakan banding.
Aji Prasetyo
Terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan SKL dalam pemberian BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung usai divonis 13 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/9). Foto: RES

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Itjih dan Sjamsul Nursalim karena menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada pemilik BDNI Sjamsul Nursalim yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun.

 

Ia dianggap secara sah dan meyakinkan melanggar surat dakwaam alternatif pertama yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

"Menjatuhkan pidana selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp700 juta. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana selama 3 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Yanto, Senin (24/9/2018).

 

Dalam pertimbangan memberatkan perbuatan Syafruddin bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas tindak pidana korupsi, tidak mengakui perbuatan, dan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Sedangkan pertimbangan meringankan yaitu sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

 

Usai membacakan putusan, Hakim Yanto memberikan pilihan baik kepada penuntut umum maupun Syafruddin serta penasehat hukumnya apakah akan menerima, menolak atau pikir-pikir. Penuntut umum KPK memilih pilihan ketiga yaitu pikir-pikir. Sedangkan Syafruddin langsung menyatakan banding.

 

Syafruddin menyatakan keinginan banding itu tanpa berkoordinasi dulu dengan tim penasehat hukumnya yang terdiri dari Yusril Ihza Mahendra, Ahmad Yani, Jamin Ginting, dan beberapa advokat lain. Ia bersikukuh merasa tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan korupsi seperti yang didakwakan KPK dan diputuskan terbukti korupsi oleh majelis hakim.

 

"Terima kasih Yang Mulia, ini menyangkut keadilan kami sendiri, kami sering koordinasi jadi saya kira tidak perlu konsultasi. Yang Mulia, satu hari saja saya dihukum kami akan menolak dan melawan. Karena itu, kami menolak dan kami meminta tim penasehat hukum saat ini juga setelah selesai sidang ini segera ajukan banding," tegas Syafruddin. Baca Juga: Punya Peran Besar Syafruddin Dituntut 15 Tahun Penjara

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua