Jumat, 28 September 2018

Meski Pengadilan Nyatakan Pailit, Aset BUMN Tak Akan Mudah Disita

Menurut Ketua AKPI, James Purba, hingga saat ini belum ada BUMN yang pailit dan pernah sampai tahapan eksekusi aset, mengingat mayoritas kasusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Hamalatul Qur'ani
Ilustrasi: BAS

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya soal pailtnya PT Kertas Leces (Persero) bukanlah hal yang pertama kali dialami BUMN di Indonesia. Sebelumnya, sudah banyak PT (Persero) lainnya yang juga diputuskan pailit di tingkat pengadilan negeri, namun selalu kandas di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).

 

Akhirnya, Isu ‘BUMN Kebal Pailit’ pun masih saja ramai diperbincangkan, sekalipun undang-undang membuka peluang BUMN dipailitkan. Sehingga jika kasus PT Leces ini betul-betul selesai sampai pada tahapan eksekusi (penyitaan dan pembagian aset), maka bisa jadi ini kasus pertama Kepailitan BUMN yang selesai eksekusi dalam sejarah kepailitan di Indonesia.

 

Terkait pailitnya PT Kertas Leces, Ahli Kepailitan FH Unair Hadi Subhan mengatakan, tidak bisa dilakukan upaya kasasi mengingat dijatuhkannya putusan pailit lantaran terjadi pembatalan perdamaian (homologasi)/gagal melaksanakan perdamaian. Akan tetapi, kata Hadi, tetap saja ada kemungkinan MA menerima upaya hukum atas hal itu sekalipun di UU tak bisa dilakukan.

 

“Dari praktiknya saja, MA itu selalu bisa membatalkan kalau ada kepailitan BUMN, tak ada yang sampai selesai pailit, terutama di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dulu ada PT Iglas di PK dibatalkan, PT Istaka Karya juga dibatalkan MA, artinya sampai saat ini MA tak merestui BUMN itu dipailitkan,” kata Hadi kepada hukumonline, Jumat (28/9).

 

Berikut hasil penelusuran hukumonline terkait kasus-kasus pailit atas BUMN yang pernah terjadi:

Diakui oleh Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), James Purba, hingga saat ini belum ada BUMN yang pailit dan pernah sampai tahapan eksekusi aset, mengingat mayoritas kasusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, James berpandangan tidaklah tepat jika aset BUMN masih dianggap sebagai aset Negara jika bentuk BUMN yang bersangkutan adalah Perseroan Terbatas (PT).

 

“Tak betul aset BUMN itu aset negara jika BUMN tersebut berbentuk PT, UU Pailit bunyinya begitu,” tukas James.

 

Yang jelas, lanjut James, akibat hukum ketika suatu perusahaan telah diputuskan pailit oleh pengadilan, maka semua aset-nya berada dalam sita umum (dalam rangka eksekusi aset). Sehingga, James berpandangan dari perspektif kurator bahwa proses eksekusi boedel pailit tidak akan memerlukan persetujuan menteri karena kurator melaksanakan putusan hakim.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua