Banyak kejahatan lingkungan hidup dan korupsi di sektor sumber daya alam (SDA) masih belum dapat ditangani dengan baik. Bahkan, KPK pun belum dapat menangani kejahatan ini secara optimal. Karena itu, beberapa aktvis anti korupsi dan lingkungan mendorong pemerintah, KPK, Kepolisian dan lembaga terkait segera mengambil langkah-langkah konkrit dalam upaya penegakan hukum lingkungan dan pemberantasan korupsi di sektor SDA ini.
Mereka diantaranya, Indonesia Corruption Watch (ICW), Walhi Sumatera Barat, Walhi Bangka Belitung, Walhi Sulawesi Tengah, Masyarakat Transparansi Aceh (Mata Aceh), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Perkumpulan Lintas Hijau Kalimantan Utara (PLKH), Aliansi Masyarakat Nusantara (Aman) Sumatera Selatan, Kelompok Muda Peduli Hutan Sulawesi Tengah.
Anggota Walhi Sumatera Selatan, Hadi Jatmiko mengatakan KPK dan penegak hukum lainnya sampai saat ini belum dapat menyelesaikan kejahatan lingkungan hidup dan korupsi di sektor ini.
“Apakah kejahatan kerusakan lingkungan hidup tidak menimbulkan kerugian negara? Padahal, secara tidak langsung korupsi dalam kejahatan lingkungan hidup ini juga bisa menimbulkan kerugian negara dan berdampak pada kelangsungan hidup sebuah negara. Karena itu, perlu terobosan oleh pemerintah dan penegak hukum untuk menangani kasus-kasus kejahatan sektor ini,” kata Hadi dalam jumpa pers di Hotel Oria Jakarta, Rabu (26/9/2018). Baca Juga: Bakal Terbit Aturan yang Melindungi Aktivis Lingkungan Hidup
Ia mengusulkan perlu adanya sistem pelaporan dan unit pengaduan di setiap lembaga/kementerian terkait dan lembaga penegak hukum agar proses penanganan dugaan kasus-kasus sektor SDA ini dapat ditangani secara transparan dan dapat dipantau tindak lanjutnya. Perangkat lembaga negara ini menggunakan pendekatan multidoor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Penegak hukum harus lebih serius dalam menindaklanjuti laporan kasus kejahatan lingkungan dan korupsi di sektor SDA dengan melibatkan masyarakat sipil atau LSM yang biasanya melaporkan kasus seperti ini,” kata dia.
Menurutnya, kasus tindak pidana kejahatan terhadap lingkungan yang juga berpotensi merugikan negara seharusnya dianggap sebagai kejahatan luar biasa, seperti, kasus korupsi pada umumnya. Selain itu, perlu adanya peradilan khusus kejahatan lingkungan hidup yang terpisah dari peradilan umum. “Hal ini perlu didorong agar lebih fokus menangani kasus lingkungan hidup,” harapnya.