Jumat, 05 October 2018

​​​​​​​Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata Oleh: Kristian Takasdo Simorangkir*)

​​​​​​​Catatan tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
RED
Kristian Takasdo Simorangkir. Foto: Istimewa

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018). Penulis menyambut baik maksud atau tujuan dari penerbitan Permenkumham 17/2018 ini sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Daulat Silitonga dalam pemberitaan Hukumonline.com, yaitu “untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata yang terkumpul melalui SABU.”

 

Terlepas dari hal di atas, beberapa hal yang mungkin dapat menjadi perhatian bersama terhadap Permenkumham 17/2018, sebagai berikut:


  1. Pemakaian Nama Persekutuan dan Permohonan Pendaftaran Pendirian Persekutuan

Pasal 5 ayat (1) Permenkumham 17/2018 mengatur bahwa seorang pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan nama persekutuan CV, Firma dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut secara bersama Persekutuan) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 17/2018 kemudian mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan, antara lain, nama Persekutuan “..belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha..

 

Lebih lanjut, Pasal 8 Permenkumham 17/2018 mengatur konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat-syarat nama Persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yakni “..Menteri dapat menolak nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik.” Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah dipakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri.

 

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham 17/2018, permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan harus didahului dengan pengajuan nama Persekutuan. Jika Pasal 4 ini dikaitkan dengan Pasal  8 Permenkumham, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah jika permohonan pendaftaran pendirian harus didahului dengan pengajuan nama Persekutuan, apakah pemohon yang permohonan namanya ditolak oleh Menteri dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan? Apakah dapat ditafsirkan bahwa diterimanya permohonan pemakaian nama Persekutuan merupakan “syarat” bagi seorang pemohon untuk dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran pendirian?

 

Jika melihat pada pengaturan pendirian persekutuan perdata, firma dan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Penulis berpandangan bahwa proses pendirian Persekutuan menurut KUHPerdata dan KUHD relatif “lebih mudah” karena tidak ada kewajiban untuk “memesan nama”, seperti yang diatur dalam Permenkumham 17/2018, dengan penjelasan sebagai berikut:


  1. Pendirian Persekutuan Perdata

Pada dasarnya, persekutuan perdata dibentuk berdasarkan perjanjian antara para sekutu yang di dalamnya para sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan (Pasal 1618 KUHPerdata). Setiap sekutu wajib untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan perdata dan berdasarkan Pasal 1619 ayat (2), “sesuatu” yang dimaksud berupa uang, barang atau kerajinan.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua