Senin, 08 Oktober 2018

Skema Hak Pengelolaan Gambut Masyarakat Oleh: Nurul Firmansyah*)

Ekosistem gambut sendiri melingkupi dua bidang hukum yang mengatur tentang hak masyarakat, yaitu pada bidang hukum agraria dan hukum kehutanan.
RED
Nurul Firmansyah. Foto: Istimewa

Istilah gambut atau ekosistem gambut secara eksplisit dan implisit setidaknya terdapat dalam lima bidang perundang-undangan pengelolaan sumber daya alam, yaitu: pertama, bidang lingkungan hidup; kedua, bidang kehutanan; ketiga, bidang tata ruang; keempat, bidang perkebunan; dan kelima, bidang energi dan sumber daya mineral.

 

Masing-masing bidang perundang-undangan tersebut menggunakan istilah dan definisi yang berbeda-beda tentang ekosistem gambut, yaitu: Pertama, perundang-undangan bidang lingkungan hidup menyebutkan istilah ekosistem gambut, gambut, kesatuan hidrologis gambut, dan Lahan basah.

 

Kedua, bidang kehutanan lebih menekankan pada definisi fungsi kawasan gambut (kawasan bergambut) sebagai fungsi lindung. Ketiga, bidang energi dan sumber daya mineral menggunakan istilah gambut. Sedangkan perundang-undangan bidang tata ruang mengkategorikan ekosistem gambut dalam dua kategori kawasan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

 

Secara perdefinisi, ekosistem gambut dalam perundang-undangan di atas memiliki kriteria umum (generik) untuk menunjuk suatu wilayah sebagai ekosistem gambut, yaitu: suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akibat endapan organik/mineral.

 

Secara substansi muatan pengaturan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) beserta perangkat regulasi di bawahnya menjadi struktur utama dalam pengaturan gambut karena mengatur secara khusus ekosistem gambut (Lex Specialis). Hal ini tampak dari PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 (PP Gambut) yang mengatur khusus tentang gambut berdasarkan keberlakuannya dari UU PPLH. Pengaturan gambut pada bidang lingkungan hidup ini menitikberatkan pada konservasi dan pelestarian ekosistem gambut.

 

Di samping itu, pengaturan ekosistem gambut pada bidang-bidang lain mempunyai muatan pengaturan yang berbeda-beda. Pertama, bidang hukum kehutanan mengatur tentang ekosistem gambut pada kawasan hutan. UU Kehutanan menggunakan pendekatan fungsi untuk mengatur gambut.

 

Kedua, bidang tata ruang, mengatur eksosistem gambut dari sudut pandang penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap Kesatuan Hidrologis Gambut. Ketiga, bidang perkebunan mengatur ekosistem gambut dalam posisinya sebagai salah satu jenis lahan pertanian yang terkait dengan komoditas perkebunan di lahan gambut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua