Jumat, 28 September 2018
Kantor KI Se-Asia Tenggara Siap Integrasikan Database Merek dan Desain Industri
​​​​​​​Para pengguna dapat mencari merek dan desain di setiap daftar merek dan desain industri dari kantor-kantor yang ikut serta.
RED
Kantor KI Se-Asia Tenggara Siap Integrasikan Database Merek dan Desain Industri
Foto: Humas DJKI

Kantor Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, Brunei Darussalam dan Laos siap mengintegrasikan data merek dan desainnya ke dalam database pencarian merek dan desain global, yaitu TMview dan Designview. Database-database ini telah dikembangkan oleh European Union Intellectual Property Office (EUIPO), bersama dengan mitra-mitra mereka dari Eropa dan Internasional.

 

Rencana tersebut merupakan hasil pertemuan para Direktur Jenderal (Dirjen) dan pejabat senior lainnya dari kantor-kantor KI di Asia Tenggara di Jenewa. Pada pertemuan tersebut, para pejabat dari masing-masing negara berdiskusi dalam forum yang mempertemukan dengan perwakilan dari EUIPO dalam menyampaikan state of the art database tersebut kepada kantor-kantor KI di Asia tenggara, yang diatur dalam kerangka kerja program IP Key SEA yang didanai oleh Uni Eropa.

 

Dirjen KI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris mengatakan, penambahan data Indonesia akan semakin memperkuat penggunaan database TMview dan Designview secara lebih lanjut. “Database tersebut dapat menjadi sumber bagi para pemegang hak KI dan praktisi KI,” ujar Freddy Harris dalam keterangan tertulis yang diterima hukumonline.com, Jumat (28/9).

 

Sebagai informasi, TMview saat ini berisi lebih dari 50 juta merek dari 67 kantor KI di seluruh dunia. Sementara itu, Designview berisi sekitar 14 juta desain dari 67 kantor yang ikut serta. Kedua database ini dapat digunakan secara gratis, mudah diakses dan tersedia 24 jam non stop. Para pengguna dapat mencari merek dan desain di setiap daftar merek dan desain industri dari kantor-kantor yang ikut serta.

 

Dirjen KI Laos, Khanlasy Keobounphanph berpendapat, bahwa data lokal dari setiap negara yang terintegrasi ke dalam platform internasional dapat memudahkan para pemangku kepentingan dalam negeri maupun internasional. “Menjadi bagian dari database TMview global dan databaseDesignviewakan meningkatkan kekayaan intelektual negara Laos di kancah internasional,” ujar Khanlasy.

 

Baca:

 

Hal senada juga disampaikan Dirjen KI Brunei (BruIPO), Shahrinah Yusof Khan. Ia mengakui pentingnya ikut serta dalam TMview dan Designview. “Pencantuman data merek dan desain industri Brunei akan membuat kantor KI kami memiliki jangkauan yang lebih luas dalam hal menyediakan informasi terkini dan akurat tentang merek dan desain yang dilindungi di negara kami,” ucap Yusof Khan.

 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif EUIPO, Christian Archambeau mengatakan, pertemuan tersebut merupakan komitmen Uni Eropa dalam mendukung mitranya di Asia Tenggara. “Pertemuan hari ini melanjutkan komitmen Uni Eropa dalam mendukung mitra-mitra kami di Asia Tenggara dalam membangun layanan dan pelindungan kekayaan intelektual yang lebih kuat,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, DJKI Kemenkumham mengadakan pelatihan paten dalam rangka pengembangan program Technology and Innovation Support Centers (TISC) kepada akademisi yang mengelola Sentra Kekayaan Intelektual (KI) Universitas. Hal ini dilakukan untuk memberikan akses database paten kepada peneliti atau masyarakat secara online melalui lembaga Litbang Perguruan Tinggi yang memiliki Sentra KI secara gratis tanpa biaya berlangganan.

 

Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri DJKI Kemenkumham, Stephanie VY Kano mengatakan, dengan adanya pelatihan ini diharapkan para peneliti dapat mengakses data paten yang ada. Nantinya, data-data tersebut bisa menjadi rujukan untuk rencana penelitian menghasilkan paten yang memiliki nilai ekonomi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.