Jumat, 28 September 2018

Meski Pengadilan Nyatakan Pailit, Aset BUMN Tak Akan Mudah Disita

Menurut Ketua AKPI, James Purba, hingga saat ini belum ada BUMN yang pailit dan pernah sampai tahapan eksekusi aset, mengingat mayoritas kasusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi: BAS

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya soal pailtnya PT Kertas Leces (Persero) bukanlah hal yang pertama kali dialami BUMN di Indonesia. Sebelumnya, sudah banyak PT (Persero) lainnya yang juga diputuskan pailit di tingkat pengadilan negeri, namun selalu kandas di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

 

Akhirnya, Isu ‘BUMN Kebal Pailit’ pun masih saja ramai diperbincangkan, sekalipun undang-undang membuka peluang BUMN dipailitkan. Sehingga jika kasus PT Leces ini betul-betul selesai sampai pada tahapan eksekusi (penyitaan dan pembagian aset), maka bisa jadi ini kasus pertama Kepailitan BUMN yang selesai eksekusi dalam sejarah kepailitan di Indonesia.

 

Terkait pailitnya PT Kertas Leces, Ahli Kepailitan FH Unair Hadi Subhan mengatakan, tidak bisa dilakukan upaya kasasi mengingat dijatuhkannya putusan pailit lantaran terjadi pembatalan perdamaian (homologasi)/gagal melaksanakan perdamaian. Akan tetapi, kata Hadi, tetap saja ada kemungkinan MA menerima upaya hukum atas hal itu sekalipun di UU tak bisa dilakukan.

 

“Dari praktiknya saja, MA itu selalu bisa membatalkan kalau ada kepailitan BUMN, tak ada yang sampai selesai pailit, terutama di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dulu ada PT Iglas di PK dibatalkan, PT Istaka Karya juga dibatalkan MA, artinya sampai saat ini MA tak merestui BUMN itu dipailitkan,” kata Hadi kepada hukumonline, Jumat (28/9).

 

Berikut hasil penelusuran hukumonline terkait kasus-kasus pailit atas BUMN yang pernah terjadi:

Diakui oleh Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), James Purba, hingga saat ini belum ada BUMN yang pailit dan pernah sampai tahapan eksekusi aset, mengingat mayoritas kasusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, James berpandangan tidaklah tepat jika aset BUMN masih dianggap sebagai aset Negara jika bentuk BUMN yang bersangkutan adalah Perseroan Terbatas (PT).

 

“Tak betul aset BUMN itu aset negara jika BUMN tersebut berbentuk PT, UU Pailit bunyinya begitu,” tukas James.

 

Yang jelas, lanjut James, akibat hukum ketika suatu perusahaan telah diputuskan pailit oleh pengadilan, maka semua aset-nya berada dalam sita umum (dalam rangka eksekusi aset). Sehingga, James berpandangan dari perspektif kurator bahwa proses eksekusi boedel pailit tidak akan memerlukan persetujuan menteri karena kurator melaksanakan putusan hakim.

 

(Baca: Kedudukan Aktif Hakim Temukan Bukti dalam Revisi UU Kepailitan Dinilai Kacaukan Sistem)

 

Sepakat dengan James, Kasubdit Balai Harta Peninggalan (BHP), Dulyono, menyebut memang penyaringan soal penilaian apakah aset BUMN itu tergolong dalam aset Negara atau bukan dilakukan sesuai dengan kewenangan hakim saat memutus perkara. Sehingga saat hakim sudah memutus, maka status debitur BUMN itu akan sama dengan status pailit perusahaan lainnya, yakni sama-sama debitur yang berada dalam pengampuan. Sehingga posisi pengurusan asetnya diambil alih oleh kurator.

 

“Kalau sudah putus, sama-sama debitur di bawah pengampuan statusnya. Jadi berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator sudah berwenang melakukan pengurusan aset sekalipun terhadap putusan itu ada upaya kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) nantinya,” kata Dulyono.

 

UU Kepailitan dan PKPU

Pasal 16:

  1. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
  2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor

 

Lantas bagaimana jika dalam tahap Kasasi atau PK hakim membatalkan putusan pailit pengadilan sebelumnya? Dulyono menjawab jelas akan ada konsekuensi pengembalian aset kepada debitur, akan tetapi segala perbuatan yang telah dilakukan kurator tetap sah dan mengikat.

 

Sebagai contoh, katakanlah kurator telah menjual barang tertentu milik debitur, sepanjang penjualannya itu sudah sesuai dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU, seperti dilakukan di hadapan umum, maka tindakan yang telah dilakukan adalah sah dan tetap berhak mendapatkan imbalan jasa kurator yang ditetapkan hakim atas kesepakatan debitur dan kreditur.

 

(Baca: Hak Kreditur Ajukan PKPU: Salah Kaprah Memaknai Chapter 11 US Bankcruptcy Code)

 

Saat ditanya soal alasan hingga saat ini belum ada BUMN pailit yang sampai masuk dalam tahapan eksekusi aset, Dulyono menyebut dalam UU Kepailitan dan PKPU putusan permohonan kasasi harus diucapkan sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung (MA).

 

Sementara dalam waktu 60 hari jelas belum begitu banyak langkah yang bisa dilakukan kurator. Contohnya, kata Dulyono, saat penjualan kita butuh appraisal dan untuk mendapatkan appraisal itu juga membutuhkan waktu. Selanjutnya, setelah appraisal juga butuh waktu untuk mendaftarkan barang di kantor lelang dan seterusnya.

 

“Jadi memang melakukan eksekusi penjualan saya rasa tak semudah itu, 60 hari tak ada artinya buat kurator untuk melakukan tindakan hukum terkait penjualan dan pemberesan aset itu tadi,” kata Dulyono.

 

BUMN Perum/Persero, Bisakah Dipailitkan?

Perlu diketahui, memang terdapat pengecualian pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa jika debitur merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

 

Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) tersebut bahwa untuk dapat dikatakan bergerak untuk kepentingan publik, maka BUMN harus memenuhi 2 persyaratan, yakni seluruh modal BUMN tersebut dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham.

 

Jika penjelasannya seperti Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU itu, kata Hadi, maka jika dikembalikan pada Pasal 1 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, bentuk perusahaan yang bergerak untuk kepentingan publik itu adalah perusahaan jenis Perum. Sedangkan untuk perusahaan dengan status Persero, kata Hadi, statusnya disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT) lainnya.

 

“Jadi kalau pertanyaannya bisakah BUMN dipailitkan? jawabannya bisa, hanya saja untuk Perum dipailitkan oleh Menteri Keuangan sedangkan Persero sama seperti PT pada umumnya,” kata Hadi.

 

Ketika ditanya soal ketentuan larangan penyitaan kekayaan Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 8 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menurut Hadi, harus ditarik terlebih dahulu pada inti persoalan, yakni soal apakah kekayaan yang sudah dipisahkan di BUMN itu juga termasuk kategori kekayaan Negara?

 

“Jika jawabanya iya, maka berdasarkan UU 1/2004 itu tidak boleh disita, sebaliknya jika kekayaan yang sudah dipisahkan di BUMN itu bukan termasuk kekayaan Negara maka boleh disita,” katanya.

 

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 50:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

  1. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
  2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah
  3. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
  4. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
  5. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

 

Persoalannya, kata Hadi, berdasarkan UU No.17 Tahun 2003 disebutkan bahwa kekayaan Negara itu termasuk di dalamnya kekayaan Negara yang dipisahkan di BUMN atau BUMD. Karena itulah, sambung Hadi, MA seringkali berpendapat bahwa kekayaan Negara itu tidak boleh disita. Bahkan, kata Hadi, MK dalam putusannya juga pernah menyatakan bahwa BUMN itu juga harus mengikuti sistem keuangan Negara.

 

“Kalau pendapat pribadi saya, kekayaan Negara yang terpisah itu tetap bisa dipailitkan, cuma yang mempailitkannya seharusnya menteri, baik menteri BUMN ataupun menteri keuangan karena ada juga Persero yang menguasai hajat hidup orang banyak,” katanya.

 

Hadi mencontohkan, PT PLN (Persero) sebagai persero yang menguasai hajat hidup orang banyak. Selain itu, BUMN lain seperti Garuda Indonesia juga butuh proteksi untuk menghindari kecurangan-kecurangan jika ada kepentingan swasta agar rute-rute nya mudah dikuasai.

 

Jika alasannya untuk memproteksi, Hadi setuju dengan putusan MA untuk membatalkan pailit BUMN tersebut. Namun jika alasan MA membatalkan pailit BUMN karena alasan ‘kekayaan Negara tak bisa disita/dipailitkan’, dia tidak sepakat.

 

“Usul saya, BUMN bisa dipailitkan asalkan dilakukan oleh Menteri, sehingga pemutusan pailitnya akan wise mengingat banyak pertimbangan dalam memutuskan pailit, seperti pertimbangan politis, ekonomis, sosiologis dan sebagainya,” tukas Hadi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua