Kamis, 27 September 2018

Pendaftaran dan Pengawasan Kurator Ditargetkan Pakai Sistem Online

Dengan terpusatnya semua data kurator lengkap dengan laporan kinerjanya secara online di Kemenkumham diharapkan data-data kurator terdaftar lebih rapi dan terpantau.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi: BAS

Saat ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang memproses penyusunan perubahan Permenkumham No.18 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus. Perubahan yang cukup signifikan kali ini adalah kurator dan pengurus akan diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya serta melaporkan kinerjanya melalui sistem online. Bahkan, ada sanksi bagi Kurator dan pengurus yang tidak mematuhi permen a quo nantinya.

 

“Sanksinya bisa berupa sanksi sementara seperti pencabutan SK kurator dan pengurus dalam waktu beberapa hari hingga terbukti bahwa  ia telah memenuhi kewajiban administrasinya. Bahkan akan ada pula sanksi pencabutan SK tetap,” kata Direktur Perdata Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU), Daulat P. Silitonga kepada hukumonline, Kamis (20/9).

 

Daulat menjabarkan, jenis-jenis laporan kinerja yang harus dilaporkan kurator melalui sistem online. Pertama, laporan tentang pengangkatan sebagai kurator; Kedua, laporan pelaksanaan tugas. Ketiga, laporan tentang keadaan harta pailit yang ditangani.

 

Menurut Daulat, dengan terpusatnya semua data kurator lengkap dengan laporan kinerjanya secara online di Kemenkumham diharapkan data-data kurator terdaftar lebih rapi dan terpantau. Selain itu, pengawasan kinerja kurator bisa lebih efektif serta terwujud efektivitas sanksi administratif yang nantinya akan diterapkan.

 

Daulat mencontohkan, larangan kurator menangani perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU) lebih dari 3 perkara berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, selama ini memang seringkali dilanggar akibat lemahnya pengawasan terhadap kurator.

 

UU Kepailitan dan PKPU

Pasal 15:

  1. Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara.

 

Untuk kasus seperti itu, sambung Daulat, jika data kurator terdaftar serta laporan kinerja kurator tersebut telah dilakukan secara tersistem melalui aplikasi online, maka ketika mereka akan mengajukan perkara yang keempat kalinya akan langsung di block oleh sistem. Tak sampai di situ, Kemenkumham juga berwacana membentuk sebuah Majelis Pengawasan Kurator yang bahkan saat ini disebut Daulat juga sudah masuk dalam Naskah Akademik Revisi UU Kepailitan dan PKPU.

 

(Baca Juga: Basuki Rekso Wibowo: Penyusunan Hukum Acara Perdata Nasional Sudah Mendesak)

 

Arah kebijakan pembentukan Majelis Pengawas Kurator bentukan Kemenkumham nantinya, kata Daulat, terdiri dari unsur-unsur Mahkamah Agung (MA), Kemenkumham, Organisasi Profesi Kurator dan lembaga lain/ormas. Majelis ini nantinya bertugas melakukan pengawasan kinerja kurator, melakukan pemeriksaan atas pengaduan dan laporan yang ditujukan pada kurator dan memberi rekomendasi untuk mencabut izin dan pengangkatan kurator.

 

“Penguatan pengawasan kurator ini sangat penting karena banyak pengaduan dari masyarakat terkait kurator bermasalah. Sayangnya, belum ada suatu power yang memungkinkan pengawasan Kemenkumham terhadap kurator bermasalah tadi, maka dibentuk sistem online ini diperkuat dengan Majelis Pengawas Kurator,” ujar Daulat.

 

Selanjutnya, kata Daulat, Kemenkumham juga bertekad akan memaksimalkan tugas komite bersama untuk menyusun standar kurikulum, standar kelulusan, memberi rekomendasi pendidikan, evaluasi atas pelaksanaan pendidikan serta kode etik yang sama terhadap seluruh organisasi kurator dan pengurus.

 

(Baca Juga: Gagasan Insolvency Test Tidak Relevan untuk Revisi UU Kepailitan)

 

Sekjen Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Imran Nating, menyambut iktikad baik Kemenkumham untuk melakukan perubahan kebijakan pendaftaran kurator secara online. Hanya saja, Imran menyebut pihaknya kurang sepakat dengan sanksi yang diterapkan.

 

Pasalnya, kata Imran, tak ada kewajiban berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU untuk menyampaikan laporan keadaan harta pailit kepada Kemenkumham. Justru berdasarkan Pasal 74 UU a quo kewajiban itu disampaikan kepada hakim pengawas.

 

UU Kepailitan dan PKPU

Pasal 74:

  1. Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
  2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
  3. Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

“Nah kalau Permen mau atur ini, masa iya Permen menyimpangi UU? takutnya kalau ‘ujug-ujug’ laporan ke Kemenkumham, hakim pengawasnya bisa tersinggung jika kerjasama soal ini belum jelas. Kan kalau hakim pengawas marah ke kurator urusannya bisa gawat,” kata Imran kepada hukumonline.

 

Saat ditanyai perihal lemahnya pengawasan selama ini terkait aturan kurator tak boleh menangani lebih dari 3 perkara, Imran tak menampik hal itu. Bahkan menurutnya, tanpa menggunakan sistem pendaftaran dan pengawasan secara online ini akan sulit mendeteksi pelanggaran yang dilakukan para kurator.

 

“Karena bisa saja dia pegang satu di Medan, satu di Makassar, satu di Surabaya dan satu di daerah mana gitu, itu siapa yang tahu? Nah kalau lewat online inikan kita bisa tahu dari situ,” ungkap Imran.

 

Saat ini, sambung Imran, memang sulit mengetahui seberapa jujur dan seberapa siap si kurator menanggung risiko batal demi hukum perbuatannya. Isu ini tak bisa dianggap remeh. Menurutnya, aturan batasan penanganan 3 perkara itu berkaitan erat dengan ‘fokus atau tidak fokusnya’ kurator dalam menangani perkara. Di samping itu ada isu pemerataan kesempatan kerja dalam aturan pembatasan itu.

 

Intinya, kata Imran, pihaknya tak masalah dengan perubahan selama Permen yang dibentuk tidak mengintervensi independensi organisasi dan bertujuan baik menjaga kualitas layanan dan standar profesi kurator.

 

Sekalipun wadah kurator ini multibar layaknya advokat, tapi dengan kode etik, standar kelulusan dan dewan kehormatan ‘yang satu’, diharapkan ke depannya kualifikasi kurator dan pengurus akan sama terlepas dari apapun organisasi yang menaunginya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua