Jumat, 05 Oktober 2018
Kolom
​​​​​​​Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata Oleh: Kristian Takasdo Simorangkir*)
​​​​​​​Catatan tersebut berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
RED
​​​​​​​Catatan Permenkumham Pendaftaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata Oleh: Kristian Takasdo Simorangkir*)
Kristian Takasdo Simorangkir. Foto: Istimewa

Pada tanggal 1 Agustus 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018). Penulis menyambut baik maksud atau tujuan dari penerbitan Permenkumham 17/2018 ini sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Daulat Silitonga dalam pemberitaan Hukumonline.com, yaitu “untuk mempermudah dan merapikan data pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata yang terkumpul melalui SABU.”

 

Terlepas dari hal di atas, beberapa hal yang mungkin dapat menjadi perhatian bersama terhadap Permenkumham 17/2018, sebagai berikut:

  1. Pemakaian Nama Persekutuan dan Permohonan Pendaftaran Pendirian Persekutuan

Pasal 5 ayat (1) Permenkumham 17/2018 mengatur bahwa seorang pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan nama persekutuan CV, Firma dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut secara bersama Persekutuan) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 17/2018 kemudian mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan, antara lain, nama Persekutuan “..belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan Perdata lain dalam Sistem Administrasi Badan Usaha..

 

Lebih lanjut, Pasal 8 Permenkumham 17/2018 mengatur konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat-syarat nama Persekutuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yakni “..Menteri dapat menolak nama CV, Firma, dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik.” Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang ternyata telah dipakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat ditolak oleh Menteri.

 

Berdasarkan Pasal 4 Permenkumham 17/2018, permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan harus didahului dengan pengajuan nama Persekutuan. Jika Pasal 4 ini dikaitkan dengan Pasal  8 Permenkumham, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah jika permohonan pendaftaran pendirian harus didahului dengan pengajuan nama Persekutuan, apakah pemohon yang permohonan namanya ditolak oleh Menteri dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan? Apakah dapat ditafsirkan bahwa diterimanya permohonan pemakaian nama Persekutuan merupakan “syarat” bagi seorang pemohon untuk dapat melanjutkan ke tahap permohonan pendaftaran pendirian?

 

Jika melihat pada pengaturan pendirian persekutuan perdata, firma dan CV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Penulis berpandangan bahwa proses pendirian Persekutuan menurut KUHPerdata dan KUHD relatif “lebih mudah” karena tidak ada kewajiban untuk “memesan nama”, seperti yang diatur dalam Permenkumham 17/2018, dengan penjelasan sebagai berikut:

  1. Pendirian Persekutuan Perdata

Pada dasarnya, persekutuan perdata dibentuk berdasarkan perjanjian antara para sekutu yang di dalamnya para sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan (Pasal 1618 KUHPerdata). Setiap sekutu wajib untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan perdata dan berdasarkan Pasal 1619 ayat (2), “sesuatu” yang dimaksud berupa uang, barang atau kerajinan.

 

Karena persekutuan perdata pada dasarnya adalah perjanjian maka konsekuensi logis dan yuridisnya adalah berlakunya juga Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian.

 

Pembatasan terhadap pendirian persekutuan perdata dapat dilihat pada Pasal 1619 KUHPerdata yang mensyaratkan usaha persekutuan perdata harus halal dan membawa manfaat bagi para sekutu. Mengenai keharusan halalnya usaha persekutuan perdata, ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan, salah satunya, adanya kausa yang halal dalam membuat perjanjian.

 

Lebih lanjut, sejak saat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerdata berlaku, maka demi hukum persekutuan perdata juga sudah berlaku atau berdiri (Pasal 1624 KUHPerdata).

 

Oleh karena itu, apabila melihat pengaturan dalam ketentuan KUHPerdata, pendirian persekutuan perdata secara normatif tidak memerlukan formalitas tertentu. KUHPerdata juga tidak mensyaratkan adanya pemakaian nama untuk persekutuan perdata—bahkan bisa dibentuk secara lisan sebagaimana perjanjian juga dapat dibuat secara lisan—sehingga dapat dikatakan bahwa proses pendirian persekutuan perdata dalam KUHPerdata relatif “lebih mudah” jika dibandingkan proses pendirian yang diatur dalam Permenkumham 17/2018.

 

  1. Pendirian Persekutuan Firma

Pada dasarnya, persekutuan firma tetap didirikan berdasarkan perjanjian antara para sekutu (Pasal 15 KUHD jo. Pasal 1320 KUHPerdata). Namun, Pasal 22 KUHD mengharuskan adanya formalitas pendirian persekutuan firma untuk didirikan dengan akta otentik, walaupun keharusan ini “dilemahkan” oleh Pasal 22 KUHD sendiri yang menyatakan bahwa tidak adanya akta otentik tersebut tidak dapat dikemukakan untuk kerugian pihak ketiga. Dari rumusan Pasal 22 KUHD ini, banyak kalangan yang menafsirkan bahwa adanya akta otentik tersebut bukan syarat mutlak pendirian persekutuan firma sehingga akta otentik tersebut sebenarnya hanya untuk kepentingan pembuktian saja (lihat Pasal 1902 KUHPerdata).

 

Konsekuensi logis dari penafsiran di atas adalah persekutuan firma pada dasarnya dapat dibentuk atau didirikan dengan akta bawah tangan atau bahkan secara lisan layaknya sebuah perjanjian.

 

Dalam hal persekutuan firma dibentuk dengan akta otentik maka kepada para sekutu firma, Pasal 23, 24 jo. Pasal 28 KUHD diberikan kewajiban untuk:

  • mendaftarkan akta otentik itu (atau petikan akta otentik menurut Pasal 24 KUHD) dalam register kepaniteraan pengadilan negeri tempat persekutuan firma berkedudukan; dan
  • menyelenggarakan pengumuman petikan akta otentik itu dalam Berita Negara

 

Pasal 29 ayat (1) KUHD mengatur mengenai akibat hukum apabila para sekutu firma tidak melakukan pendaftaran dan pengumuman atas persekutuan firma-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24 jo. Pasal 28 KUHD, yakni persekutuan firma itu harus dianggap sebagai (i) persekutuan firma umum untuk segala urusan; (ii) yang tidak memiliki batas waktu pendirian; (iii) serta setiap sekutu firma harus dianggap dapat bertindak untuk kepentingan persekutuan firma. Penulis berpandangan bahwa Pasal 29 ayat (1) KUHD bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang mungkin tidak tahu-menahu mengenai “isi” dari suatu persekutuan firma, terutama mengenai hak dan kewajiban para sekutu firma tersebut.

 

Merujuk pada pengaturan pendirian persekutuan firma di atas, jika dibandingkan, Pasal 4 Permenkumham 17/2018 mengatur bahwa setiap permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan harus didahului permohonan pemakaian nama, sedangkan KUHD tidak memberikan pengaturan mengenai pemakaian nama persekutuan firma dan CV sehingga para sekutu firma bebas menentukan nama persekutuannya (juga berlaku untuk persekutuan perdata dan CV). Hanya saja, dalam Pasal 16 KUHD disebutkan bahwa persekutuan firma menjalankan usaha di bawah satu nama bersama. Mengenai bagaimana nama bersama persekutuan firma, KUHD tidak memberikan pengaturan.

 

  1. Pendirian Persekutuan CV

Mengenai pendirian CV pada dasarnya tidak berbeda dengan tata cara pendirian firma sebagaimana telah dibahas sebelumnya (Pasal 22 – 28 KUHD). Hanya saja di persekutuan CV terdapat sekutu komplementer dan sekutu komanditer yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lain.

