Selasa, 09 Oktober 2018

Kritik Putusan Perkara Peradi, 23 Advokat Ajukan Amicus Curiae ke Pengadilan Tinggi

Meminta agar upaya banding perkara gugatan antar kubu Peradi diperiksa dan diputus Pengadilan.
Normand Edwin Elnizar
Tim Advokasi Amicus. Foto: Istimewa

Polemik soal kepengurusan organisasi advokat di Indonesia seolah tak pernah kehabisan stok cerita. Siapa sangka gugatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan melawan Juniver Girsang justru mendapat putusan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dari Majelis Hakim. Menyikapi putusan tersebut, 23 advokat yang menamakan diri Tim Advokasi Amicus melakukan mengajukan dokumen Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) Jumat (5/10) lalu.

 

Mereka mendorong Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meralat putusan PN Jakarta Pusat. Pengadilan Tinggi diminta bersedia memeriksa perkara gugatan Peradi di tingkat banding dengan sejumlah dalih argumentasi. Peradi yang dipimpin Fauzie Yusuf Hasibuan memang telah mengajukan upaya banding atas putusan NO itu.

 

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah memutus sengketa kepengurusan organisasi advokat sebagai bukan kewenangan pengadilan untuk memutuskan. Intinya, peradilan nampak enggan ikut campur menengahi polemik yang berkaitan internal organisasi advokat.

 

Isi putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat ini juga nampak sejalan dengan sikap Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali saat menerbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 073/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA 073) pada akhir September 2015 silam. Berdalih dengan fakta bahwa Peradi telah terpecah dengan masing-masing pihak menyatakan sebagai pengurus yang sah, Hatta Ali memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menerima pengambilan sumpah advokat dari organisasi advokat apa saja.

 

Alih-alih mendorong penyelesaian sengketa, Ketua Mahkamah Agung menyatakan akan terus mengakui eksistensi semua organisasi advokat dalam hal pengambilan sumpah. Hatta Ali melempar “bola panas” ke parlemen karena menyatakan pilihan sikap Mahkamah Agung akan terus demikian sampai ada Undang-undang Advokat yang baru.

 

Baca:

 

Ika Arini Batubara, juru bicara Tim Advokasi Amicus mengatakan kepada hukumonline bahwa pihaknya merasa perlu mengajukan opini dalam bentuk Amicus Curiae karena peluang yang diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Hakim, dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

 

Amicus Curiae praktiknya memang biasanya di common law, tapi sudah diakui di Indonesia dengan dasar pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman. Untuk perkara ini kami melibatkan diri,” kata Ika.

 

Dalam rekomendasi yang diajukan lewat Amicus Curiae tersebut mereka mempersoalkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang dinilai belum melaksanakan unsur dalam Pasal 178 HIR sepenuhnya sehingga putusan gugatan menjadi tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke Verklaard/NO).

 

Tim Advokasi ini juga meminta Pengadilan Tinggi memperhatikan Pasal 10 ayat 1-2, Pasal 25 ayat 2, Pasal 50 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 28 ayat 2 UU Advokat. Selain itu, mereka juga membandingkan putusan pengadilan dalam perkara dualisme kepengurusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan dengan hasil putusan memenangkan salah satu pihak.

 

Baca: Kontradiksi Putusan Sengketa Kepengurusan BANI

 

Lebih jauh, mereka membandingkan dengan putusan pengadilan tata usaha negara atas dualisme kepengurusan Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan. “Tempat mana lagi untuk mendapatkan keadilan kalau bukan di pengadilan, kenapa lepas tangan,” ujar Ika mengacu isi putusan PN Jakarta Pusat yang menyatakan tidak berwenang mengadili persoalan internal organisasi advokat.

 

Tim Advokasi menilai ada sikap tidak konsisten dari PN Jakarta Pusat yang menyatakan pengadilan tidak berwenang padahal dalam perkara dualisme BANI bisa diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan negeri. Begitu juga soal dualisme kepengurusan partai politik yang telah diputuskan pengadilan tata usaha negara.

 

“Kami mendorong untuk melindungi organisasi advokat khususnya Peradi agar tidak terjadi dualisme, mendorong Peradi tunggal,” Ika menambahkan.

 

Mereka mengkritisi sikap PN Jakarta Pusat yang justru menyatakan perlunya Mahkamah Advokat untuk memutuskan permasalahan internal organisasi advokat. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dinilai mengabaikan asas Ius Curia Novit (hakim harus dianggap mengetahui semua hukum) sehingga seharusnya tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan argumentasi demikian.

 

Ika menjelaskan kepada hukumonline bahwa seluruh advokat pada Tim Advokasi yang mengajukan Amicus Curiae ini adalah anggota Peradi yang dipimpin oleh Fauzie Yusuf Hasibuan. Mereka merasa memiliki kepentingan atas perkara gugatan Peradi terhadap kepengurusan lain yang juga menyatakan diri sebagai pengurus Peradi yang sah.

What a selfish & arrogant!
 - Agam Said
12.10.18 10:51
Padahal PERADI Juniver Girsang & PERADI Luhut Pangaribuan terbuka untuk rekonsiliasi, Kok PERADI Fauzie malah nambah ribut??? Jangan mengorbankan Anggota PERADI Juniver & PERADI Luhut yg mau & sudah dilantik jd Advokat!!! What a selfish & arrogant
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.