 

  1. Pengaturan Ganda Pendaftaran Pendirian Persekutuan Firma dan CV?

Pasal 23 ayat (1) Permenkumham 17/2018 mengatur bahwa mulai 1 Agustus 2018, semua Persekutuan yang telah terdaftar di pengadilan negeri sesuai peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 1 Agustus 2018, wajib melakukan pencatatan pendaftaran sesuai Permenkumham 17/2018.

 

Perlu diingat bahwa sebelum Permenkumham No. 17/2018 ini diterbitkan, pendaftaran pendirian persekutuan firma dan CV telah diatur dalam KUHD, antara lain, dalam Pasal 22 – 28 KUHD. Jika kita berpegang bahwa KUHD adalah sebuah undang-undang maka konsekuensi hukumnya adalah: secara hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan KUHD berada di atas Permenkumham No. 17/2018. Konsekuensi hukum lebih lanjutnya adalah Permenkumham No. 17/2018 tidak dapat mengesampingkan KUHD, dengan kata lain semua kewajiban/pengaturan yang ada di dalam KUHD demi hukum harus dianggap tetap berlaku.

 

Terhadap pendirian persekutuan perdata, menurut Penulis dapat diterima pemberlakuan Permenkumham ini—walaupun memang pendirian persekutuan perdata menjadi cenderung “formalistik”—tetapi setidaknya tidak ada tumpang tindih peraturan karena pendirian persekutuan perdata menurut KUHPerdata tidak menghendaki adanya formalitas tertentu.

 

Lain halnya dengan  pendirian persekutuan firma dan CV. Menurut Penulis, dengan pemberlakuan Permenkumham 17/2018 maka terdapat tumpang tindih peraturan karena di satu sisi KUHD memberikan kewajiban bagi para sekutu firma dan CV untuk mendaftarkan pendirian persekutuan firma dan CV di pengadilan negeri serta mengumumkannya di berita negara, namun di sisi lain Permenkumham 17/2018 juga mewajibkan pendaftaran pendirian persekutuan firma dan CV sesuai Permenkumham 17/2018.

 

Hal ini tentu saja, selain menunjukkan ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, dapat juga membebani masyarakat, antara lain, dengan biaya-biaya pendaftaran di pengadilan negeri dan melalui SABU sesuai Permenkumham 17/2018 yang mungkin tidak semua kalangan dapat menyanggupi.

 

  1. Korporasi dan Pemilik Manfaat dalam Permenkumham 17/2018

Selanjutnya, Penulis ingin menyoroti ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Permenkumham 17/2018 yang pada dasarnya mengharuskan pemohon pendaftaran pendirian Persekutuan untuk melengkapi permohonan pendaftaran pendirian Persekutuan dengan dokumen pendukung berupa, salah satunya, pernyataan dari “korporasi” mengenai kebenaran informasi “pemilik manfaat” Persekutuan.

 

Permenkumham 17/2018 tidak memberikan definisi terhadap kata “korporasi” namun Permenkumham ini menuliskan istilah “korporasi” dengan diawali huruf kapital, yang kita ketahui menandakan seharusnya ada definisi dari “korporasi” yang diatur dalam Permenkumham 17/2018. Namun, ternyata definisi tersebut tidak ada. Begitupun dengan istilah “pemilik manfaat,” Permenkumham 17/2018 tidak memberikan definisi atas istilah tersebut.

 

Melihat pemakaian istilah “korporasi” dan “pemilik manfaat” tersebut, Penulis teringat dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”). Mungkin Permenkumham ini bermaksud agar ada kesinambungan antara Permenkumham 17/2018 dan Perpres 13/2018, namun Penulis tidak mengetahui dengan pasti karena bagian “konsiderans” Permenkumham 17/2018 pun tidak merujuk sama sekali pada Perpres 13/2018.

 

Dari penjelasan di atas, Penulis berharap agar Kementerian Hukum dan HAM mempertimbangkan atau memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan Penulis sehingga dapat terwujud keharmonisan peraturan perundang-undangan yang baik serta tentunya terwujudnya kepastian hukum.

 

*)Kristian Takasdo Simorangkir adalah advokat. (Pendapat pribadi)

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.